Jakarta, rsa.or.id – Undangan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk hadir ke kantor DPP PKS di jalan TB Simatupang, Jaksel, Rabu (29/11/2018) malam, disambut baik RSA. RSA hadir diwakili oleh Ivan, Ketua Umum RSA sebagai narasumber dan Rio, Badan Kehormatan RSA. Pertemuan itu membahas janji Pemilu 2019 oleh PKS soal penghapusan pajak motor dan SIM Seumur Hidup.

Narasumber lainnya adalah Juru Bicara PKS Pipin Sopian, Hafidz Ary, pegiat media sosial yang juga aktivis PKS dan Rusli Abdullah dari The Institute for Development of Economics and Finance (Indef).

Hanya saja disayangkan, bahwa sesuai undangan yang diberikan PKS bersifat diskusi publik, namun faktanya, PKS menerapkan konsep debat. Hal ini menjadi debat pro kontra, padahal, RSA berharap ini adalah sebuah diskusi saling memberikan pencerahan, tidak saling bertahan dan menyerang.

Berikut adalah undangan yang diterima RSA yang juga beredar di media sosial percakapan Whatsapp:

BREAKING NEWS!

Rekan-rekan wartawan yth, DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengundang Bapak/Ibu/Sdr rekan-rekan media sekalian untuk menghadiri diskusi publik bertajuk “Kontroversi Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup”.

Diskusi tsb akan diadakan Rabu, 28 November 2018, jam 19.30 WIB di Aula Lt. 1 DPP PKS, MD Building Jl. TB Simatupang​, Jakarta Selatan.

Direncanakan hadir: 1. Jubir PKS, 2. pengamat dari Indef, 3. Aktivis road safety association

Atas perhatian dan kehadirannya, kami ucapkan terima kasih.

Tertanda,

Al Muzammil Yusuf
Juru Bicara Nasional TPP PKS

Konfirmasi kehadiran ke Kurnia (081213000843)

Jalannya Diskusi atau Debat

Perdebatan didominasi soal pendapatan negara atau pajak, meski begitu RSA tetap berusaha berada dalam koridornya, yaitu Keselamatan Jalan (road safety).

Ketika ditanyakan tentang bagaimana pengganti kontrol kompentensi reguler pengendara, PKS memberikan contoh negara maju, dengan berlakukan sistem point bila melanggar, tentu saja hal ini ditolak RSA.

RSA menilai hal tersebut terkait dengan masalah karakter masyarakat yang tidak bisa disamakan antara negara maju dan negara berkembang seperti Indonesia, dan Jubir PKS, Pipin tidak bisa membantah bahwa sistem point tersebut memang hanya berlaku di negara maju.

RSA menegaskan, kontrol kompetensi pengendara bukan hanya dilakukan dengan law enforcement, tapi banyak lagi strategi filtrasi yang secara implisit dalam mengontrol pengguna kendaraan bermotor di jalan raya. Dan kontrol reguler ini (perpanjangan SIM) adalah salah satu kontrol, dan jika itu dihilangkan, berarti PKS menghilangkan satu proses filtrasi tanpa berikan solusinya.

RSA menyimpulkan, ketidaksamaan frekuensi topik dalam debat malam tadi, membuat hasil pertemuan malam tadi menjadi tidak jelas. Selain hanya berisi perdebatan, RSA juga menilai tidak mendapat lawan bicara yang memamahi betul tentang Keselamatan Jalan. Argumen yang diberikan hanya sebatas teori-teori ekonomi. Ironisnya, PKS bersifat defensif dalam menanggapi masukan dan usulan yang disampaikan RSA.

Namun demikian, setiap pertemuan selalu memiliki hikmah. Pertemuan malam tadi, kami tidak menang atau kalah, karena kami memiliki sikap bahwa konsep diskusi akan jauh lebih baik ketimbang berdebat, namun kami telah menancapkan satu hal yang pasti, yaitu Keselamatan Jalan tidak terukur oleh uang.

Sementara melalui pembicaraan informil, RSA mengajak PKS untuk kembali duduk di dalam forum diskusi yang lebih komprehensif dengan niat untuk saling beri masukan dan saran, dan ini disambut baik oleh Jubir PKS, Pipin Sopian.


Road Safety Association adalah sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat bersifat Yayasan yang digagas pada tahun 2005 dengan Akta Perubahan No. 45, Tanggal 28 Pebruari 2014, Notaris : Marthin Aliunir, SH. dan No. SK Kemkumham : AHU-00461.60.10.2014.

Nomor kontak :
Ivan 0811941355
Rio 08121271978

About RSA Admin

RSA memfokuskan diri pada isu-isu pentingnya keselamatan jalan dengan menekankan ketaatan kepada peraturan lalu lintas, perilaku berkendara yang tepat dan standar minimum keterampilan berkendara.