busway motor 2

OBROLAN terus bergulir seputar otomotif. Santapan menu di restoran Jepang tampak sudah ludes. Di atas meja ala lesehan Jepang tersisa teh Ocha dan sejumlah jus buah.

Sang pucuk manajemen perusahaan otomotif besar di Indonesia yang menjadi tuan rumah pertemuan malam itu bercerita banyak hal. Mulai dari industri mobil hingga pernak-perniknya. Perhatian saya kian antusias saat salah satu bahasan masuk soal sepeda motor dan keselamatan jalan.

“Wah kalau soal motor, Edo nih pak yang faham,” seloroh kolega saya yang menjadi managing editor di sebuah harian ekonomi bisnis ternama di Indonesia.

Sang eksekutif kondang tadi tersenyum kecil. Dia melanjutkan bahasan dengan menyebut bahwa beberapa tahun belakangan pangsa pasar sepeda motor di Indonesia maksimal delapan juta unit. Si kuda besi yang bertebaran di seantero Nusantara mayoritas besutan Jepang. Pengembangan model dan teknologi semua berhulu di Negeri Sakura. “Kalaupun ada ajakan pembahasan, research and development yang ada di Indonesia hanya dimintai komentar. Artinya, segala produk dikonsep oleh mereka. Tapi kebetulan pas dengan pasar disini,” seloroh dia.

Saya makin antusias mendengarkan. Apalagi, “Kemacetan lalu lintas jalan itu terjadi karena banyaknya sepeda motor. Karena itu, perlu ada pembatasan pergerakan di dalam kota,” katanya, awal April 2014.

Dia mencontohkan kota Shanghai di Cina yang melarang pergerakan sepeda motor di dalam kota. Lalu, tambah dia, sebagai gantinya pemerintah setempat menyediakan angkutan umum yang memadai bagi warga kota.

Aturan Pembatasan Motor

Belakangan, masih di awal April 2014, mencuat kembali wacana pembatasan pergerakan sepeda motor di kota Jakarta. Tampaknya pemerintah daerah (Pemda) DKI Jakarta kian gerah dengan meruyaknya si kuda besi di jalan-jalan Jakarta. Kemacetan lalu lintas jalan dianggap bagian dari dosa sepeda motor. Walau, anggapan itu tak seluruhnya benar. Coba saja tengok di jalan tol dalam kota Jakarta, kemacetan tetap menggila sekalipun tidak ada roda dua yang wira wiri di jalan tol.

Memang jumlah sepeda motor yang merangsek kota Jakarta tak semata milik warga Ibu Kota Republik Indonesia tersebut. Ribuan, bahkan lebih setiap hari Jakarta diserbu si roda dua yang ditunggangi para pemiliknya untuk beraktifitas. Mulai dari urusan kuliah hingga mencari nafkah.

Pada 2013, dari total 16,04 juta kendaraan yang ada di wilayah Polda Metro Jaya, sebanyak 11,93 juta adalah sepeda motor. Artinya, jumlah sepeda motor setara dengan sekitar 74,35% dari total kendaraan yang ada. Coba saja bandingkan dengan jumlah mobil pribadi yang sekitar tiga juta unit atau setara dengan sekitar 19%. Amat lebar perbedaannya. Tampaknya, sepeda motor lebih digemari lantaran lebih terjangkau kantong konsumen. Sepeda motor dianggap lebih mangkus dan sangkil. Sepeda motor bisa mengantar pengendaranya langsung ke lokasi tujuan alias bisa point to point.

Niat Pemda DKI Jakarta membatasi pergerakan sepeda motor tampaknya bakal diimplementasikan untuk di sejumlah ruas jalan protocol atau jalan-jalan utama seperti Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Selain itu, bisa jadi di jalan utama seperti Jl Jenderal Sudirman dan Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Pemda DKI Jakarta mengaku bakal menerapkan aturan pembatasan pergerakan tersebut setelah pihaknya menyediakan angkutan pengganti, yakni angkutan bus kota, bahkan kabarnya disediakan gratis. Selain itu, bakal disediakan tempat-tempat parkir bagi sepeda motor yang hendak masuk ke jalur utama tersebut.

Ya. Undang Undang (UU) No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 22 Juni 2009 mengatur soal pembatasan lalu lintas sepeda motor. Dalam pasal 133 ayat 2 bagian c UU tersebut ditegaskan bahwa pembatasan lalu lintas sepeda motor pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu.

Dua tahun kemudian, UU tersebut diperkuat oleh Peraturan Pemerintah (PP) No 32 tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas. PP yang terbit pada 21 Juni 2011 itu juga ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dalam pasal 70 PP 32/2011 ditegaskan bahwa pembatasan lalu lintas sepeda motor dapat dilakukan apabila pada jalan, kawasan, atau koridor memenuhi kriteria paling sedikit mememuhi, a. memiliki perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan pada salah satu jalur jalan sama dengan atau lebih besar dari 0,5 (nol koma lima). Dan, bagian b. telah tersedia jaringan dan pelayanan angkutan umum dalam trayek yang memenuhi standar pelayanan minimal pada jalan, kawasan, atau koridor yang bersangkutan.

Selain itu, pada ayat (2) ditegaskan bahwa pemberlakuan pembatasan lalu lintas selain memenuhi kriteria tersebut juga harus memperhatikan kualitas lingkungan.

Pastinya, seperti diamanatkan pasal 71, pembatasan lalu lintas sepeda motor dilakukan dengan cara melarang sepeda motor untuk melalui lajur atau jalur pada jalan tertentu.

Oh ya, pembatasan lalu lintas bagian dari manajemen kebutuhan lalu lintas yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas serta mengendalikan pergerakan lalu lintas.
Ada beberapa strategi dalam manajemen kebutuhan lalu lintas, yakni pertama, mengendalikan lalu lintas di ruas jalan tertentu dan persimpangan. Kedua, mempengaruhi penggunaan kendaraan pribadi. Ketiga, mendorong penggunaan kendaraan angkutan umum dan transportasi yang ramah lingkungan, serta memfasilitasi peralihan moda dari penggunaan kendaraan pribadi ke penggunaan kendaraan angkutan umum. Keempat, mempengaruhi pola perjalanan masyarakat dengan berbagai pilihan yang efektif dalam konteks moda, lokasi/ruang, waktu, dan rute perjalanan. Kelima, mendorong dan memfasilitasi perencanaan terpadu antara tata ruang dan transportasi, baik yang direncanakan maupun yang telah tersedia.

Kelak, bila pembatasan dijalankan, wajib dinyatakan dengan rambu lalu lintas. Selain itu, ditetapkan dengan peraturan daerah.

Nah, siap-siap deh buat yang masih menggunakan kendaraan pribadi untuk bermigrasi ke angkutan umum. Apalagi, kabarnya Pemda DKI Jakarta juga bakal mencabut subsidi bahan bakar minyak bagi kendaraan pribadi. (edo rusyanto)

About Lucky

Disiplin, Tertib, Teratur. 3 hal inilah yang diajarkan oleh orang tua sejak saya kecil sehingga men-darah daging hingga saat ini. Semoga istiqomah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *