Jakarta, rsa.or.id – Seperti diketahui, Mahkamah Agung pada Senin (8/1/2018) telah membatalkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 tentang pembatasan lalu lintas sepeda motor di Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat.

Bagi beberapa pihak, pembatalan Pergub DKI oleh MA ini dinilai menuai pro dan kontra.

Bagaimanakah Pengaturan Sepeda Motor Di Jabodetabek tersebut seharusnya? Yuk rekan-rekan ikut hadir pada acara Focus Group Discussion (FGD) Pengaturan Penggunaan Sepeda Motor di Jabodetabek yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu/10 Januari 2018
Tempat : Redtop Hotel Jakarta, Jl. Pecenongan No. 72, Gambir, Jakarta Pusat.
Waktu : 09.00 -13.00 WIB

Pemapar:
1.Bapak Mohammad Akbar (Kebijakan Pembatasan Penggunaan Sepeda Motor Di ruas Jl. Medan Merdeka Barat dan Thamrin);
2. Kepala BPTJ (Pengaturan Penggunaan Sepeda Motor Jabodetabek: Layakkah Dari Sisi Ekonomi?);
3. Dirlantas Polda Metro Jaya (Penggunaan Sepeda Motor Terkait Ketertiban, Keamanan, dan Keselamatan Lalu Lintas);
4. Kadishub DKI Jakarta (Management Rekayasa Lalu Lintas Untuk Sepeda Motor Di Jakarta);
5. Asosiasi Penggugat Pergub No. 195/2014 (Efisiensi dan Kesetaraan Pengguna Sepeda Motor).

Pembahas:
1. Bapak Yayat Sudrajat (Pakar Tata Kota);
2. Bapak Iskandar Abubakar (Dewan Transportasi Kota Jakarta);
3. Bapak Pudji Hartanto (Mantan Dirjen Hubdat Kemenhub);
4. Bapak Tulus Abadi (Ketua YLKI);
5. Bapak A. Tigor Nainggolan (Ketua FAKTA);
6. Ibu Ellen Tangkudung (Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia)

(*)

About RSA Admin

RSA memfokuskan diri pada isu-isu pentingnya keselamatan jalan dengan menekankan ketaatan kepada peraturan lalu lintas, perilaku berkendara yang tepat dan standar minimum keterampilan berkendara.