Pasal 41 dan Pasal 54 harus :

 

a.dipasang simetris terhadap bidang sumbu tengah memanjang kendaraan;

b.simetris dengan sesamanya terhadap bidang sumbu tengah memanjang

kendaraan;

c.memenuhi persyaratan kalorimetris yang sama;

d.mempunyai sifat-sifat fotometris yang sama; *24242 e.dipasang pada

kendaraan dengan tinggi tidak melebihi 1.250 milimeter dari permukaan

jalan.

 

Pasal 64

 

(1)Lampu posisi depan, lampu posisi belakang, lampu penerangan tanda

nomor kendaraan, dan lampu tanda batas, harus dapat dinyalakan atau

dimatikan secara serentak.

 

(2)Lampu utama jauh atau lampu utama dekat, atau lampu kabut yang

dipasang pada kendaraan hanya dapat dinyalakan, apabila lampu-lampu

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam keadaan menyala.

 

(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila

lampu utama jauh sedang memberikan peringatan.

 

Pasal 65

 

Dilarang memasang lampu pada kendaraan bermotor, kereta berlaku atau

kereta tempelan yang menyinarkan :

 

a.cahaya kelap-kelip, selain lampu penunjuk arah dan lampu isyarat

peringatan bahaya;

b.cahaya berwarna merah ke arah depan;

c.cahaya berwarna putih ke arah belakang kecuali lampu mundur.

 

Pasal 66

 

Lampu isyarat berwarna biru hanya boleh dipasang pada kendaraan

bermotor :

 

a.petugas penegak hukum tertentu;

b.dinas pemadam kebakaran;

c.penanggulangan bencana;

d.ambulans;

e.unit palang merah;

f.mobil jenazah.

 

Pasal 67

 

Lampu isyarat berwarna kuning hanya boleh dipasang pada kendaraan

bermotor :

 

a.untuk membangun, merawat, atau membersihkan fasilitas umum;

b.untuk menderek kendaraan;

c.pengangkut bahan berbahaya dan beracun, limbah bahan berbahaya dan

beracun, peti kemas dan alat berat;

d.yang mempunyai ukuran lebih dari ukuran maksimum yang diperbolehkan

untuk dioperasikan di jalan;

e.milik instansi pemerintah yang dipergunakan dalam rangka keamanan

barang yang diangkut.

 

Pasal 68

 

Mobil bus dan mobil barang ukuran besar dapat memasang lampu-lampu

berwarna pada bagian atapnya, untuk membantu kendaraan lain

mengenalnya pada malam hari.

 

Pasal 69

 

*24243 Ketentuan lebih lanjut mengenai lampu-lampu dan pemantulan

cahaya diatur dengan Keputusan Menteri.

 

Paragraf 11 Komponen Pendukung

 

Pasal 70

 

Komponen pendukung kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3 ayat (2) huruf a, terdiri dari :

 

a.pengukur kecepatan, untuk kendaraan bermotor yang memiliki kemampuan

kecepatan 40 km/jam atau lebih pada jalan datar;

b.kaca spion;

c.penghapus kaca kecuali sepeda motor;

d.klakson;

e.sabuk keselamatan kecuali sepeda motor;

f.sepakbor;

g.bumper, kecuali sepeda motor.

 

Pasal 71

 

(1)Pengukur kecepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a,

dipasang pada tempat yang mudah dilihat oleh pengemudi.

 

(2)Alat pengukur kecepatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat

berupa :

 

a.alat pengukur kecepatan mekanis; b.alat pengukur kecepatan

elektronis;

 

(3)Alat pengukur kecepatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),

dilengkapi dengan pengukur jarak.

 

Pasal 72

 

(1)Kaca spion kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70

huruf b, berjumlah dua buah atau lebih, kecuali sepeda motor.

 

(2)Kaca spion sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibuat dari kaca

atau bahan menyerupai kaca yang tidak merubah jarak dan bentuk orang

dan/atau barang yang dilihat.

 

(3)Kaca spion sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

berjumlah sekurang-kurangnya satu buah.

 

Pasal 73

 

(1)Penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c,

sekurang-kurangnya berjumlah satu buah.

 

(2)Penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memenuhi

persyaratan:

 

a.dapat membersihkan bagian kaca dengan cukup luas sehingga pengemudi

mempunyai pandangan yang jelas ke jalan; b.digerakkan secara mekanis

dan/atau elektronis.

 

*24244 Pasal 74

 

Klakson sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf d, harus dapat

mengeluarkan bunyi yang dalam keadaan biasa dapat didengar pada jarak

60 meter.

 

Pasal 75

 

Peringatan bunyi berupa sirena hanya boleh dipasang pada kendaraan

bermotor :

 

a.petugas penegak hukum tertentu;

b.dinas pemadam kebakaran;

c.penanggulangan bencana;

d.kendaraan ambulans;

e.unit palang merah;

f.mobil jenazah.

 

Pasal 76

 

(1)Sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e,

berjumlah dua jangkar atau lebih yang dipasang untuk melengkapi tempat

duduk pengemudi dan tempat duduk penumpang di samping tempat duduk

pengemudi.

 

(2)Sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus

memenuhi persyaratan :

 

a.tidak mempunyai tepi-tepi yang tajam yang dapat melukai pemakai;

b.dipasang sedemikian sehingga tidak ada benda atau peralatan lain

yang mengganggu fungsinya; c.kepala pengunci harus dapat dioperasikan

dengan mudah.

 

Pasal 77

 

(1)Sepakbor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf f, diwajibkan

untuk setiap kendaraan bermotor.

 

(2)Sepakbor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi

persyaratan :

 

a.mampu mengurangi percikan air atau lumpur kebelakang kendaraan, atau

badan kendaraan; b.memiliki lebar sekurang-kurangnya selebar telapak

ban.

 

Pasal 78

 

(1)Bumper sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf g, dipasang:

 

a.di depan belakang untuk mobil penumpang dan mobil bus; b.di depan

untuk mobil barang.

 

(2)Bumper depan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh

menonjol ke depan lebih dari 50 centimeter melewati bagian badan

kendaraan yang paling depan.

 

Pasal 79

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai komponen pendukung kendaraan *24245

bermotor diatur dengan Keputusan Menteri.

 

Paragraf 12 Badan Kendaraan Bermotor

 

Pasal 80

 

(1)Badan kendaraan harus dirancang cukup kuat untuk menahan semua

jenis beban sewaktu kendaraan bermotor dioperasikan dan diikat kukuh

pada rangka landasannya.

 

(2)Pada bagian dalam kendaraan bermotor tidak boleh terdapat bagian

yang menonjol yang dapat membahayakan keselamatan.

 

Pasal 81

 

(1)Setiap ruang pengemudi dan ruang penumpang harus mempunyai pintu

masuk dan/atau pintu keluar.

 

(2)Pintu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan pengunci pintu harus

dirancang sedemikian rupa sehingga tidak dapat terbuka tanpa

disengaja.

 

(3)Engsel pintu samping, kecuali pintu sorong, pada sisi kendaraan

bermotor harus dipasang pada sisi pintu di sebelah depan menurut arah

kendaraan.

 

Pasal 82

 

(1)Kaca depan dan jendela kendaraan bermotor dan kereta gandengan

harus dibuat dari kaca keselamatan yang tidak boleh memberikan

bayangan yang tidak jelas, sehingga mengganggu penglihatan pengemudi.

 

(2)Kaca depan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi

persyaratan :

 

a.dibuat dari bahan tahan goresan; b.dibuat dari bahan yang

kebeningannya tidak akan menjadi luntur; c.jika kaca pecah, tidak

membahayakan pengemudi atau penumpang yang duduk di samping pengemudi.

 

(3)Kaca kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat

terbuat dari bahan kaca berwarna atau dilapisi dengan bahan pelapis

berwarna dengan ukuran dan tingkat kegelapan tertentu.

 

(4)Dilarang menempelkan tanda-tanda dalam bentuk apapun, pada kaca

depan dan kaca jendela samping ruang pengemudi kendaraan bermotor yang

dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi.

 

Pasal 83

 

Tempat duduk pengemudi pada setiap kendaraan bermotor selain sepeda

motor harus memenuhi persyaratan :

 

a.ditempatkan pada bagian dalam badan kendaraan yang memungkinkan

pengemudi dapat mengendalikan kendaraannya tanpa terhalang oleh

penumpang atau barang muatannya; *24246 b.mempunyai lebar

sekurang-kurangnya 400 milimeter dan simetris dengan pusat roda

kemudi;

c.memungkinkan pengemudi mempunyai pandangan yang bebas ke depan dan

ke samping;

d.tidak ada gangguan cahaya dari dalam kendaraan;

e.mempunyai peralatan untuk menyesuaikan posisi duduk pengemudi.

 

Pasal 84

 

(1)Ukuran lebar tempat duduk penumpang sekurang-kurangnya 400

milimeter, kecuali tempat duduk jenis pelana pada sepeda motor dan

tempat duduk penumpang pada bus sekolah.

 

(2)Tempat duduk jenis pelana pada sepeda motor sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1), memiliki ukuran lebar dan panjang yang dapat menjamin

keselamatan pengemudi dan penumpangnya.

 

(3)Tempat duduk penumpang pada bus sekolah sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1), memiliki ukuran lebar sekurang-kurangnya 270 milimeter,

serta tinggi dari lantai badan kendaraan tidak lebih dari 250

milimeter.

 

Pasal 85

 

Tempat duduk pengemudi pada kendaraan umum harus terpisah dari tempat

duduk penumpang.

 

Pasal 86

 

(1)Setiap kendaraan bermotor dilengkapi dengan tempat pemasangan tanda

nomor kendaraan bermotor pada sisi bagian depan dan belakang kendaraan

bermotor.

 

(2)Setiap kereta gandengan atau kereta tempelan dilengkapi dengan

tempat untuk memasang tanda nomor kendaraan bermotor pada sisi bagian

belakang kereta gandengan atau kereta tempelan.

 

(3)Tempat pemasangan tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), berada pada posisi tegak lurus

dengan sumbu kendaraan bermotor.

 

Pasal 87

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai badan kendaraan bermotor diatur dengan

Keputusan menteri.

 

Paragraf 13 Peralatan dan Perlengkapan Kendaraan

 

Pasal 88

 

Setiap kendaraan bermotor kecuali sepeda motor dilengkapi peralatan

kendaraan bermotor sekurang-kurangnya meliputi dongkrak dan alat

pembuka ban.

 

Pasal 89

 

(1)Setiap kendaraan bermotor kecuali sepeda motor tanpa kereta

samping, dilengkapi perlengkapan kendaraan bermotor sekurang- *24247

kurangnya meliputi :

 

a.ban cadangan; b.segitiga pengaman; c.helm bagi kendaraan bermotor

roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah.

 

(2)Setiap sepeda motor dengan atau tanpa kereta samping, dilengkapi

dengan helm untuk pengemudi dan penumpangnya.

 

Pasal 90

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai peralatan dan perlengkapan kendaraan

bermotor diatur dengan Keputusan Menteri.

 

Paragraf 14 Persyaratan Tambahan Khusus Untuk Mobil Bus

 

Pasal 91

 

(1)Setiap mobil bus yang dirancang untuk mengangkut penumpang kurang

dari 15 orang tidak termasuk pengemudi, harus mempunyai

sekurang-kurangnya satu pintu keluar dan/atau masuk penumpang pada

dinding kiri bagian depan atau belakang, yang lebatnya

sekurang-kurangnya 650 milimeter dan meliputi seluruh tinggi dinding.

 

(2)Setiap mobil bus yang dirancang untuk mengangkut penumpang sebanyak

15 orang atau lebih, tidak termasuk pengemudi, harus mempunyai

sekurang-kurangnya :

 

a.satu pintu keluar dan/atau masuk yang lebarnya sekurang-kurangnya

1.200 milimeter yang meliputi seluruh tinggi dinding; atau b.dua pintu

keluar dan/atau masuk untuk penumpang, terdiri dari : 1)satu pintu

harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1); dan

2)satu pintu lainnya ditempatkan pada dinding kiri dengan lebar

sekurang-kurangnya 550 milimeter dan meliputi seluruh tinggi dinding.

 

(3)Pintu keluar/masuk untuk penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) dan ayat (2) harus menjamin kemudahan penggunaannya dan tidak

terhalang.

 

(4)Anak tangga paling bawah dari pintu keluar/masuk penumpang

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) paling tinggi 350

milimeter diukur dari permukaan jalan dan lebar sekurang-kurangnya 400

milimeter.

 

(5)Tangga pintu keluar/masuk penumpang yang dapat dilipat, harus

dikonstruksi sedemikian sehingga anak tanggal selalu berada pada

tempatnya secara kukuh dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (4), jika pintu dibuka.

 

Pasal 92

 

(1)Di samping pintu keluar/masuk penumpang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 91, setiap mobil bus harus pula mempunyai tempat *24248 keluar

darurat pada kedua sisinya.

 

(2)Jumlah tempat keluar darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

sekurang-kurangnya :

 

a.satu tempat keluar darurat pada setiap sisi kanan-kiri, jika

muatannya tidak lebih dari 26 penumpang; b.dua tempat keluar darurat

pada setiap sisi kanan-kiri, jika muatannya antara 27 dan 50

penumpang; c.tiga tempat keluar darurat pada setiap sisi jika

muatannya antara 51 dan 80 penumpang; d.empat tempat keluar darurat

pada setiap sisi jika muatannya lebih dari 80 penumpang.

 

(3)Pada sisi kiri, jumlah tempat keluar darurat sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2) dapat dikurangi dengan satu, jika pada dinding belakang

terdapat pintu yang lebarnya paling sedikit 430 milimeter.

 

(4)Tempat keluar darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat

berupa jendela dan/atau pintu.

 

(5)Tempat keluar darurat berupa jendela harus memenuhi persyaratan :

 

a.memiliki ukuran minimum 600 milimeter kali 430 milimeter dan apabila

memiliki ukuran sekurang-kurangnya 1.200 milimeter kali 430 milimeter

disamakan dengan memiliki dua tempat keluar darurat; b.mudah dan cepat

dapat dibuka atau dirusak atau dilepas; c.sudur-sudut jendela yang

berfungsi sebagai tempat keluar darurat tidak runcing; d.tidak

dirintangi oleh tongkat-tongkat atau jeruji pelindung.

 

(6)Tempat keluar darurat berupa pintu yang dipasang pada dinding

samping kanan, harus memenuhi persyaratan :

 

a.memiliki lebar sekurang-kurangnya 430 milimeter; b.mudah dibuka

setiap waktu dari dalam.

 

Pasal 93

 

(1)Tempat keluar darurat diberi tanda dengan tulisan yang menyatakan

tempat keluar darurat, dan penjelasan mengenai tata cara membukanya.

 

(2)Tempat duduk di dekat tempat keluar darurat harus mudah dilepas

atau dilipat.

 

Pasal 94

 

(1)Setiap mobil bus dilengkapi lorong dengan lebar efektif 350

milimeter atau lebih yang membentang dari pintu masuk sampai ke setiap

tempat duduk.

 

(2)Tinggi atap bagian dalam kendaraan, diukur 400 milimeter dari

dinding samping dalam kendaraan sekurang-kurangnya :

 

a.1.700 milimeter diukur dari lantai bagian dalam *24249 kendaraan,

untuk mobil bus yang dilengkapi dengan tempat berdiri; b.1.500

milimeter diukur dari lantai bagian dalam kendaraan, untuk mobil bus

yang tidak dilengkapi dengan tempat berdiri.

 

Pasal 95

 

Jumlah tempat duduk dan tempat berdiri di dalam mobil bus umum, harus

jelas dinyatakan dengan suatu tulisan yang ditempatkan di dalam mobil

bus sehingga jelas kelihatan oleh awak dan penumpangnya.

 

Pasal 96

 

(1)Jarak antara tempat duduk dengan tempat duduk di depannya

sekurang-kurangnya 650 milimeter diukur dari sisi depan sandaran

tempat duduk ke sisi belakang sandaran tempat duduk didepannya.

 

(2)Jarak tempat duduk yang dipasang di dekat tempat keluar darurat,

atau tempat duduk yang dapat dilipat, atau tempat duduk kondektur,

dapat memiliki ukuran lebih kecil dari ukuran sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1).

 

(3)Jarak antara tempat duduk yang ditempatkan berhadapan

sekurang-kurangnya

 

1.100 milimeter diukur dari sisi depan sandaran tempat duduk.

 

Pasal 97

 

(1)Mobil bus yang digunakan untuk melayani angkutan jarak pendek dan

angkutan kota, dapat disediakan tempat berdiri penumpang.

 

(2)Ukuran tinggi tempat berdiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

sekurang-kurangnya 1.700 milimeter dan tersedia sekurang-kurangnya

0,17 meter persegi luas lantai untuk setiap penumpang.

 

(3)Penyediaan tempat berdiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dilengkapi dengan pegangan tangan secukupnya.

 

Pasal 98

 

Jika ruang penumpang seluruhnya atau sebagian terpisah dari tempat

duduk pengemudi, mobil bus harus dilengkapi dengan peralatan

komunikasi yang mudah dicapai pembantu pengemudi dan atau penumpang,

untuk memberikan isyarat atau tanda berhenti kepada pengemudi.

 

Pasal 99

 

Setiap mobil bus dilengkapi dengan ganjal roda yang cukup kuat dan

diletakkan pada tempat yang mudah dicapai oleh pembantu pengemudi atau

pengemudi kendaraan yang bersangkutan.

 

Pasal 100

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tambahan khusus untuk

mobil bus diatur dengan Keputusan Menteri. *24250 Paragraf 15

Persyaratan Tambahan Khusus Untuk Mobil Bus Sekolah

 

Pasal 101

 

Setiap mobil bus sekolah pada sisi luar bagian depan dan belakang,

dipasang suatu tanda yang jelas kelihatan berupa tulisan bus sekolah.

 

Pasal 102

 

(1)Setiap mobil bus sekolah dilengkapi dengan lampu berwarna merah di

bawah jendela belakang yang berfungsi memberi tanda bahwa mobil bus

sekolah tersebut berhenti.

 

(2)Mobil bus sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilengkapi

suatu tanda yang jelas kelihatan berupa tulisan berhenti jika lampu

merah nyala yang dipasang di bawah jendela belakang.

 

Pasal 103

 

(1)Pintu masuk dan/atau keluar mobil bus sekolah dilengkapi dengan

anak tangga.

 

(2)Jarak antara anak tangga yang satu dengan lainnya paling tinggi 200

milimeter dan jarak antara permukaan tanah dengan anak tangga terbawah

paling tinggi 300 milimeter.

 

(3)Ukuran lebar dan tinggi efektif pintu masuk dan/atau keluar

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi ketentuan Pasal 91.

 

Pasal 104

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tambahan khusus untuk

mobil bus sekolah diatur dengan Keputusan Menteri.

 

Paragraf 16 Persyaratan Tambahan Khusus Mobil Barang

 

Pasal 105

 

Setiap mobil barang dilengkapi dengan ganjal roda yang cukup kuat dan

diletakkan pada tempat yang mudah dicapai oleh pembantu pengemudi atau

pengemudi kendaraan yang bersangkutan.

 

Pasal 106

 

(1)Setiap mobil barang yang tinggi ujung landasan dan/atau bagian

belakang dan/atau samping badannya berjarak lebih dari 700 milimeter

di atas jalan, dan/atau sumbu paling belakang berjarak lebih dari

1.000 milimeter diukur dari sisi terluar dari bagian belakang

kendaraan, dipasang perisai kolong.

 

(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi

mobil barang yang dirancang untuk kecepatan maksimum kurang dari 25

kilometer per jam.

 

*24251 Pasal 107

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tambahan bagi mobil barang

diatur dengan Keputusan Menteri.

 

Paragraf 17 Persyaratan Tambahan Khusus Untuk Rangkaian Kendaraan,

Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan

 

Pasal 108

 

(1)Rangkaian kendaraan bermotor dengan kereta tempelan harus

menggunakan alat perangkai.

 

(2)Alat perangkai kendaraan bermotor dengan kereta tempelan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan roda kelima yang

dilengkapi dengan alat pengunci.

 

(3)Alat perangkai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa

alat perangkai otomatis dan bukan otomatis.

 

(4)Apabila rangkaian kendaraan bermotor dengan kereta tempelan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan alat perangkai

otomatis, hanya boleh digunakan pada tangkaian kendaraan yang memiliki

jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan maksimum 20.000 kilometer.

 

Pasal 109

 

(1)Setiap kereta tempelan dilengkapi dengan kaki-kaki penopang yang

dipasang secara kukuh pada jarak lebih dari dua pertiga dari seluruh

panjang kereta tempelan, diukur dari ujung paling belakang kereta

tempelan.

 

(2)Letak kaki penopang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak

melebihi lebar kereta tempelan.

 

Pasal 110

 

Setiap kereta gandengan atau kereta tempelan yang tinggi ujung

landasannya dan/atau bagian belakang dan/atau bagian samping badannya

berjarak lebih dari 700 milimeter di atas jalan, dan/atau sumbu paling

belakang berjarak lebih dari

 

1.000 milimeter diukur dari sisi terluar bagian belakang kereta

gandengan atau kereta tempelan, dipasang perisai kolong.

 

Pasal 111

 

Peralatan hidrolis, pneumatis atau mekanis yang memungkinkan

diangkatnya roda-roda dari tanah dapat digunakan sewaktu kendaraan

berjalan biasa, apabila rancangan alat pengangkat tersebut tidak

menimbulkan lebih muatan pada salah satu sumbu kendaraan, ketika sumbu

yang lain berada dalam posisi diangkat.

 

Pasal 112

 

(1)Rangkaian kendaraan bermotor dengan kereta gandengan harus

menggunakan alat perangkai.

 

(2)Alat perangkai kendaraan bermotor dengan kereta gandengan *24252

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan :

 

a.kukuh, sehingga dapat menahan seluruh berat kendaraan yang ditarik;

 

b.dikonstruksi dengan gerakan terbatas dan dapat merangkaikan

kendaraan bermotor penarik dengan kendaraan yang ditarik dengan kukuh

dan sempurna;

 

c.dilengkapi dengan alat keselamatan yang layak untuk mencegah

pemisahan yang tidak disengaja, sewaktu terjadi tubrukan atau sebagai

akibat dari getaran kendaraan.

 

Pasal 113

 

Kereta gandengan yang tidak dilengkapi dengan rem otomatis sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 24, dilengkapi dengan alat tambahan berupa

rantai, kabel, atau alat sejenisnya yang dapat mencegah tongkat

penarik menyentuh tanah dan memungkinkan kereta gandengan tersebut

dihentikan apabila alat penariknya putus.

 

Pasal 114

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tambahan khusus untuk

rangkaian kendaraan, kereta gandengan dan kereta tempelan diatur

dengan Keputusan Menteri.

 

Paragraf 18 Ukuran dan Muatan Kendaraan Bermotor

 

Pasal 115

 

(1)Ukuran utama kendaraan bermotor, dengan atau tanpa muatannya adalah

sebagai berikut :

 

a.lebar maksimum 2.500 milimeter; b.tinggi maksimum 4.200 milimeter

dan tidak lebih dari 1,7 kali lebar kendaraannya; c.panjang maksimum

kendaraan bermotor tunggal 12.000 milimeter, sedangkan rangkaian

kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau kereta tempelan tidak

lebih dari 18.000 milimeter; d.panjang bagian kendaraan tanpa muatan

yang menjulur ke belakang dari sumbu paling belakang, maksimum 62,50 %

dari jarak sumbunya, sedangkan yang menjulur ke depan dari sumbu

paling depan, maksimum 43,50 % dari jarak sumbunya;

 

e.sudut pergi bagian belakang bawah kendaraan sekurang-kurangnya 8

derajat diukur dari atas permukaan jalan.

 

(2)Ukuran tinggi mobil bus tingkat dapat melebihi ukuran tinggi

maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b.

 

(3)Ukuran panjang mobil bus tempel tidak lebih dari 18.000 milimeter.

 

(4)Apabila kendaraan bermotor dengan atau tanpa muatan memiliki tinggi

total lebih dari 3.500 milimeter, wajib dilengkapi *24253 dengan tanda

peringatan mengenai tinggi kendaraan yang dikemudikan.

 

(5)Tanda peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) berupa tulisan

yang mudah dilihat oleh pengemudi di dalam ruang pengemudi.

 

Pasal 116

 

Lebar kereta gandengan yang dapat ditarik oleh sepeda motor maksimum

1.000 militer.

 

Pasal 117

 

(1)Jumlah berat yang diperbolehkan dan/atau jumlah berat kombinasi

yang diperbolehkan untuk kendaraan bermotor, atau rangkaian kendaraan

bermotor dengan kereta gandengan atau kereta tempelan ditentukan oleh

pembuatnya berdasarkan :

 

a.perhitungan kekuatan konstruksi; b.besarnya daya motor; c.kapasitas

pengereman; d.kemampuan ban; e.kekuatan sumbu-sumbu; f.ketinggian

tanjakan jalan.

 

(2)Jumlah berat yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

harus lebih kecil atau sama dengan hasil penjumlahan dari kekuatan

masing-masing sumbunya.

 

Pasal 118

 

(1)Jumlah berat yang diizinkan atau jumlah berat kombinasi yang

diizinkan pada setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan atau kereta

tempelan, ditentukan berdasarkan :

 

a.berat kosong kendaraan; b.jumlah berat yang diperbolehkan dan/atau

jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan; c.dimensi kendaraan dan bak

muatan; d.titik berat muatan dan pengemudi; e.kelas jalan; f.jumlah

tempat duduk yang tersedia, bagi mobil bus.

 

(2)Jumlah berat kendaraan yang diizinkan maksimum sama dengan jumlah

berat kendaraan yang diperbolehkan bagi kendaraan yang bersangkutan,

dan jumlah berat kombinasi kendaraan yang diizinkan maksimum sama

dengan jumlah berat kombinasi kendaraan yang diperbolehkan.

 

Pasal 119

 

Radius putar minimum kendaraan bermotor dengan atau tanpa kereta

gandengan atau kereta tempelan maksimum 12.000 milimeter.

 

Pasal 120

 

(1)Bagian kendaraan bermotor atau rangkaian kendaraan bermotor berikut

muatannya yang menonjol, maksimum 2.000 milimeter dari sisi bagian

terluar belakang kendaraan bermotor dan tidak *24254 melebihi kaca

depan kendaraan bermotor yang bersangkutan.

 

(2)Apabila muatan yang menonjol menghalangi lampu-lampu atau pemantul

cahaya, maka pada ujung muatan tersebut ditambah lampu-lampu dan

pemantul cahaya.

 

(3)Panjang total kendaraan bermotor beserta muatan yang menonjol

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak lebih dari ketentuan panjang

total sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115.

 

Pasal 121

 

(1)Rangkaian kendaraan bermotor yang diizinkan dioperasikan di jalan,

meliputi :

 

a.mobil barang yang terdiri dari satu kendaraan bermotor penarik dan

hanya satu kereta tempelan; b.mobil bus yang terdiri dari satu mobil

bus penarik dan hanya satu bus; c.mobil barang yang terdiri dari satu

mobil barang tunggal dan hanya satu kereta gandengan; d.mobil bus yang

terdiri dari satu mobil bus penarik dan hanya satu bus gandengan;

e.mobil penumpang yang terdiri dari satu mobil penumpang penarik dan

hanya satu kereta gandengan; f.sepeda motor dengan kereta gandengan.

 

(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku

terhadap kendaraan bermotor untuk keperluan pertanian yang menarik

kereta gandengan dengan berat maksimum yang diperbolehkan kurang dari

3.500 kilogram.

 

Pasal 122

 

(1)Setiap mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan yang

memiliki jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 12.000 kilogram

harus dilengkapi dengan tanda yang menyatakan kendaraan bermotor

berat.

 

(2)Tanda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipasang pada sisi

kendaraan bagian depan dan belakang.

 

(3)Tanda yang dipasang pada sisi kendaraan bagian belakang sebagaimana

dimaksud dalam ayat (2) harus dapat memantulkan cahaya.

 

Pasal 123

 

(1)Setiap kereta gandengan atau kereta tempelan yang memiliki panjang

lebih dari 6.000 milimeter, harus dilengkapi dengan pelat belakang

berwarna putih dan kuning yang dapat memantulkan cahaya.

 

(2)Pelat belakang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertuliskan kata

gandengan.

 

(3)Pelat belakang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipasang pada

perisai kolong atau di tempat lain pada sisi belakang kendaraan.

 

*24255 Pasal 124

 

(1)Kendaraan bermotor dapat ditarik oleh kendaraan bermotor lain

dengan persyaratan berikut :

 

a.tidak boleh ditarik oleh lebih dari satu kendaraan bermotor.

b.ditarik dengan kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan alat

penarik yang kaku, apabila kendaraan bermotor yang akan ditarik

memiliki jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 4.000 kilogram;

 

(2)Kendaraan bermotor dapat ditarik tanpa dikemudikan oleh seseorang,

apabila :

 

a.kendaraan bermotor penarik dan yang ditarik dirangkaikan dengan

peralatan yang kaku, sedemikian sehingga dapat menjamin bahwa

kendaraan yang ditarik dapat dikemudikan dengan baik melalui

penariknya dan beratnya tidak lebih dari separuh berat kendaraan

penarik, serta tidak lebih dari 750 kilogram;

 

b.sumbu yang dikemudikan dari kendaraan bermotor yang ditarik,

diangkat dari atas tanah dengan peralatan khusus yang dipasang pada

kendaraan penariknya.

 

(2)Kendaraan bermotor yang ditarik pada waktu malam hari harus

memiliki sekurang-kurangnya lampu posisi atau lampu isyarat peringatan

bahaya di bagian belakangnya.

 

(3)Setiap peralatan yang digunakan untuk merangkaikan kendaraan

penarik dan kendaraan yang ditarik harus dipasang dengan baik dan

kukuh dengan jarak antara kendaraan penarik dan yang ditarik tidak

lebih dari 5 meter.

 

Pasal 125

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai muatan dan ukuran kendaraan bermotor

diatur dengan Keputusan Menteri.

 

Paragraf 19 Rancangan Bangun dan Rekayasa

 

Pasal 126

 

(1)Rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, kereta gandengan,

kereta tempelan, karoseri, bak muatan, dan modifikasi serta

alat-alatnya wajib memenuhi persyaratan teknis.

 

(2)Sebagai bukti bahwa rancang bangun dan rekayasa sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) telah memenuhi persyaratan teknis, diberikan

pengesahan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

 

Bagian Kedua Persyaratan Laik Jalan Kendaraan Bermotor

 

Paragraf 1 Ambang Batas Laik Jalan

 

*24256 Pasal 127

 

(1)Kendaraan bermotor harus memenuhi ambang batas laik jalan, yang

meliputi :

 

a.emisi gas buang kendaraan bermotor; b.kebisingan suara kendaraan

bermotor; c.efisiensi sistem rem utama; d.efisiensi sistem rem parkir;

e.kincup roda depan; f.tingkat suara klakson; g.kemampuan pancar dan

arah sinar lampu utama; h.radius putar; i.alat penunjuk kecepatan;

j.kekuatan, unjuk kerja dan ketahanan ban luar untuk masing-masing

jenis, ukuran dan lapisan; k.kedalaman alur ban luar.

 

(2)Untuk kendaraan-kendaraan tertentu sesuai peruntukkannya, Menteri

dapat menetapkan ambang batas laik jalan kendaraan bermotor selain

yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

 

(3)Ketentuan ambang batas laik jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang

bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup setelah

mendengar pendapat Menteri.

 

(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai ambang batas laik jalan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) selain huruf a dan huruf b, diatur dengan

Keputusan Menteri.

 

Paragraf 2 Pengesahan dan Sertifikat Tipe

 

Pasal 128

 

(1)Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan

baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri maupun diimpor,

harus memenuhi persyaratan teknis dan ambang batas laik jalan sesuai

dengan peruntukannya.

 

(2)Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan

yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

diberikan pengesahan dan sertifikat tipe setelah lulus uji tipe.

 

Pasal 129

 

Kendaraan bermotor jenis kendaraan khusus dapat diberikan pengecualian

dan/atau penambahan persyaratan teknis dan/atau laik jalan.

 

Pasal 130

 

Ketentuan mengenai pengecualian dan/atau tambahan terhadap pemenuhan

persyaratan teknis dan laik jalan dapat diberikan terhadap :

 

a.kendaraan bermotor yang dirancang tidak untuk dipergunakan di *24257

jalan;

b.kereta untuk orang cacat;

c.kendaraan bermotor yang dicoba di jalan dalam rangka penelitian;

d.kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi baru.

 

Pasal 131

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengesahan dan sertifikat tipe diatur

dengan Keputusan Menteri.

 

BAB III PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

 

Bagian Pertama Jenis dan Persyaratan Umum

 

Paragraf 1 Jalan Pengujian

 

Pasal 132

 

(1)Pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan dalam rangka menjamin

keselamatan, kelestarian lingkungan dan pelayanan umum.

 

(2)Pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan

tanggung jawab Pemerintah.

 

(3)Pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi uji tipe

dan/atau uji berkala.

 

Paragraf 2 Persyaratan Umum Pengujian

 

Pasal 133

 

(1)Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 dilakukan oleh

tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis.

 

(2)Kualifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dikelompokkan berdasarkan pertimbangan tingkat wewenang dan tanggung

jawab tenaga penguji secara berjenjang.

 

Pasal 134

 

Kualifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 diperoleh

setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan penguji kendaraan bermotor.

 

Pasal 235

 

(1)Setiap tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 diberi sertifikat dan tanda

kualifikasi teknis oleh Menteri.

 

(2)Sertifikat dan tanda kualifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1), berlaku untuk seluruh Indonesia.

 

*24258 (3)Setiap tenaga penguji yang sedang menjalankan tugas harus

mengenakan tanda kualifikasi teknisnya.

 

Pasal 136

 

(1)Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor hanya dapat dilakukan oleh

:

 

a.pelaksana pengujian yang dilengkapi dengan peralatan dan fasilitas

pengujian;

 

b.tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 135.

 

(2)Pelaksana pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a,

bertanggung jawab memelihara dan mengoperasikan seluruh peralatan uji

secara baik dan benar.

 

(3)Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap

pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1).

 

Pasal 137

 

Kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan

khusus dinyatakan lulus uji, apabila memenuhi persyaratan teknis dan

laik jalan.

 

Pasal 138

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan umum pengujian diatur

dengan Keputusan Menteri.

 

Bagian Kedua Uji Tipe

 

Pasal 139

 

(1)Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan kereta tempelan dan

kendaraan khusus, sebelum disetujui untuk diimpor atau diproduksi

dan/atau dirakit secara massal, wajib dilakukan uji tipe.

 

(2)Kendaraan bermotor yang diwajibkan uji tipe sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) dapat berupa landasan kendaraan bermotor dan kendaraan

bermotor dalam keadaan lengkap.

 

(3)Pelaksanaan uji tipe sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan

oleh Menteri.

 

Pasal 140

 

(1)Pengujian tipe kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal

139 ayat (1), dipungut biaya.

About RSA Admin

RSA memfokuskan diri pada isu-isu pentingnya keselamatan jalan dengan menekankan ketaatan kepada peraturan lalu lintas, perilaku berkendara yang tepat dan standar minimum keterampilan berkendara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *