Jakarta, Kamis, 31 Desember 2015 – Indonesia masih darurat jalan raya. Bagaimana tidak, sepanjang tahun ini setiap hari terjadi 250-an kasus kecelakaan lalu lintas jalan. Buah pahit kecelakaan membuat Indonesia setiap harinya kehilangan 70-an jiwa anak bangsa. Belum lagi, mereka yang mesti menderita luka-luka. Fakta kecelakaan ini termasuk di dalamnya kecelakaan yang melibatkan transportasi publik atau angkutan umum massal.

Sepanjang 2015 kita belum berhenti didera petaka di jalan raya khususnya kecelakaan yang melibatkan angkutan umum massal. Sejumlah petaka fenomenal masih menyayat hati anak negeri. Ada bus pariwisata terbalik di ruas jalan tol, ada bus yang menabrak pejalan kaki, hingga bus penumpang umum yang menerobos perlintasan kereta yang memakan banyak korban. Belum lagi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan umum massal di beberapa tempat di Indonesia seperti di Serang, Indramayu, Banyuwangi, Semarang hingga Waena, Jayapura.

Kita tak boleh lupa, mereka bergelimpangan karena petaka yang mayoritas dipicu perilaku. Data Korlantas Polri memperlihatkan bahwa hampir dari separuh kecelakaan tahun 2015 dipicu oleh faktor manusia. Dimana aspek utama sebagai biang keladi di faktor manusia terdiri atas dua hal, yakni perilaku tidak tertib dan aspek lengah saat berkendara.

Tahun 2015 menjadi tahun kelabu bagi keamanan dan keselamatan transportasi publik di negeri tercinta ini. Bukan saja karena perilaku sopir yang ugal-ugalan juga di strata yang paling tinggi, di tingkat pemangku kebijakan (stakeholders) yakni tidak adanya koordinasi. Masih segar dalam ingatan kita, pelarangan kendaraan umum berbasis aplikasi oleh Pemerintah sempat menjadi perhatian. Belakangan pelarangan yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan tersebut dibatalkan oleh Presiden RI Joko Widodo. Beliau mengatakan angkutan umum seperti ojek masih dibutuhkan masyarakat dan beliau meminta Kemenhub untuk mengkaji ulang pelarangan tersebut.

“Kita melihat Pemerintah belum serius menangani permasalahan transportasi publik. Tidak adanya koordinasi di tingkat atas, rakyat pengguna jasa transportasi bisa menjadi korban,”ujar Ivan Virnanda, Ketua Umum Road Safety Association (RSA) Indonesia.

Secara umum, sarana dan prasarana transportasi publik yang ada saat ini masih jauh dari harapan yang diamanatkan Undang-Undang. RSA Indonesia yang selalu mendahulukan Aturan (Rules) dalam mensosialisasikan berkendara dan berlalu lintas aman dan selamat, meminta Pemerintah untuk segera merealisasikan amanat Undang-Undang No. 22 tahun 2009 terutama Pasal 138 dan Pasal 139 yang mengatur tentang kewajiban pemerintah untuk menyediakan angkutan umum yang aman, nyaman, selamat dan terjangkau.

RSA Indonesia melihat jika angkutan umum massal memenuhi aspek aman, nyaman, selamat, tepat waktu, terjangkau secara akses dan finansial, serta ramah lingkungan, rasanya penggunaan kendaraan bermotor pribadi seperti mobil penumpang dan sepeda motor bisa tereduksi secara alamiah.

Karena itu, memasuki 2016, RSA Indonesia menyerukan,

Pertama, para pihak terkait segera merealisasikan amanat Undang-Undang No. 22 tahun 2009 yang mengatur kewajiban pemerintah dalam menyediakan angkutan umum yang aman, nyaman, selamat dan terjangkau sebelum triwulan 2016.

Kedua, para pemangku kepentingan bersinergi dan berkoordinasi dengan maksimal serta menghapus ego sektoral.

Ketiga, penegak hukum agar melakukan penegakan hukum yang tegas, konsisten, kredibel, transparan, dan tidak pandang bulu. (*)

Untuk Kontak:
Ivan Virnanda, Ketua Umum Road Safety Association (RSA)
Mobile: +621811941355
Email: chairman@rsa.or.id

Email: sekretariat@rsa.or.id
www.rsa.or.id
Facebook Page: Road Safety Association
Twitter: @RSAIndonesia
Instagram: RSAIndonesia

About RSA Admin

RSA memfokuskan diri pada isu-isu pentingnya keselamatan jalan dengan menekankan ketaatan kepada peraturan lalu lintas, perilaku berkendara yang tepat dan standar minimum keterampilan berkendara.