Jakarta, rsa.or.id – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menandatangi peraturan gubernur (pergub) mengenai aturan perluasan ganjil-genap di Jakarta selama Asian Games 2018. Penandatangan tersebut telah dilakukan Selasa pagi ini. Adapun isi pergub tersebut salah satunya berisi sanksi bagi para pelanggar.

“Insya Allah sebelum kemari, saya diskusi dengan Pak Gubernur, sudah diparaf, ditandatangani. Isinya berkaitan dengan perluasan, termasuk sanksi,” ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno.

Uji coba perluasan pembatasan kendaraan bermotor di Jakarta berdasarkan pelat nomor ganjil dan genap dimulai pada 2 Juli 2018 hingga 31 Agustus 2018.

Aturan ini rencananya akan secara resmi diberlakukan pada 1 Agustus 2018. Perluasan kawasan ganjil genap itu diberlakukan selama penyelenggaraan Asian Games 2018 pada 18 Agustus hingga 2 September 2018.

Salah satu yang jadi perhatian adalah periode pelaksanaan pemberlakuan ganjil genap. Sistem itu akan diterapkan Senin hingga Minggu dimulai pukul 06.00 WIB sampai 21.00 selama Asian Games. Itu artinya sistem tersebut akan diberlakukan selama 15 jam setiap hari.

Pergub yang mulai berlaku Rabu, 1 Agustus 2018 itu mempertimbangkan sejumlah aspek, yaitu; Perda DKI Jakarta No 5 tahun 2014 tentang Transportasi yang memberi wewenang Pemprov DKI Jakarta menerapkan pembatasan ganjil-genap.

Pembatasan ganjil-genap dilakukan untuk mensukseskan penyelenggaraan pesta olah raga Asian Games 2018 yang diselenggarakan di Jakarta dan Palembang.

Kemudian, ujicoba perluasan sudah dilakukan pada Senin, 2 Juli 2018 hingga Selasa, 31 Juli 2018. Evaluasi dari ujicoba itu memperlihatkan adanya peningkatan efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang jalan dan pengendalian lalu lintas jalan.

Setelah Pergub ini keluar, bila semula hanya beberapa ruas jalan yang dikenai aturan ganjil-genap, kini terdapat 13 ruas jalan yang dikenai pembatasan, yaitu;
a. Jalan Medan Merdeka Barat
b. Jalan MH. Thamrin
c. Jalan Jenderal Sudirman
d. Jalan Sisingamangaraja
e. Jalan Jenderal Gatot Subroto
f. Jalan Jenderal S Parman (sebagian mulai Tomang sampai dengan simpang Slipi)
g. Jalan MT Haryono
h. Jalan HR Rasuna Said
i. Jalan Jenderal DI Panjaitan
j. Jalan Jenderal Ahmad Yani.
k. Jalan Benyamin Sueb (simpang Benyamin Sueb sampai dengan Kupingan Ancol)
l. Jalan Metro Pondok Indah (sebagian mulai dari Simpang Kartini sampai dengan Simpang Pondok Indah Mall)
m. Jalan RA Kartini (sebagian mulai dari simpang Ciputat Raya sampai dengan Simpang Kartini).

Selain rute yang diperluas, aturan ganjil genap juga menambah rentang waktu, aturan ganjil genap berlaku sepanjang Senin-Minggu dengan rentang waktu pukul 06.00 s/d 21.00 WIB atau setara dengan selama 15 jam terus menerus. Sedangkan masa berlakunya adalah saat Asian Games, yakni 18 Agustus 2018-2 September 2018.

Sementara itu, kendaraan bermotor yang dikecualikan dari aturan ini terdiri atas;
a. Kendaraan Pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia yakni :
1. Presiden RI/ Wakil Presiden RI;
2. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat/ Dewan Perwakilan Rakyat/ Dewan Perwakilan Daerah; dan
3. Ketua Mahkamah Agung/ Mahkamah Konstitusi/ Komisi Yudisial.

Kendaraan Pimpinan dan Pejabat Negara Asing serta Lembaga Internasional yang menjadi tamu negara;
Kendaraan dinas operasional berplat dinas, TNI, dan Polri.
Kendaraan dinas operasional berplat dinas, kendaraan atlet dan official yang bertanda khusus (stiker) Asian Games;
Kendaraan pemadam kebakaran dan ambulans;
f. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas;
g. Kendaraan angkutan umum (plat kuning);
h. Kendaraan angkutan barang Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Gas;
i. Sepeda motor;
j. Kendaraan yang membawa masyarakat difabel;
k. Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Polri, seperti kendaraan pengangkut uang (Bank Indonesia, antar bank, pengisian ATM) dengan pengawasan dari Polri.

Sementara, untuk implementasi aturan ini, setiap jalan yang dilakukan pembatasan wajib diberikan rambu lalu lintas mengenai hal itu. Sedangkan pengawasannya dilakukan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

Sedangkan, untuk pelanggaran aturan tetap mengacu pada Undang Undang (UU) No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Bagi para pelanggar, akan dikenakan Pasal 287 UU 22/2009 tentang LLAJ yang memuat ancaman sanksi penjara maksimal dua bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu.

*Dikutip dari berbagai sumber

About RSA Admin

RSA memfokuskan diri pada isu-isu pentingnya keselamatan jalan dengan menekankan ketaatan kepada peraturan lalu lintas, perilaku berkendara yang tepat dan standar minimum keterampilan berkendara.