(2)Surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagi

dalam beberapa golongan :

 

a.golongan A, untuk mengemudikan mobil penumpang, mobil bus dan mobil

barang yang mempunyai jumlah berat yang diperbolehkan tidak lebih dari

3.500 kilogram;

 

b.golongan B I, untuk mengemudikan mobil bus dan mobil *24277 barang

yang mempunyai jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500

kilogram;

 

c.golongan B II, untuk mengemudikan tractor atau kendaraan bermotor

dengan menarik kereta tempelan atau gandengan berat yang diperbolehkan

untuk kereta tempelan atau kereta gandengan lebih dari 1.000 kilogram;

d.golongan C, untuk mengemudikan sepeda motor yang dirancang mampu

mencapai kecepatan lebih dari 40 kilogram per jam;

 

e.golongan D, untuk mengemudikan sepeda motor yang dirancang dengan

kecepatan tidak lebih dari 40 kilogram per jam.

 

Pasal 212

 

(1)Untuk mengemudikan kendaraan umum, harus memiliki surat izin

mengemudi umum yang sesuai untuk golongannya yaitu :

 

a.A Umum untuk golongan A; b.B I Umum untuk golongan B I; c.B II Umum

untuk golongan B II.

 

(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku untuk

pengemudi yang mengemudikan sendiri kendaraan umum yang disewanya.

 

Pasal 213

 

(1)Surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 dan Pasal

212 berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

 

(2)Surat izin mengemudi golongan B I dapat diberlakukan sebagai surat

izin mengemudi golongan A.

 

(3)Surat izin mengemudi golongan B II, dapat diberlakukan sebagai

surat izin mengemudi golongan A dan B I.

 

(4)Surat izin mengemudi golongan C dapat diberlakukan sebagai surat

izin mengemudi golongan D.

 

Pasal 214

 

Surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 dan Pasal

212 berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

 

Pasal 215

 

(1)Setiap golongan surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 211 dan Pasal 212 berisi data mengenai : a.nama pemilik;

b.tempat/tanggal lahir pemilik; c.alamat pemilik; d.pekerjaan pemilik;

e.tinggi badan pemilik; f.tempat dan tanggal diterbitkan; g.nama dan

cap instansi yang menerbitkan; h.nama dan tanda tangan pejabat yang

menerbitkan; i.golongan dan nomor surat izin mengemudi; *24278 j.jenis

surat izin mengemudi; k.tanggal berakhir masa berlaku; l.tanda tangan

dan sidik jari pemilik; m.pas photo dari pemilik.

 

(2)Surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditulis

dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

 

(3)Surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat

dari bahan yang mempunyai unsur pengaman.

 

Pasal 216

 

Pemberian surat izin mengemudi sebagai bagian yang tidak terpisahkan

dari lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan oleh unit pelaksana

penerbitan surat izin mengemudi kendaraan bermotor satuan lalu lintas

Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya di dalam

Peraturan Pemerintah ini disebut pelaksana penerbitan surat izin

mengemudi.

 

Paragraf 2 Persyaratan dan Tata Cara Memperoleh Surat Izin Mengemudi

 

Pasal 217

 

(1)Untuk memperoleh surat izin mengemudi, harus memenuhi persyaratan :

 

a.mengajukan permohonan tertulis; b.dapat menulis dan membaca huruf

latin; c.memiliki pengetahuan yang cukup mengenai peraturan lalu

lintas jalan dan teknik dasar kendaraan bermotor; d.memenuhi ketentuan

tentang batas usia :

 

1)16 tahun untuk surat izin mengemudi golongan C dan D; 2)17 tahun

untuk surat izin mengemudi golongan A; 3)20 tahun untuk surat izin

mengemudi golongan B I dan B II;

 

e.memiliki ketrampilan mengemudikan kendaraan bermotor; f.sehat

jasmani dan rohani; g.lulus ujian teori dan praktek; h.telah memiliki

surat izin mengemudi sekurang-kurangnya 12 bulan golongan A bagi

pemohon golongan B I, dan sekurang-kurangnya 12 bulan golongan B I

bagi pengemudi golongan B II.

 

(2)Untuk mendapatkan surat izin mengemudi golongan A umum, B I umum

dan B II umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 ayat (1), harus

dipenuhi persyaratan :

 

a.memiliki surat izin mengemudi : 1)golongan A untuk memperoleh

golongan A Umum; 2)golongan A Umum atau B I untuk memperoleh golongan

B I Umum; 3)golongan B I Umum atau B II untuk memperoleh golongan B II

Umum;

 

*24279 b.mempunyai pengalaman mengemudikan kendaraan bermotor sesuai

dengan golongan surat izin mengemudi yang dimiliki sekurang-kurangnya

12 (dua belas) bulan;

 

c.memiliki pengetahuan mengenai : 1)pelayanan angkutan umum;

2)jaringan jalan dan kelas jalan; 3)pengujian kendaraan bermotor;

4)tata cara mengangkut orang dan/atau barang.

 

Pasal 218

 

(1)Permohonan surat izin mengemudi diajukan kepada pelaksana

penerbitan surat izin mengemudi dengan menggunakan formulir yang

sekurang-kurangnya berisi : a.nama dan alamat; b.jenis kelamin;

c.kebangsaan; d.agama; e.tempat dan tanggal lahir; f.pekerjaan;

g.keterangan mengenai golongan surat izin mengemudi yang diminta;

h.keterangan mengenai jenis umum dan tidak umum surat izin mengemudi

yang diminta.

 

(2)Permohonan surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dilampiri : a.salinan tanda jati diri yang sekurang-kurang-nya memuat

nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal

tetap atau sementara; b.surat keterangan dokter yang menyatakan

pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; c.keterangan mengenai

golongan darah; d.pas photo terbaru dari pemohon; e.salinan surat izin

mengemudi yang sesuai dengan golongan surat izin mengemudi umum yang

diminta bagi pemohon surat izin mengemudi umum; f.salinan surat izin

mengemudi golongan A bagi pemohon golongan B I dan golongan B I bagi

pemohon golongan B II.

 

Paragraf 3 Ujian Bagi Pemohon Surat Izin Mengemudi

 

Pasal 219

 

(1)Ujian untuk mendapatkan surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 217 ayat (1) huruf g, meliputi pengetahuan teori dan

praktek ketrampilan mengemudi.

 

(2)Pengetahuan teori sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari

:

 

a.peraturan lalu lintas; b.teknik dasar kendaraan bermotor; c.cara

mengemudikan kendaraan yang baik di jalan.

 

(3)Praktek ketrampilan mengemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat

*24280 (1) terdiri dari :

 

a.praktek keterampilan mengemudikan kendaraan bermotor; b.praktek

berlalu lintas di jalan.

 

Pasal 220

 

Untuk mendapatkan surat izin mengemudi umum, pemohon diharuskan

mengikuti ujian yang terdiri dari :

 

a.ujian teori, meliputi pengetahuan mengenai :

 

1)pelayanan angkutan umum; 2)jaringan jalan dan kelas jalan;

3)pengujian kendaraan bermotor; 4)tata cara mengangkut orang dan/atau

barang; 5)tempat-tempat penting di wilayah domisili.

 

b.ujian praktek, meliputi praktek :

 

1)menaikkan dan menurunkan penumpang dan/atau barang, baik di terminal

maupun di tempat-tempat tertentu lainnya; 2)tata cara mengangkut orang

dan/atau barang; 3)mengisi surat muatan; 4)etika pengemudi kendaraan

umum.

 

Pasal 221

 

Pengujian dalam penyelenggaraan ujian untuk mendapatkan surat izin

mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 dan Pasal 220 harus

memenuhi persyaratan :

 

a.memiliki surat izin mengemudi dari golongan yang sama dengan

golongan surat izin mengemudi yang dimohon oleh calon pengemudi

sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun;

b.mempunyai pendidikan serendah-rendahnya sekolah lanjutan tingkat

atas;

c.diangkat sebagai penguji oleh pejabat yang berwenang.

 

Pasal 222

 

(1)Hasil ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 dan Pasal 220

harus diumumkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak ujian

dilakukan.

 

(2)Pemohon surat izin mengemudi yang tidak lulus ujian sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) dapat mengikuti ujian ulang dalam tenggang

waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak dinyatakan

tidak lulus, tanpa mengajukan permohonan baru.

 

(3)Peserta ujian ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang tidak

lulus, dapat mengikuti ujian ulang setelah 60 (enam puluh) hari kerja

sejak dinyatakan tidak lulus, tanpa mengajukan permohonan baru.

 

Pasal 223

 

(1)Permohonan surat izin mengemudi yang lulus ujian harus diberi surat

izin mengemudi sesuai golongan yang dimohon, selambat- *24281

lambatnya 1 (satu) hari kerja sejak yang bersangkutan dinyatakan

lulus.

 

(2)Surat izin mengemudi diberikan setelah ditandatangani dan dibubuhi

cap jempol kanan pemohon atau jari lainnya.

 

Paragraf 4 Perpanjangan, Penggantian dan Mutasi Surat Izin Mengemudi

 

Pasal 224

 

(1)Surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 dapat

diperpanjang tanpa keharusan mengikuti ujian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 219 dan Pasal 220.

 

(2)Permohonan perpanjangan masa berlaku surat izin mengemudi

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada pelaksana

penerbitan surat izin mengemudi dengan menggunakan formulir yang

ditetapkan serta melampirkan :

 

a.salinan tanda jati diri yang sekurang-kurangnya memuat nama lengkap,

tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal tetap atau

sementara;

 

b.surat izin mengemudi yang dimohonkan untuk diperpanjang;

 

c.surat keterangan dokter yang menyatakan permohonan dalam keadaan

sehat jasmani dan rohani;

 

d.pas photo terbaru dari pemohon.

 

(3)Apabila surat izin mengemudi telah habis masa berlakunya lebih dari

1 (satu) tahun, pemohon wajib mengikuti ujian teori dan praktek

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 dan Pasal 220.

 

(4)Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sejak

permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima

secara lengkap, pelaksana penerbitan surat izin mengemudi harus

menerbitkan surat izin mengemudi atau menolak permohonan.

 

Pasal 225

 

(1)Apabila surat izin mengemudi hilang, rusak dan/atau tidak terbaca

lagi maka pemiliknya dapat mengajukan permohonan penggantian surat

izin mengemudi baru.

 

(2)Permohonan penggantian surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) diajukan kepada pelaksana penerbitan surat izin

mengemudi yang bersangkutan, dengan menggunakan formulir yang telah

ditetapkan serta melampirkan :

 

a.surat izin mengemudi yang dimiliki atau surat keterangan kehilangan

dari kepolisian setempat;

 

b.salinan tanda jati diri yang sekurang-kurangnya memuat nama lengkap,

tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal tetap atau

sementara;

 

*24282 c.pas photo terbaru dari pemohon.

 

(3)Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sejak

permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima secara

lengkap, pelaksana penerbitan surat izin mengemudi harus menerbitkan

surat izin mengemudi baru atau menolak permohonan.

 

Pasal 226

 

(1)Pemilik surat izin mengemudi harus melaporkan apabila pindah tempat

tinggalnya secara tetap ke luar wilayah kekuasaan pelaksana penerbitan

surat izin mengemudi dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan

sejak kepindahan di tempat yang baru.

 

(2)Pelaksana penerbitan surat izin mengemudi setelah menerima laporan,

harus mengeluarkan surat keterangan untuk digunakan pemohon apabila

akan memperbarui atau memperpanjang surat izin mengemudi.

 

(3)Pemilik surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

tetap dapat menggunakan surat izin mengemudi di tempat tinggal yang

baru sampai habis masa berlakunya.

 

(4)Perpanjangan surat izin mengemudi dilakukan di wilayah kekuasaan

pelaksana penerbitan surat izin mengemudi di tempat tinggal yang baru,

dengan menyertakan dalam permohonannya surat keterangan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (2).

 

Pasal 227

 

(1)Untuk mendapatkan surat izin mengemudi yang pertama kali,

perpanjangan, dan penggantian dipungut biaya.

 

(2)Atas usul Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri

menetapkan biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah

berkoordinasi dengan Menteri yang bertanggung jawab di bidang

pertahanan keamanan dan mendapat persetujuan Menteri yang bertanggung

jawab di bidang keuangan negara.

 

Paragraf 5 Penolakan dan Pencabutan Surat Izin Mengemudi

 

Pasal 228

 

Permohonan untuk mendapatkan surat izin mengemudi baru, ditolak

apabila :

 

a.tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 dan

Pasal 218;

 

b.pemohon telah memiliki surat izin mengemudi dari golongan yang sama

dengan yang dimohon;

 

c.masa pencabutan surat izin mengemudi yang bersangkutan berdasarkan

keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, belum

berakhir.

 

Pasal 229

 

*24283 Perpanjangan dan penggantian surat izin mengemudi ditolak

apabila pemohon tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 224 dan Pasal 225.

 

Pasal 230

 

Surat izin mengemudi dinyatakan tidak berlaku apabila :

 

a.habis masa berlakunya;

b.dalam keadaan rusak sehingga tidak bisa terbaca lagi;

c.digunakan orang lain;

d.diperoleh dengan cara tidak sah;

e.data yang terdapat dalam surat izin mengemudi diubah.

 

Paragraf 6 Surat Izin Mengemudi Internasional

 

Pasal 231

 

(1)Pemilik surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211

dan Pasal 212 dapat memperoleh surat izin mengemudi internasional.

 

(2)Surat izin mengemudi internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) diterbitkan oleh instansi atau badan yang ditunjuk Menteri.

 

(3)Untuk memperoleh surat izin mengemudi internasional sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) pemohon harus memiliki surat izin mengemudi

yang sama atau disesuaikan dengan golongan yang dimohon.

 

(4)Permohonan untuk memperoleh surat izin mengemudi internasional

diajukan kepada instansi atau badan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(2) dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan serta

melampirkan :

 

a.salinan surat izin mengemudi yang dimiliki; b.salinan tanda jati

diri yang sekurang-kurangnya memuat nama lengkap, tempat dan tanggal

lahir, pekerjaan, tempat tinggal tetap atau sementara; c.pas photo

terbaru dari pemohon.

 

(5)Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak

permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diterima secara

lengkap, instansi atau badan yang menerbitkan surat izin mengemudi

internasional harus menerbitkan surat izin mengemudi internasional

atau menolak permohonan.

 

Pasal 232

 

(1)Untuk memperoleh surat izin mengemudi internasional sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) dipungut biaya.

 

(2)Besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh

Menteri.

 

Pasal 233

 

*24284 Surat izin mengemudi internasional sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 231 berlaku selama 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang.

 

Pasal 234

 

Instansi atau badan yang menerbitkan surat izin mengemudi

internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231, wajib melaporkan

penerbitan surat izin mengemudi internasional secara berkala setiap 1

(satu) tahun sekali kepada Menteri dan Kepala Kepolisian Negara

Republik Indonesia.

 

Paragraf 7 Pendidikan Mengemudi

 

Pasal 235

 

(1)Pendidikan mengemudi dapat diselenggarakan oleh pemerintah, badan

hukum Indonesia atau warga negara Indonesia.

 

(2)Penyelenggaraan pendidikan mengemudi sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) wajib mendapat izin dari Menteri yang bertanggung jawab di

bidang pendidikan nasional setelah mendengar pendapat Menteri dan

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

 

(3)Untuk memperoleh izin menyelenggarakan pendidikan mengemudi

sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) harus memenuhi persyaratan

yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri setelah mendengar

pertimbangan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan

nasional, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

 

Pasal 236

 

(1)Permohonan untuk memperoleh izin menyelenggarakan pendidikan

mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 ayat (2), diajukan

kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional

dengan menggunakan formulir yang telaah ditetapkan serta melampirkan

bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 ayat

(3).

 

(2)Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja

sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima secara

lengkap, Menteri memberikan izin atau menolak permohonan izin

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 ayat (2).

 

Pasal 237

 

(1)Penyelenggara pendidikan mengemudi yang telah memperoleh izin

berkewajiban :

 

a.mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan

nasional serta lalu lintas dan angkutan jalan;

 

b.mengumumkan biaya pendidikan mengemudi yang ditempatkan pada tempat

yang mudah dilihat oleh calon pengemudi.

 

(2)Izin penyelenggaraan pendidikan mengemudi sebagaimana dimaksud

*24285 dalam Pasal 235 ayat (2) dapat dicabut apabila pemegang izin

tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

 

Pasal 238

 

(1)Untuk keperluan pendidikan mengemudi, calon pengemudi dapat

mengemukakan kendaraan bermotor di jalan di bawah pengawasan langsung

orang yang memenuhi persyaratan untuk itu.

 

(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

 

a.mempunyai golongan surat izin mengemudi sesuai dengan kendaraan

bermotor yang digunakan;

 

b.mempunyai pengalaman mengemudi sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun

pada golongan yang bersangkutan.

 

(3)Kendaraan bermotor yang dipergunakan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1), harus dilengkapi :

 

a.tanda bertuliskan latihan, yang jelas kelihatan dari depan dan dari

belakang kendaraan bermotor;

 

b.rem tambahan yang dapat dioperasikan oleh pengawas sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1).

 

Pasal 8

 

Sistem Informasi Surat Izin Mengemudi

 

Pasal 239

 

(1)Pelaksana penerbitan surat izin mengemudi harus menyelenggarakan

sistem informasi surat izin mengemudi.

 

(2)Atas usul Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri

menetapkan ketentuan mengenai sistem informasi surat izin mengemudi

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setelah berkoordinasi dengan

Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertahanan keamanan.

 

Bagian Kedua Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan Pergantian Pengemudi

 

Pasal 240

 

(1)Untuk menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan di jalan,

perusahaan angkutan umum wajib mematuhi ketentuan mengenai waktu kerja

dan waktu istirahat bagi pengemudi kendaraan umum.

 

(2)Waktu kerja bagi pengemudi kendaraan umum sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) adalah 8 (delapan) jam sehari.

 

(3)Pengemudi kendaraan umum setelah mengemudikan kendaraan selama 4

(empat) jam berturut-turut, harus diberikan istirahat

sekurang-kurangnya setengah jam.

 

(4)Dalam hal-hal tertentu pengemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat

(2) dapat dipekerjakan menyimpang dari waktu kerja 8 *24286 (delapan)

jam sehari, tetapi tidak boleh lebih dari 12 (dua belas) jam sehari

termasuk istirahat 1 (satu) jam.

 

(5)Penyimpangan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak

berlaku bagi pengemudi kendaraan umum yang mengemudikan kendaraan umum

angkutan antar kota.

 

(6)Pengemudi kendaraan umum wajib mematuhi ketentuan waktu kerja dan

waktu istirahat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), ayat

(4), dan ayat (5).

 

Pasal 241

 

(1)Pengusaha angkutan umum yang mengoperasikan kendaraannya lebih dari

waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (2) dan ayat (4) harus

menyediakan pengemudi pengganti.

 

(2)Pengusaha angkutan umum harus melakukan penggantian pengemudi

dengan pengemudi pengganti setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 240 ayat (2) dan ayat (4) dilampaui.

 

Pasal 242

 

Penyimpangan waktu kerja dan penggantian pengemudi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 240 dan Pasal 241 diatur lebih lanjut oleh

Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setelah

mendengar pendapat Menteri.

 

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

 

Pasal 243

 

(1)Spesifikasi teknik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam

Peraturan Pemerintah ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi

dalam penetapan Standar Nasional Indonesia.

 

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi teknik sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

 

Pasal 244

 

(1)Untuk mengemudikan kendaraan bermotor Angkatan Bersenjata Republik

Indonesia, pengemudi harus memiliki surat izin mengemudi Angkatan

Bersenjata Republik Indonesia.

 

(2)Surat izin mengemudi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku untuk mengemudikan

kendaraan bermotor selain kendaraan bermotor Angkatan Bersenjata

Republik Indonesia.

 

(3)Ketentuan mengenai surat izin mengemudi Angkatan Bersenjata

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih

lanjut dengan Keputusan Panglima Angkatan Bersenjata Republik

Indonesia.

 

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

 

Pasal 245

 

*24287 Kewajiban melengkapi sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 76, mulai berlaku pada tanggal 17 September 1998.

 

BAB X KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 246

 

Pada tanggal mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua

peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari Peraturan

Pemerintah ini, yang mengatur ketentuan mengenai kendaraan dan

pengemudi dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau

belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

 

Pasal 247

 

(1)Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, peraturan yang mengatur

penyerahan sebagian urusan pemerintahan di bidang lalu lintas dan

angkutan jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II

dinyatakan tetap berlaku.

 

(2)Urusan pemerintahan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang telah ditindaklanjuti dengan

penyerahan secara nyata, tetap dilaksanakan oleh Daerah Tingkat I atau

Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

 

Pasal 248

 

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Lalu Lintas

Jalan (Staatsblad 1936 Nomor 451) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1964

dinyatakan tidak berlaku lagi.

 

Pasal 249

 

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 1993.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

 

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Juli 1993 PRESIDEN REPUBLIK

INDONESIA

 

ttd

 

SOEHARTO

 

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Juli 1993 MENTERI NEGARA

SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

 

ttd.

 

*24288 MOERDIONO

 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1993 NOMOR 64

 

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Kepala Biro Hukum

dan Perundang-undangan

 

ttd

 

Bambang Kesowo, S.H., LL.M.

 

PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN

1993 TENTANG KENDARAAN DAN PENGEMUDI

 

UMUM.

 

Kendaraan dan pengemudi merupakan sebagian unsur pokok dalam

penyelenggaraan transportasi jalan yang bertujuan untuk mewujudkan

lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar,

tertib dan teratur, nyaman dan efisien, mampu memadukan moda

transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan,

untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas, sebagai

pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya

yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

 

Di samping itu, kedudukan dan peranan kendaraan maupun pengemudi juga

menyangkut hajat hidup seluruh lapisan masyarakat, terutama yang

menyangkut perwujudan keseimbangan perkembangan antar daerah dan

pemerataan hasil-hasil pembangunan secara nasional, serta untuk

mendukung kegiatan ekonomi, meningkatkan persatuan dan kesatuan

bangsa, dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan nasional

menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan

Pancasila.

 

Dalam kedudukan dan peranannya seperti itu, maka pengaturan dan

pembinaan kendaraan maupun mengemudi seharusnya tidak hanya dilihat

dari kepentingan sektoral semata, namun lebih dimaksudkan untuk

pencapaian tujuan penyelenggaraan transportasi jalan sebagaimana

diuraikan di atas.

 

Pengaturan dan pembinaan kendaraan maupun pengemudi tersebut tidak

dapat dipisahkan dari sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang

secara keseluruhan merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem

transportasi nasional.

 

Pada kenyataannya, kegiatan pengaturan dan pembinaan tersebut menuntut

keterlibatan serta dukungan berbagai instansi pemerintah maupun

masyarakat yang mempunyai kaitan tugas dengan bidang lalu lintas dan

angkutan jalan.

 

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal, diperlukan

*24289 adanya pengaturan dan pembinaan secara terpadu, menyeluruh dan

berkesinambungan. Hal ini dapat dicapai jika kegiatan pengaturan dan

pembinaan pada masing-masing instansi pemerintah tersebut

terkoordinasi secara utuh, tertib, teratur dan sinergenik antara satu

dengan lainnya, tanpa mengurangi tugas dan tanggung jawab

masing-masing instansi.

 

Pengaturan dan pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana

dimaksud dalam uraian di atas meliputi prasarana transportasi jalan,

kendaraan dan pengemudi, penyedia dan pemakai jasa angkutan, lalu

lintas dan angkutan. Peraturan Pemerintah ini hanya memuat hal ikhwal

yang berkaitan dengan kendaraan dan pengemudi.

 

Hal ikhwal mengenai kendaraan dan pengemudi tersebut ditata dalam satu

Peraturan Pemerintah, karena keduanya saling mempengaruhi dan

berkaitan sangat erat.

 

Peraturan Pemerintah ini mengatur hal-hal yang berkaitan dengan

persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, kewajiban yang

harus dipenuhi oleh kendaraan bermotor yang akan dibuat/dirakit di

dalam negeri dan/atau diimpor, pengujian kendaraan bermotor beserta

komponen-komponennya, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor,

pendaftaran kendaraan bermotor, pengemudi, persyaratan teknis

kendaraan tidak bermotor, surat izin mengemudi dan waktu istirahat

bagi pengemudi.

 

Di dalam Peraturan Pemerintah ini juga diatur kewajiban pemilik untuk

mendaftarkan kendaraan bermotornya, dalam rangka mengumpulkan data

yang dapat digunakan untuk tertib administrasi, pengendalian kendaraan

bermotor yang dioperasikan di Indonesia, mempermudah penyidikan

pelanggaran atau kejahatan yang menyangkut kendaraan yang

bersangkutan, serta dalam rangka perencanaan kendaraan yang

bersangkutan, serta dalam rangka perencanaan, rekayasa dan manajemen

lalu lintas dan angkutan jalan, dan memenuhi kebutuhan data lainnya

dalam rangka perencanaan pembangunan nasional.

 

PASAL DEMI PASAL

 

Pasal 1

 

Angka 1

 

Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kereta gandengan

atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.

 

Angka 2

 

Rumah-rumah ialah bagian dari kendaraan bermotor jenis mobil penumpang

atau mobil bus atau mobil barang, yang berada pada landasan berbentuk

ruang muatan, baik untuk orang maupun barang.

 

Angka 3

 

Pengertian dilengkapi dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat

duduk tidak termasuk pengemudinya adalah jika tempat duduk penumpang

yang dipasang pada ruang penumpang pada kendaraan bermotor tersebut

memiliki ukuran dan jarak antara tempat duduk normal. Dalam hal *24290

satu kendaraan bermotor berukuran besar (misalnya mobil bus besar atau

bus sedang yang memiliki jarak sumbu lebih besar atau sama dengan

3.000 milimeter), tempat duduk dan perlengkapannya memiliki ukuran

sedemikian rupa sehingga jumlah tempat duduk penumpangnya tidak lebih

dari 8 (delapan), maka kendaraan bermotor semacam ini dikelompokkan

sebagai mobil bus.

 

Angka 4

 

Termasuk dalam pengertian mobil bus adalah kendaraan bermotor yang

memiliki jarak sumbu lebih besar atau sama dengan 3.000 milimeter,

walaupun jumlah tempat duduk kurang dari 8 (delapan) tidak termasuk

tempat duduk pengemudi.

 

Angka 5

 

Termasuk dalam pengertian mobil barang adalah kendaraan bermotor yang

dirancang khusus sebagai kendaraan bermotor penarik )tractor head).

 

Angka 6

 

Pengertian penggunaan untuk keperluan khusus atau mengangkut

barang-barang khusus dalam ketentuan ini adalah kendaraan bermotor

yang dirancang secara khusus, baik untuk penggunaan khusus maupun

untuk mengangkut barang-barang khusus. Kendaraan khusus dimaksud

antara lain kendaraan pengangkut peti kemas, kendaraan pengangkut

bahan berbahaya dan beracun (termasuk limbah bahan berbahaya dan

beracun), mobil pemadam kebakaran, mobil ambulan, mobil jenazah,

forklift yang berlalu lintas di jalan, kendaraan bermotor yang

dilengkapi dengan peralatan uji, kendaraan bermotor yang dilengkapi

dengan peralatan kerja (service vehicle), kendaraan bermotor yang

masih dalam tahap penelitian, kendaraan bermotor yang dilengkapi

dengan peralatan untuk keperluan penelitian, kendaraan bermotor untuk

menjajakan barang dagangan.

 

Angka 7

 

Cukup jelas

 

Angka 8

 

Cukup jelas

 

Angka 9

 

Cukup jelas

 

Angka 10

 

Cukup jelas

 

Angka 11

 

Cukup jelas *24291 Angka 12

 

Orang yang langsung mengawasi dalam ketentuan ini adalah orang yang

berada pada kendaraan bermotor yang bersangkutan.

 

Angka 13

 

Cukup jelas

 

Angka 14

 

Cukup jelas

 

Angka 15

 

Besarnya jumlah berat yang diperbolehkan ditetapkan oleh pembuat

kendaraan bermotor yang bersangkutan berdasarkan

perhitungan-perhitungan teknis kendaraan.

 

Angka 16

 

Besarnya jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan merupakan

penjumlahan dari jumlah berat yang diperbolehkan kendaraan bermotor

penarik dengan jumlah berat yang diperbolehkan kendaraan yang ditarik.

Besarnya jumlah berat yang diperbolehkan kendaraan bermotor penarik

dan kendaraan yang ditarik masing-masing ditetapkan oleh pembuatnya

berdasarkan perhitungan teknis kendaraan.

 

Angka 17

 

Besarnya jumlah berat yang diizinkan ditetapkan berdasarkan kelas

jalan yang dilalui agar tidak menimbulkan kerusakan jalan dan untuk

keperluan kelancaran serta keselamatan lalu lintas. Oleh karena itu,

penetapan besarnya jumlah berat yang diizinkan lebih kecil atau sama

dengan jumlah berat yang diperbolehkan.

 

Angka 18

 

Besarnya jumlah berat kombinasi yang diizinkan ditetapkan berdasarkan

kelas jalan yang dilalui agar tidak menimbulkan kerusakan jalan dan

untuk keperluan kelancaran serta keselamatan lalu lintas. Oleh karena

itu, penetapan besarnya jumlah berat kombinasi yang diizinkan lebih

kecil atau sama dengan jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan.

 

Angka 19

 

Cukup jelas

 

Angka 20

 

Cukup jelas

 

Pasal 2

 

*24292 Ayat (1)

 

Pengelompokan menjadi lima jenis kendaraan bermotor tersebut

dimaksudkan agar penggunaan kendaraan bermotor sesuai dengan

peruntukan dan kelas jalan yang dilaluinya.

 

Ayat (2)

 

Masing-masing jenis kendaraan bermotor masih perlu digolongkan lebih

lanjut, untuk memberikan kejelasan tentang bentuk-bentuk kendaraan

bermotor yang termasuk dalam masing-masing jenis yang bersangkutan,

dikaitkan pula dengan sifat dan penggunaan kendaraan bermotor serta

kelas jalan, antara lain seperti mobil penumpang sedan, mobil bus

kecil. mobil bus tingkat.

 

Pasal 3

 

Ayat (1) Huruf a

 

Cukup jelas

 

Huruf b

 

Termasuk dalam pengertian badan kendaraan bermotor adalah roda kelima

(fifth wheel) yang dipasang secara permanen pada landasan kendaraan

bermotor (tractor head) yang khusus dirancang untuk menarik kereta

tempelan.

 

Ayat (2)

 

Cukup jelas

 

Pasal 4

 

Ayat (1)

 

Untuk mengetahui bahwa rangka landasan kendaraan bermotor memenuhi

persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, dapat

dilakukan melalui perhitungan-perhitungan teknis dengan menggunakan

norma-norma teknologi yang telah baku, atau melalui uji konstruksi,

baik dengan menggunakan peralatan uji konstruksi maupun uji jalan.

 

Ayat (2)

 

Cukup jelas

 

Pasal 5

 

Ayat (1)

 

Cukup jelas

 

Ayat (2)

 

Nomor rangka landasan kendaraan bermotor harus dibubuhkan secara

permanen dan tidak dapat dihapus selama kendaraan *24293 bermotor yang

bersangkutan dioperasikan di jalan. Nomor rangka landasan kendaraan

bermotor tersebut merupakan identitas atau jati diri kendaraan yang

bersangkutan. Oleh karena itu, untuk keperluan penulisan jati diri

atau identitas kendaraan bermotor yang bersangkutan pada sertifikat

registrasi, buku uji, surat tanda nomor kendaraan bermotor, dan buku

pemilik kendaraan bermotor, maka setiap pembuat kendaraan bermotor

melaporkan sistem penomoran dan lokasi penomoran rangka landasannya.

 

Ayat (3)

 

Nomor rangka landasan yang dibubuhkan pada badan kendaraan bermotor

harus memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

 

Pasal 6

 

Dalam Keputusan Menteri diatur ketentuan-ketentuan antara lain

mengenai persyaratan teknis konstruksi rangka landasan, konstruksi

rangka landasan yang dirancang untuk menarik kereta gandengan atau

kereta tempelan, konstruksi pengait kendaraan bermotor, tata cara

penomoran rangka landasan.

 

Pasal 7

 

Cukup jelas

 

Pasal 8

 

Ayat (1)

 

Cukup jelas

 

Ayat (2)

 

Bagian tertentu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah pada

bagian blok motor atau rumah motor yang tidak mudah diganti-ganti, dan

tidak mudah dihapus.

 

Pasal 9

 

Ayat (1)

 

Cukup jelas

 

Ayat (2)

 

Cukup jelas

 

Ayat (3)

 

Cukup jelas

 

Pasal 10

 

Ayat (1)

 

Cukup jelas

 

*24294 Ayat (2)

 

Huruf a

About RSA Admin

RSA memfokuskan diri pada isu-isu pentingnya keselamatan jalan dengan menekankan ketaatan kepada peraturan lalu lintas, perilaku berkendara yang tepat dan standar minimum keterampilan berkendara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *