(2)Besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan

dengan Keputusan Menteri setelah memperoleh persetujuan Menteri yang

bertanggung jawab di bidang keuangan negara.

 

*24259 Pasal 141

 

Kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan

khusus yang telah lulus uji tipe, diberikan tanda bukti lulus uji tipe

berupa :

 

a.sertifikat uji tipe dilengkapi dengan pengesahan hasil uji untuk

kendaraan bermotor yang diuji tipe dalam keadaan lengkap;

b.sertifikat uji tipe landasan dilengkapi dengan pengesahan hasil uji

untuk landasan kendaraan bermotor yang diuji tipe.

 

Pasal 142

 

(1)Bagi kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan,

kendaraan khusus yang tipenya telah memperoleh sertifikat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 141, penanggung jawab pembuatan/perakitan

dan/atau pengimporan kendaraan yang bersangkutan harus memberi jaminan

bahwa setiap unit kendaraan yang diimpor atau dibuat dan/atau dirakit

memiliki spesifikasi teknik dan unjuk kerja yang sama dengan tipenya.

 

(2)Jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa : a.sertifikat

registrasi uji tipe yang disertakan pada setiap unit kendaraan yang

bersangkutan, untuk kendaraan yang diuji tipe dalam keadaan lengkap;

b.surat keterangan lulus uji tipe landasan yang disertakan pada setiap

unit landasan kendaraan bermotor yang bersangkutan, untuk landasan

kendaraan bermotor yang diuji tipe.

 

(3)Setiap kendaraan bermotor, kereta tempelan, kereta gandengan dan

kendaraan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2),

juga harus diberi tanda lulus uji tipe dan tanda pengenal pabrik

pembuatnya.

 

Pasal 143

 

(1)Untuk setiap penerbitan sertifikat registrasi uji tipe sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 142 ayat (2) huruf a, harus membayar biaya

registrasi uji tipe yang disetorkan ke kas negara sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2)Besarnya biaya

registrasi uji tipe sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan

dengan Keputusan Menteri setelah mendapat persetujuan Menteri yang

bertanggung jawab di bidang keuangan negara.

 

Pasal 144

 

Kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan

khusus yang telah memperoleh sertifikat uji tipe, yang kemudian

dilakukan perubahan teknis sehingga bentuk, unjuk kerja dan tipenya

berubah, ditetapkan sebagai tipe baru dan wajib dilakukan uji tipe.

 

Pasal 145

 

(1)Bagi kendaraan bermotor yang dimasukkan ke Indonesia untuk maksud

penggunaan sementara, paling lama 6 (enam) bulan dan *24260 telah

memiliki tanda bukti lulus uji yang masih berlaku dari negara asalnya,

tidak diwajibkan uji tipe dan uji berkala. (2)Apabila kendaraan

bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selama berada di

Indonesia ternyata masa ujinya berakhir, kendaraan bermotor tersebut

dikenakan kewajiban uji berkala atau segera diekspor kembali ke negara

asalnya. (3)Setelah batas waktu penggunaan sementara berakhir,

kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diekspor

kembali.

 

Pasal 146

 

Kendaraan bermotor yang hanya dibuat/dirakit dan/ atau diimpor dalam

jumlah sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) unit untuk setiap tipe,

dibebaskan dari kewajiban uji tipe.

 

Pasal 147

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai uji tipe diatur dengan Keputusan

Menteri.

 

Bagian Ketiga Uji Berkala

 

Pasal 148

 

(1)Setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, kendaraan

khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, huruf d

dan huruf e, kereta gandengan dan kereta tempelan, dan kendaraan umum

yang dioperasikan di jalan, wajib dilakukan uji berkala. (2)Masa uji

berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku selama 6 (enam)

bulan.

 

Pasal 149

 

Ketentuan mengenai mulai berlakunya kewajiban uji berkala dan masa

berlaku uji berkala bagi kendaraan bermotor jenis sepeda motor dan

mobil penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a

dan huruf b, diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

 

Pasal 150

 

(1)Kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan, yang

telah dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda bukti lulus uji

berupa buku dan tanda uji berkala yang berlaku di seluruh wilayah

Indonesia. (2)Buku uji berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

sekurang-kurangnya berisi data mengenai : a.nomor uji kendaraan;

b.nama pemilik; c. alamat pemilik; d. merek/tipe; e. jenis; f. tahun

pembuatan/perakitan; g.isi silinder; h.daya motor penggerak; i.nomor

rangka landasan kendaraan bermotor; *24261 j. nomor motor

penggerak/mesin; k. berat kosong kendaraan; l.jumlah berat yang

diperoleh dana/atau jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan untuk

mobil barang dan mobil bus; m.jumlah berat yang diizinkan dan atau

jumlah berat kombinasi yang diizinkan untuk mobil barang dan mobil

bus; n. konfigurasi sumbu roda; o. ukuran ban teringan; p. kelas jalan

terendah yang boleh dilalui; q. ukuran utama kendaraan; r. daya

angkut; s. masa berlakunya; t. bahan bakar yang digunakan; u. kode

wilayah pengujian.

 

(3)Tanda uji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berisi data mengenai:

 

a.kode wilayah pengujian; b.nomor uji kendaraan; c.masa berlaku.

 

(4)Buku dan tanda uji berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dibuat dari bahan yang mempunyai unsur-unsur pengaman.

 

Pasal 151

 

(1)Bagi kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan

kendaraan khusus yang tipenya telah memperoleh sertifikat registrasi

uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (2) huruf a,

dibebaskan dari kewajiban uji berkala untuk yang pertama kali selama 6

(enam) bulan terhitung sejak diterbitkan surat tanda nomor kendaraan

bermotor untuk yang pertama kali.

 

(2)Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa

pembebasan wajib uji berkala untuk yang pertama kali sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1), pemilik atau pemegang kendaraan wajib

melaporkan dan mendaftarkan kendaraannya kepada pelaksana pengujian

setempat untuk dijadualkan waktu pengujiannya.

 

Pasal 152

 

Bagi kendaraan bermotor yang dibebaskan dari kewajiban uji tipe

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, dikenakan kewajiban uji berkala

sebelum kendaraan tersebut memperoleh surat tanda nomor kendaraan

bermotor, tanda nomor kendaraan bermotor, dan buku pemilik kendaraan

bermotor.

 

Pasal 153

 

Pelaksanaan pengujian berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148

dilakukan oleh Menteri.

 

Pasal 154

 

(1)Jumlah pelaksana pengujian berkala di suatu daerah, ditetapkan

berdasarkan: *24262 a.jumlah kendaraan; b.kondisi geografi; c.luas

daerah yang memerlukan pelayanan pengujian.

 

(2)Lokasi tempat pelaksanaan pengujian berkala ditetapkan oleh

Menteri.

 

(3)Suatu daerah yang hanya memiliki jumlah kendaraan wajib uji relatif

sedikit dibandingkan dengan luas daerah yang harus dilayani, dan/atau

karena kondisi geografisnya tidak memungkinkan kendaraan dari satu

tempat mencapai tempat pelaksana pengujian, pelaksanaan pengujian

dapat dilakukan dengan menggunakan unit pengujian keliling.

 

Pasal 155

 

Lokasi tempat pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal

154 ayat (2) harus memenuhi persyaratan :

 

a.terletak pada daerah yang mudah dijangkau oleh pemilik kendaraan;

b.sesuai dengan rencana umum tata ruang daerah;

c.memiliki atau menguasai areal tanah sesuai dengan kebutuhan.

 

Pasal 156

 

(1)Setiap tempat pelaksanaan pengujian harus memiliki tenaga penguji

yang memiliki kualifikasi teknis.

 

(2)Jumlah dan tingkat keualifikasi teknis tenaga penguji sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1), harus sebanding dengan banyaknya peralatan

uji, jumlah kendaraan wajib uji, dan kondisi geografis maupun luas

wilayah yang dilayani.

 

Pasal 157

 

(1)Permohonan pengujian berkala kendaraan bermotor untuk yang pertama

kali diajukan secara tertulis dan wajib memenuhi persyaratan:

 

a.untuk kendaraan yang tipenya telah memperoleh sertifikat uji tipe :

1)memiliki sertifikat registrasi uji tipe; 2)melampirkan spesifikasi

teknis kendaraan; 3)memiliki bukti pelunasan pembayaran biaya uji.

 

b.untuk kendaraan yang dibebaskan dari uji tipe : 1)memiliki surat

keterangan pembebasan uji tipe; 2)melampirkan spesifikasi teknis

kendaraan; 3)memiliki bukti pelunasan pembayaran biaya uji.

 

(2)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada

pelaksana pengujian di wilayah pengujian yang bersangkutan.

 

Pasal 158

 

(1)Apabila suatu kendaraan dinyatakan tidak lulus uji, petugas penguji

wajib memberitahukan secara tertulis :

 

*24263 a.perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan; b.waktu dan tempat

dilakukan pengujian ulang.

 

(2)Pemilik atau pemegang kendaraan yang melakukan uji ulang

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperlakukan sebagai pemohon

baru dan tidak dipungut biaya uji lagi.

 

Pasal 159

 

(1)Apabila pemilik atau pemegang kendaraan tidak menyetujui keputusan

penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), dapat

mengajukan keberatan secara tertulis kepada pimpinan petugas penguji

yang bersangkutan.

 

(2)Pimpinan petugas penguji setelah menerima pengajuan keberatan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), segera meminta penjelasan dari

penguji yang bersangkutan, dan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua)

jam memberi jawaban secara tertulis kepada pemilik/pemegang kendaraan,

mengenai diterima atau ditolak permohonan keberatan tersebut.

 

(3)Apabila permohonan keberatan diterima, pimpinan petugas penguji

segera memerintahkan kepada penguji lainnya untuk melakukan uji ulang

dan tidak dikenakan lagi biaya uji.

 

(4)Apabila permohonan keberatan ditolak atau setelah dilakukan uji

ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan tetap dinyatakan tidak

lulus uji, pemilik atau pemegang kendaraan tidak dapat lagi mengajukan

keberatan.

 

Pasal 160

 

Pemilik kendaraan yang telah mendapat bukti lulus uji sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 150 harus melaporkan secara tertulis kepada

pelaksana pengujian yang menerbitkan bukti lulus uji apabila :

 

a.terjadi kehilangan atau kerusakan yang mengakibatkan tidak dapat

terbaca dengan jelas;

b.memindahkan operasi kendaraannya secara terus menerus lebih dari 3

(tiga) bulan ke wilayah lain di luar wilayah pengujian yang

bersangkutan;

c.mengubah spesifikasi teknik kendaraan bermotor sehingga tidak sesuai

lagi dengan data yang terdapat dalam bukti lulus uji; d.mengalihkan

pemilikan kendaraan bermotor sehingga nama pemilik tidak sesuai lagi

dengan yang tercantum dalam bukti lulus uji;

e.pada saat masa berlaku uji kendaraannya berakhir, tidak dapat

melakukan uji berkala, dengan menyebutkan alasan-alasannya.

 

Pasal 161

 

(1)Sertifikat registrasi uji tipe atau buku uji sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 142 ayat (2) dan Pasal 150 dapat dicabut apabila :

 

a.kendaraan diubah spesifikasi tekniknya sehingga tidak sesuai lagi

dengan data yang ada pada sertifikat registrasi uji tipe dan buku uji

kendaraan yang bersangkutan; b.kendaraan dioperasikan secara terus

menerus lebih dari 3 (tiga) bulan di luar wilayah pengujian yang

bersangkutan; *24264 c.mengalihkan pemilikan kendaraan sehingga nama

pemilik tidak sesuai lagi dengan yang tercantum dalam buku uji.

 

(2)Pemilik kendaraan yang sertifikat registrasi uji tipe atau buku

ujinya dicabut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberi buku

dan tanda uji baru setelah yang bersangkutan melakukan uji berkala

kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 

Pasal 162

 

(1)Permohonan perpanjangan masa berlaku tanda bukti lulus uji dapat

diberikan setelah memenuhi persyaratan : a.memiliki tanda bukti lulus

uji yang lama; b.melampirkan surat tanda terima laporan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 160 huruf e, bagi kendaraan yang tidak dapat

melaksanakan pengujian berkala pada saat masa berlaku uji berakhir;

c.memiliki tanda jati diri pemilik kendaraan; d.lulus uji berkala.

 

(2)Permohonan perubahan tanda bukti lulus uji dapat diberikan setelah

memenuhi persyaratan : a.memiliki tanda bukti lulus uji yang lama;

b.memiliki tanda jati diri pemilik kendaraan; c.menyampaikan

keterangan mengenai perubahan-perubahan spesifikasi teknik dan/atau

data pemilik dan/atau wilayah operasi kendaraan; d.lulus uji berkala

untuk kendaraan yang mengalami perubahan spesifikasi tekniknya.

 

(3)Permohonan penggantian tanda bukti lulus uji dapat diberikan

setelah memenuhi persyaratan: a.membawa surat keterangan kehilangan

dari kepolisian setempat apabila tanda bukti lulus uji hilang;

b.melampirkan tanda bukti lulus uji yang masih ada; c.melampirkan

salinan tanda jati diri pemilik kendaraan dengan menunjukkan aslinya;

d.membawa kendaraan untuk diuji apabila telah habis masa berlakunya.

 

(4)Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

atau ayat (3) secara lengkap, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 24

jam, bukti perpanjangan, perubahan atau penggantian harus sudah

diberikan kepada pemohon.

 

Pasal 163

 

(1)Untuk melakukan uji berkala, perpanjangan, perubahan dan

penggantian tanda lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat

(1) dan Pasal 162 dipungut biaya.

 

(2)Besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh

Menteri setelah mendengar pendapat Menteri Dalam Negeri dan mendapat

persetujuan Menteri yang bertanggung jawab di bidang keuangan negara.

 

Pasal 164

 

*24265 Pemilik kendaraan dapat melakukan uji berkala di luar wilayah

pengujian yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan :

 

a.memiliki tanda bukti lulus uji yang masih berlaku;

b.memiliki tanda jati diri pemilik kendaraan;

c.membayar biaya uji berkala.

 

Pasal 165

 

(1)Pada setiap pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor

dilengkapi papan informasi yang berisikan besarnya biaya uji dan

prosedur pengujian berkala kendaraan bermotor.

 

(2)Papan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditempatkan

pada tempat-tempat yang mudah terlihat dan dapat dibaca setiap saat

oleh pemohon.

 

Pasal 166

 

(1)Peralatan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1)

huruf a, harus dikalibrasi secara berkala oleh pejabat yang berwenang

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2)Biaya

kalibrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan kepada

pelaksana pengujian berkala yang bersangkutan.

 

Pasal 167

 

(1)Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan

yang diuji berkala untuk yang pertama kali diberi nomor uji kendaraan.

(2)Nomor uji kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus:

a.berisikan kode wilayah dan nomor urut pengujian; b.dibubuhkan secara

permanen pada rangka landasan kendaraan. (3)Nomor uji kendaraan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama kendaraan yang

bersangkutan masih dioperasikan di jalan.

 

Pasal 168

 

(1)Setiap mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan

dan kereta tempelan yang telah lulus uji berkala dilengkapi dengan

tanda samping.

 

(2)Tanda samping mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat

keterangan mengenai: a.berat kosong kendaraan; b.jumlah berat yang

diperbolehkan dan jumlah berat yang diizinkan untuk kendaraan bermotor

tunggal; c.jumlah berat yang diperbolehkan, jumlah berat kombinasi

yang diperbolehkan, jumlah berat yang diizinkan, dan jumlah berat

kombinasi yang diizinkan untuk kendaraan bermotor yang dirangkaikan

dengan kereta tempelan atau kereta gandengan; d.daya angkut orang dan

barang; e. masa berlaku uji kendaraan; f. kelas jalan terendah yang

boleh dilalui.

 

*24266 (3)Tanda samping kereta gandengan dan kereta tempelan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat

keterangan mengenai: a.berat kosong kereta gandengan atau kereta

tempelan; b.jumlah berat yang diperbolehkan dan jumlah berat yang

diizinkan; c. daya angkut barang; d. masa berlaku surat dan tanda uji;

e. kelas jalan terendah yang boleh dilalui.

 

Pasal 169

 

Pelaksana pengujian kendaraan bermotor wajib menyelenggarakan sistem

informasi pengujian kendaraan bermotor.

 

Pasal 170

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai uji berkala kendaraan bermotor, kereta

gandengan dan kereta tempelan diatur dengan Keputusan Menteri.

 

Pasal 171

 

(1)Kendaraan bermotor milik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

yang digunakan untuk berlalu lintas di jalan dan berbaur dengan lalu

lintas umum, wajib diuji.

 

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian kendaraan bermotor

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri

yang bertanggung jawab di bidang pertahanan keamanan.

 

BAB IV PENDAFTARAN KENDARAAN BERMOTOR

 

Pasal 172

 

(1)Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib

didaftarkan.

 

(2)Pendaftaran kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dilakukan untuk pengumpulan data yang dapat digunakan : a. tertib

administrasi; b.pengendalian kendaraan yang dioperasikan di Indonesia;

c.mempermudah penyidikan pelanggaran atau kejahatan menyangkut

kendaraan yang bersangkutan; d.dalam rangka perencanaan, rekayasa dan

manajemen lalu lintas dan angkutan jalan; e.memenuhi kebutuhan data

lainnya dalam rangka perencanaan pembangunan nasional.

 

Pasal 173

 

(1)Untuk keperluan tertentu kendaraan bermotor yang belum pernah

didaftarkan dapat dioperasikan di jalan.

 

(2)Keperluan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

a.memindahkan kendaraan dari tempat penjual, distributor atau pabrikan

ke tempat tertentu untuk mengganti atau melengkapi komponen penting

dari kendaraan yang *24267 bersangkutan atau ke tempat pendaftaran

kendaraan bermotor; b.memindahkan dari satu tempat penyimpanan di

suatu pabrik ke tempat penyimpanan di pabrik lainnya; c.mencoba

kendaraan baru sebelum kendaraan tersebut dijual; d.mencoba kendaraan

bermotor yang sedang dalam taraf penelitian; e.memindahkan kendaraan

bermotor dari tempat penjual ke tempat pembeli.

 

Pasal 174

 

(1)Pendaftaran kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172

ayat (1) untuk yang pertama kali wajib memenuhi syarat-syarat :

a.memiliki sertifikat registrasi uji tipe dan tanda bukti lulus uji

tipe, atau buku dan tanda bukti lulus uji berkala; b.memiliki bukti

pemilikan kendaraan bermotor yang sah.

 

(2)Pendaftaran kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

diajukan secara tertulis dengan dilampiri sekurang-kurangnya data

mengenai : a.nama pemilik yang dibuktikan dengan tanda jati diri yang

bersangkutan, dan dalam hal badan hukum, nama badan hukum yang

bersangkutan yang dibuktikan dengan akte pendirian; b.alamat pemilik

atau badan hukum; c.wilayah administrasi, tempat kendaraan bermotor

itu biasanya berada; d.bukti pelunasan pembayaran pajak kendaraan

bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan sumbangan wajib dana

kecelakaan lalu lintas jalan; e.jenis kendaraan bermotor; f.merek,

tipe, tahun pembuatan, dan warna kendaraan bermotor; g.nomor rangka

landasan kendaraan bermotor; h. nomor motor penggerak/mesin; i. jenis

bahan bakar; j. tanggal pembelian.

 

Pasal 175

 

Sebagai bukti bahwa kendaraan bermotor telah didaftarkan, diberikan

buku pemilik kendaraan bermotor, surat tanda nomor kendaraan bermotor

serta tanda nomor kendaraan bermotor.

 

Pasal 176

 

(1)Buku pemilik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal

175 berisi data mengenai: a. nama dan alamat pemilik; b. jenis

kendaraan; c. jumlah roda dan sumbu; d. merek dan tipe; e. tahun

pembuatan/perakitan; f. nomor rangka landasan kendaraan bermotor; g.

nomor motor penggerak/mesin; h. bahan bakar; i. warna dasar kendaraan;

*24268 j. keterangan pabean untuk kendaraan bermotor yang diimpor;

k.nomor dan tanggal sertifikat uji tipe dan sertifikat registrasi uji

tipe atau nomor buku uji berkala untuk kendaraan bermotor yang tidak

diwajibkan uji tipe; l. nomor pendaftaran kendaraan bermotor.

 

(2)Apabila terjadi perubahan nama dan/atau alamat pemilik dan/atau

perubahan mengenai spesifikasi teknik kendaraan bermotor sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1), harus dicatat dalam buku pemilik kendaraan

bermotor.

 

(3)Surat tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 175 berisi data mengenai : a. nomor pendaftaran kendaraan

bermotor; b. nama dan alamat pemilik; c. merek dan tipe; d. jenis; e.

tahun pembuatan/perakitan; f. isi silinder; g. warna dasar kendaraan;

h. nomor rangka landasan kendaraan bermotor; i. nomor motor

penggerak/mesin; j.jumlah berat yang diperbolehkan dan/atau jumlah

berat kombinasi yang diperbolehkan untuk mobil barang dan mobil bus;

k. nomor buku pemilik kendaraan bermotor; l. masa berlaku; m. warna

tanda nomor kendaraan bermotor; n. bahan bakar; o. kode lokasi; p.

nomor urut pendaftaran.

 

(4)Tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175

berisi data mengenai: a. kode wilayah pendaftaran; b. nomor

pendaftaran kendaraan bermotor; c. masa berlaku.

 

Pasal 177

 

Buku pemilik kendaraan bermotor dan surat tanda nomor kendaraan

bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 harus dibuat dari bahan

yang mempunyai unsur-unsur pengaman.

 

Pasal 178

 

Bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan tanda nomor

kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (3) harus

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

 

a.berbentuk lempengan tipis persegiempat, dengan ukuran panjang 250

milimeter dan lebar 105 milimeter untuk sepeda motor dan ukuran

panjang 395 milimeter serta lebar 135 milimeter untuk kendaraan jenis

lainnya serta ditambahkan tempat untuk pemasangan tanda uji;

b.terbuat dari bahan yang cukup kuat serta tahan terhadap cuaca, yang

pada permukaannya berisi huruf dan angka yang dibuat dari bahan yang

dapat memantulkan cahaya;

c.tinggi huruf dan angka pada tanda nomor kendaraan bermotor yang

dituliskan pada lempengan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

sekurang-kurangnya 45 milimeter untuk sepeda motor, *24269 dan 70

milimeter untuk kendaraan bermotor jenis lainnya;

d.warna tanda nomor kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :

1)dasar hitam, tulisan putih untuk kendaraan bermotor bukan umum dan

kendaraan bermotor sewa; 2)dasar kuning, tulisan hitam untuk kendaraan

umum; 3)dasar merah, tulisan putih untuk kendaraan bermotor dinas

pemerintah; 4)dasar putih, tulisan hitam untuk kendaraan bermotor

Korps Diplomatik negara asing.

e.Tanda nomor kendaraan bermotor dipasang pada tempat yang disediakan

di bagian depan dan belakang kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 86.

 

Pasal 179

 

(1)Buku pemilik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal

176 ayat (1) berlaku selama kendaraan bermotor yang bersangkutan masih

dioperasikan.

 

(2)Surat tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 176 ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun, setiap tahun

diadakan pengesahan kembali dan tidak diganti.

 

Pasal 180

 

Pendaftaran kendaraan bermotor sebagai bagian yang tidak terpisahkan

dari lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan oleh unit pelaksana

pendaftaran kendaraan bermotor satuan lalu lintas Kepolisian Negara

Republik Indonesia, yang selanjutnya di dalam Peraturan Pemerintah ini

disebut pelaksana pendaftaran kendaraan bermotor.

 

Pasal 181

 

(1)Permohonan pendaftaran kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 155 disampaikan kepada pelaksana pendaftaran kendaraan

bermotor.

 

(2)Pelaksana pendaftaran kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 24 jam sejak permohonan

pendaftaran diterima secara lengkap harus memberikan bukti pendaftaran

kepada pemohon, atau menolak permohonan pendaftaran.

 

(3)Permohonan pendaftaran kendaraan bermotor ditolak apabila :

a.pemohon tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 155; b.kendaraan bermotor telah memiliki nomor pendaftaran

kendaraan bermotor.

 

Pasal 182

 

Pemilik dari kendaraan bermotor yang telah mendapat bukti pendaftaran

kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 harus

melaporkan kepada pelaksana pendaftaran kendaraan bermotor yang

menerbitkan bukti pendaftaran apabila :

 

a.bukti pendaftaran hilang atau rusak sehingga mengakibatkan tidak

dapat terbaca dengan jelas;

b.operasi kendaraannya dipindahkan secara terus menerus lebih dari 3

(tiga) bulan ke wilayah lain di luar wilayah tempat *24270 kendaraan

didaftarkan;

c.spesifikasi teknik kendaraan bermotor diubah sehingga tidak sesuai

lagi dengan data yang terdapat dalam bukti pendaftaran;

d.pemilikan kendaraan bermotor beralih sehingga nama pemilik tidak

sesuai lagi dengan yang tercantum dalam bukti pendaftaran.

 

Pasal 183

 

(1)Surat tanda nomor kendaraan bermotor dicabut apabila kewajiban

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 huruf b, huruf c, dan huruf d

tidak dilaksanakan.

 

(2)Pemilik kendaraan bermotor yang surat tanda nomor kendaraan

bermotornya dicabut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberi

surat tanda nomor kendaraan bermotor yang baru setelah yang

bersangkutan mendaftar kembali sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

 

Pasal 184

 

(1)Permohonan pengesahan surat tanda nomor kendaraan bermotor

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (2) diajukan kepada

pelaksana pendaftaran kendaraan bermotor dengan melengkapi persyaratan

sebagai berikut :

 

a.surat pernyataan pemilik kendaraan bermotor bahwa tidak terjadi

perubahan indentitas pemilik dan atau spesifikasi teknik kendaraan

bermotor; b.tanda jati diri pemilik kendaraan bermotor; c.surat tanda

nomor kendaraan bermotor; d.buku pemilik kendaraan bermotor.

 

(2)Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

secara lengkap dan pemohon menunjukkan bukti pelunasan pembayaran

pajak kendaraan bermotor dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu

lintas jalan, pada hari itu juga surat tanda nomor kendaraan bermotor

yang telah disahkan harus sudah diberikan kepada pemohon.

 

Pasal 185

 

Pengesahan surat tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 179 ayat (2) tidak dipungut biaya.

 

Pasal 186

 

Permohonan perpanjangan masa berlaku surat tanda nomor kendaraan

bermotor diajukan kepada pelaksana pendaftaran kendaraan bermotor

dengan melampirkan:

 

a.surat tanda nomor kendaraan bermotor yang lama atau surat keterangan

yang sah apabila tidak dapat menyerahkan surat tanda nomor kendaraan

bermotor dimaksud; b.salinan tanda jati diri pemilik kendaraan

bermotor setelah menunjukkan aslinya;

c.salinan bukti lulus uji kendaraan bermotor yang bersangkutan setelah

menunjukkan aslinya. Pasal 187

 

*24271 Permohonan perubahan tanda bukti pendaftaran kendaraan bermotor

diajukan kepada pelaksana pendaftaran kendaraan bermotor dan memenuhi

persyaratan:

 

a.melampirkan surat tanda nomor kendaraan bermotor yang lama atau

surat keterangan yang sah apabila tidak dapat melampirkan surat tanda

nomor kendaraan bermotor dimaksud;

b.melampirkan buku pemilik kendaraan bermotor yang bersangkutan;

c.melampirkan salinan tanda jati diri pemilik kendaraan bermotor

dengan menunjukkan aslinya;

d.melampirkan salinan bukti lulus diuji berkala kendaraan bermotor

yang bersangkutan dengan menunjukkan aslinya;

e.membawa kendaraan bermotor yang bersangkutan untuk diperiksa.

 

Pasal 189

 

(1)Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186

atau Pasal 187 atau Pasal 188 secara lengkap, dalam jangka waktu

selambat-lambatnya 24 jam, bukti perpanjangan, perusahaan atau

penggantian harus sudah diberikan kepada pemohon.

 

(2)Permohonan perpanjangan, perubahan dan penggantian sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan ditolak apabila :

 

a.tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam Pasal 186,

Pasal 187 dan Pasal 188; b.kendaraan tersebut tersangkut dalam perkara

tindak pidana; c.atas permintaan instansi yang berwenang.

 

(3)Penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib diberikan

secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.

 

Pasal 190

 

(1)Pendaftaran kendaraan bermotor, perpanjangan, perubahan dan

penggantian tanda bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal

174, Pasal 186, Pasal 187, dan Pasal 188 dipungut biaya.

 

(2)Atas usul Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri

menetapkan biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah

berkoordinasi dengan Menteri yang bertanggung jawab di bidang

pertahanan keamanan dan mendapat persetujuan Menteri yang bertanggung

jawab di bidang keuangan negara.

 

Pasal 191

 

(1)Pengoperasian kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 173, dilengkapi dengan surat tanda coba kendaraan bermotor

dan tanda coba kendaraan bermotor.

 

(2)Surat tanda coba kendaraan bermotor dan tanda coba kendaraan

bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan kepada badan

usaha di bidang penjualan, pembuatan, perakitan, atau pengimporan

kendaraan bermotor.

 

*24272 (3)Untuk memperoleh surat tanda coba kendaraan bermotor dan

tanda coba kendaraan bermotor diajukan permohonan secara tertulis

kepada pelaksana pendaftaran kendaraan bermotor, yang memuat:

 

a.nama pemohon yang bertanggung jawab, dibuktikan dengan jati dirinya

dan nama badan usaha yang diwakilinya; b.alamat pemohon dan badan

usaha yang diwakilinya; c.izin usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf

a; d.jumlah surat tanda coba kendaraan dan tanda coba kendaraan yang

dimohon.

 

(4)Surat tanda coba kendaraan bermotor dan tanda coba kendaraan

bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat digunakan

pada kendaraan bermotor yang telah memiliki sertifikat uji tipe,

sertifikat registrasi uji tipe dan tanda lulus uji tipe kendaraan

bermotor, atau tanda lulus uji tipe kendaraan bermotor, atau

sertifikat uji tipe landasan, sertifikat registrasi uji tipe landasan

dan tanda lulus uji tipe landasan.

 

Pasal 192

 

(1)Surat tanda coba kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 191 ayat (2) berisi data mengenai :

 

a.nama badan usaha dan penanggung jawab; b.alamat badan usaha dan

penanggung jawab; c.kode lokasi; d.nomor urut pendaftaran tanda coba

kendaraan.

 

(2)Surat tanda coba kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) harus terbuat dari bahan yang memiliki unsur-unsur pengaman.

 

Pasal 193

 

(1)Tanda coba kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191

ayat (1) berisi data mengenai : a.kode wilayah pendaftaran; b.nomor

pendaftaran.

 

(2)Bentuk, ukuran, bahan, dan cara pemasangan tanda coba kendaraan

bermotor harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal

178.

 

(3)Warna tanda coba kendaraan bermotor adalah dengan dasar putih,

tulisan merah.

 

Pasal 194

 

Surat tanda coba kendaraan bermotor dan tanda coba kendaraan bermotor

dapat diberikan pula kepada pemohon yang mengajukan permohonan secara

tertulis, khusus untuk maksud uji coba kendaraan bermotor yang sedang

dalam taraf penelitian tanpa harus memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 191 ayat (2) dan ayat (3).

 

Pasal 195

 

Pemberian surat tanda coba kendaraan bermotor dan tanda coba *24273

kendaraan bermotor sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari lalu

lintas dan angkutan jalan dilaksanakan oleh unit pelaksana pendaftaran

kendaraan bermotor satuan lalu lintas Kepolisian Negara Republik

Indonesia, yang selanjutnya di dalam Peraturan Pemerintah ini disebut

pelaksana pendaftaran kendaraan bermotor.

 

Pasal 196

 

(1)Permohonan surat tanda coba kendaraan bermotor dan tanda coba

kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (3),

diajukan kepada pelaksana pendaftaran kendaraan bermotor.

 

(2)Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

secara lengkap, dalam jangka waktu paling lama 24 jam, Kepolisian

Negara Republik Indonesia harus memberikan jawaban mengenai diterima

atau ditolak permohonan tersebut.

 

(3)Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima,

diberikan surat tanda coba kendaraan bermotor, tanda coba kendaraan

bermotor, serta buku tanda coba kendaraan.

 

(4)Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditolak,

wajib diberikan jawaban tertulis yang memuat alasan penolakan.

 

Pasal 197

 

(1)Buku tanda coba kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat

(3) memuat lembar formulir yang harus diisi oleh penanggung jawab

badan usaha yang bersangkutan dan harus disertakan pada setiap

kendaraan yang menggunakan surat tanda coba kendaraan dan tanda coba

kendaraan tersebut.

 

(2)Setiap lembar formulir pada buku tanda coba kendaraan berisi data

mengenai :

 

a.maksud dan tujuan penggunaan surat tanda coba kendaraan dan tanda

coba kendaraan; b.asal dan tujuan pengoperasian; c.masa berlaku;

d.nomor sertifikat uji tipe dan nomor sertifikat registrasi uji tipe

atau nomor sertifikat uji tipe landasan dan nomor sertifikat

registrasi uji tipe landasan.

 

(3)Masa berlaku percobaan kendaraan dalam lembar formulir buku tanda

coba kendaraan adalah selama-lamanya 14 (empat belas) hari untuk

setiap kendaraan.

 

(4)Pemilik surat tanda coba kendaraan bermotor berkewajiban memberikan

laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada pelaksana pendaftaran

kendaraan bermotor mengenai penggunaan surat tanda coba kendaraan dan

buku tanda coba kendaraan.

 

Pasal 198

 

(1)Surat tanda coba kendaraan dan tanda coba kendaraan dicabut apabila

:

 

a.digunakan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang *24274 tertera

pada buku tanda coba kendaraan; b.menggunakan surat tanda coba

kendaraan bermotor dan tanda coba kendaraan bermotor tanpa dilengkapi

dengan buku tanda coba kendaraan; c.badan usaha yang bersangkutan

tidak lagi berusaha di bidang penjualan, pembuatan/perakitan dan

pengimporan kendaraan bermotor; d.tidak melaporkan apabila terjadi

perubahan penanggung jawab badan usaha; e.tidak melaksanakan kewajiban

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (4);

 

f.tidak melakukan lagi kegiatan penelitian.

 

(2)Pencabutan surat tanda coba kendaraan bermotor dan tanda coba

kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan

setelah melalui peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali

berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

 

Pasal 199

 

(1)Surat tanda coba kendaraan bermotor dan tanda coba kendaraan

bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) berlaku selama

yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 191 ayat (2).

 

(2)Penerbitan surat tanda coba kendaraan bermotor dan tanda coba

kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipungut biaya.

 

(3)Atas usul Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri

menetapkan biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah

berkoordinasi dengan Menteri yang bertanggung jawab di bidang

pertahanan keamanan dan mendapat persetujuan Menteri yang bertanggung

jawab di bidang keuangan negara.

 

Pasal 200

 

Pelaksana pendaftaran kendaraan bermotor harus memasang papan

pemberitahuan yang jelas terlihat oleh masyarakat, yang

sekurang-kurangnya berisi mengenai :

 

a.prosedur pendaftaran;

b.besarnya biaya yang dipungut;

c.lama waktu penyelesaian;

d.lokasi loket pendaftaran.

 

Pasal 201

 

Atas usul Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri

menetapkan kode wilayah pendaftaran tanda nomor kendaraan bermotor

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (3) huruf a, dan tanda coba

kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) huruf

a, setelah berkoordinasi dengan Menteri yang bertanggung jawab di

bidang pertahanan keamanan.

 

Pasal 202

 

(1)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (2)

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai *24275 pelaksana

pendaftaran kendaraan bermotor menyelenggarakan sistem informasi

kendaraan bermotor.

 

(2)Atas usul Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri

menetapkan ketentuan mengenai sistem informasi kendaraan bermotor

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setelah berkoordinasi dengan

Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertahanan keamanan.

 

Pasal 203

 

(1)kendaraan bermotor milik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

yang berlalu lintas di jalan dan berbaur dengan lalu lintas umum,

wajib didaftarkan.

 

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran kendaraan bermotor

milik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri yang bertanggung jawab

di bidang pertahanan keamanan.

 

BAB V BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR

 

Pasal 204

 

(1)bengkel umum kendaraan bermotor berfungsi untuk membetulkan,

memperbaiki, dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi

persyaratan teknis dan laik jalan.

 

(2)ketentuan lebih lanjut mengenai bengkel umum kendaraan bermotor

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri yang

bertanggung jawab di bidang industri.

 

Pasal 205

 

Penyelenggaraan usaha bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 204 ayat (1), harus dengan izin usaha bengkel

umum kendaraan bermotor dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang

industri.

 

Pasal 206

 

Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 berlaku selama

perusahaan bengkel umum tersebut masih menjalankan kegiatan usahanya.

 

BAB VI PERSYARATAN KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

 

Pasal 207

 

Jenis kendaraan tidak bermotor terdiri dari :

 

a.sepeda;

b.kereta yang ditarik hewan;

c.becak;

d.kereta dorong atau tarik.

 

Pasal 208

 

Kendaraan tidak bermotor jenis sepeda yang dioperasikan di jalan

*24276 harus dikonstruksi cukup kuat sesuai dengan peruntukannya serta

dilengkapi dengan :

 

a.satu buah lampu di bagian depan yang menyinarkan ke depan dengan

cahaya putih atau kuning yang diarahkan ke depan bawah sehingga dapat

menerangi sejauh 5 meter jalan di depannya;

b.satu buah lampu di bagian belakang yang menyinarkan ke arah belakang

cahaya merah, atau satu buah pemantul cahaya dipasang dalam posisi

tegak lurus yang memantulkan cahaya merah terang;

c.rem yang bekerja baik;

d.tuter atau alat peringatan dengan bunyi lainnya yang dapat didengar

dari jarak sekurang-kurangnya 15 meter.

 

Pasal 209

 

Kendaraan tidak bermotor jenis kereta yang ditarik hewan, becak, dan

kereta dorong atau tarik yang dioperasikan di jalan harus dikonstruksi

cukup kuat sesuai dengan peruntukannya serta dilengkapi dengan :

 

a.dua buah lampu atau lentera yang ditempelkan di sebelah kiri dan

sebelah kanan pada jarak tidak lebih dari 150 milimeter dari bagian

terluar kendaraan yang bersangkutan dan menyinarkan cahaya putih atau

kuning ke depan, dan menyinarkan cahaya merah ke samping dan kearah

belakang; atau

b.satu buah lampu/lentera yang dibawa sendiri oleh pengemudi atau

pengawal yang berjalan di sisi kendaraan tersebut untuk kereta yang

ditarik hewan dan kereta dorong atau tarik;

c.rem yang bekerja baik khusus untuk becak;

d.ganjal roda yang dapat berfungsi sebagai rem pada saat kereta yang

ditarik hewan dan kereta dorong atau tarik berhenti atau parkir;

e.tuter atau alat peringatan dengan bunyi lainnya khusus untuk kereta

yang ditarik hewan dan becak.

 

Pasal 210

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai kendaraan tidak bermotor, diatur

dengan Keputusan Menteri.

 

BAB VII PENGEMUDI

 

Bagian Pertama Surat Izin Mengemudi

 

Pasal 211

 

(1)Untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat

izin mengemudi.

About RSA Admin

RSA memfokuskan diri pada isu-isu pentingnya keselamatan jalan dengan menekankan ketaatan kepada peraturan lalu lintas, perilaku berkendara yang tepat dan standar minimum keterampilan berkendara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *