Jakarta, rsa.or.id — Rencana perluasan larangan sepeda motor melintasi di beberapa jalan protokol di DKI Jakarta dinilai sebagai kebijakan yang panik. Pasalnya, hingga kini, Pemprov DKI belum mampu menyediakan transportasi massal yang aman, nyaman, selamat, tepat waktu, terjangkau, terintegrasi, dan ramah lingkungan.

Hal itu diutarakan Badan Kehormatan Road Safety Association (RSA) Indonesia Rio Octaviano dalam konferensi pers Gerakan Aliansi Menentang Pembatasan Motor (GAMPAR) di kantor LBH, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (3/9).

“Yang kami kritisi adalah tidak terbuktinya analisa kelayakan transportasi publik secara meyakinkan. Kebijakan muncul tanpa adanya sosialisasi keberhasilan, sehingga terkesan panik dan dadakan,” kata Rio.

Pihaknya juga mengkritisi tidak dilibatkannya masyarakat dalam penentuan kebijakan yang justru akan mengatur masyarakat.

Dikatakan Rio, tidak dilibatkannya masyarakat dalam menganalisa kelayakan penerapan transportasi massal ditengarai sebagai langkah Pemprov DKI agar bisa menghindar dari kegagalannya menuntaskan permasalahan transportasi massal.

“Tidak adanya keikutsertaan masyarakat dalam penilaian analisa kelayakan. Dalam Perda, headway (waktu tunggu antar bus TransJakarta) tidak 100 persen, tapi tingkat pencapaiannya 90 persen. Jadi ini masih ada titik ‘ngeles’ nya,” ungkap Rio.

Selain itu, Rio juga menegaskan, kebijakan pembatasan sepeda motor sebagai kebijakan yang diskriminatif dan arogan yang dilakukan Pemprov DKI.

“Diskriminasinya, mobil boleh lewat dengan ganjil genaptapi motor total nggak boleh lewat. Pemprov (DKI) secara arogan berlakukan kebijakan, tandasnya.

Sejalan dengan itu, Ketua RSA Indonesia, Ivan Virnanda mengatakan, meski tujuan perluasan larangan itu baik, yaitu mengatasi kemacetan dan memaksa warga menggunakan transportasi publik, perluasan larangan sepeda motor sebagai sebuah kebijakan panik dari pengambil kebijakan.

“Larangan ini adalah kebijakan panik dari pemerintah karena tidak sanggup menyediakan transportasi publik yang yang aman, nyaman, selamat, tepat waktu dan terjangkau,” kata Ivan.

Dikatakan Ivan, sebaiknya pengambil kebijakan dalam hal ini Pemprov DKI menyelesaikan dahulu permasalahan transportasi yang ada, ketimbang melarang sepeda motor melintas di jalan protokol.

Menurut Ivan, selama permasalahan transportasi publik tidak dibenahi, memperluas larangan sepeda motor bukanlah solusi untuk mengatasi kemacetan. Terlebih lagi, masih adanya ego sektoral antar pemegang kebijakan menjadi masalah klasik dalam pengambilan keputusan pemerintah.

Dia mengambil contoh, kebijakan ganjil-genap yang akan diterapkan di ruas tol Cikampek. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) telah mensosialisasi aturan tersebut namun belakangan, Ditlantas Polda Metro Jaya menampik hal tersebut.

“Yang seperti ini, membuat masyarakat bingung, rakyat kembali jadi korban kesombongan aparat pemerintahan, termasuk larangan sepeda motor ini,” tegas Ivan. (ls)

About RSA Admin

RSA memfokuskan diri pada isu-isu pentingnya keselamatan jalan dengan menekankan ketaatan kepada peraturan lalu lintas, perilaku berkendara yang tepat dan standar minimum keterampilan berkendara.