(2)Besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan
dengan Keputusan Menteri setelah memperoleh persetujuan Menteri yang
bertanggung jawab di bidang keuangan negara.
*24259 Pasal 141
Kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan
khusus yang telah lulus uji tipe, diberikan tanda bukti lulus uji tipe
berupa :
a.sertifikat uji tipe dilengkapi dengan pengesahan hasil uji untuk
kendaraan bermotor yang diuji tipe dalam keadaan lengkap;
b.sertifikat uji tipe landasan dilengkapi dengan pengesahan hasil uji
untuk landasan kendaraan bermotor yang diuji tipe.
Pasal 142
(1)Bagi kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan,
kendaraan khusus yang tipenya telah memperoleh sertifikat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 141, penanggung jawab pembuatan/perakitan
dan/atau pengimporan kendaraan yang bersangkutan harus memberi jaminan
bahwa setiap unit kendaraan yang diimpor atau dibuat dan/atau dirakit
memiliki spesifikasi teknik dan unjuk kerja yang sama dengan tipenya.
(2)Jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa : a.sertifikat
registrasi uji tipe yang disertakan pada setiap unit kendaraan yang
bersangkutan, untuk kendaraan yang diuji tipe dalam keadaan lengkap;
b.surat keterangan lulus uji tipe landasan yang disertakan pada setiap
unit landasan kendaraan bermotor yang bersangkutan, untuk landasan
kendaraan bermotor yang diuji tipe.
(3)Setiap kendaraan bermotor, kereta tempelan, kereta gandengan dan
kendaraan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2),
juga harus diberi tanda lulus uji tipe dan tanda pengenal pabrik
pembuatnya.
Pasal 143
(1)Untuk setiap penerbitan sertifikat registrasi uji tipe sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 142 ayat (2) huruf a, harus membayar biaya
registrasi uji tipe yang disetorkan ke kas negara sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2)Besarnya biaya
registrasi uji tipe sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Menteri setelah mendapat persetujuan Menteri yang
bertanggung jawab di bidang keuangan negara.
Pasal 144
Kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan
khusus yang telah memperoleh sertifikat uji tipe, yang kemudian
dilakukan perubahan teknis sehingga bentuk, unjuk kerja dan tipenya
berubah, ditetapkan sebagai tipe baru dan wajib dilakukan uji tipe.
Pasal 145
(1)Bagi kendaraan bermotor yang dimasukkan ke Indonesia untuk maksud
penggunaan sementara, paling lama 6 (enam) bulan dan *24260 telah
memiliki tanda bukti lulus uji yang masih berlaku dari negara asalnya,
tidak diwajibkan uji tipe dan uji berkala. (2)Apabila kendaraan
bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selama berada di
Indonesia ternyata masa ujinya berakhir, kendaraan bermotor tersebut
dikenakan kewajiban uji berkala atau segera diekspor kembali ke negara
asalnya. (3)Setelah batas waktu penggunaan sementara berakhir,
kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diekspor
kembali.
Pasal 146
Kendaraan bermotor yang hanya dibuat/dirakit dan/ atau diimpor dalam
jumlah sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) unit untuk setiap tipe,
dibebaskan dari kewajiban uji tipe.
Pasal 147
Ketentuan lebih lanjut mengenai uji tipe diatur dengan Keputusan
Menteri.
Bagian Ketiga Uji Berkala
Pasal 148
(1)Setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, kendaraan
khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, huruf d
dan huruf e, kereta gandengan dan kereta tempelan, dan kendaraan umum
yang dioperasikan di jalan, wajib dilakukan uji berkala. (2)Masa uji
berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku selama 6 (enam)
bulan.
Pasal 149
Ketentuan mengenai mulai berlakunya kewajiban uji berkala dan masa
berlaku uji berkala bagi kendaraan bermotor jenis sepeda motor dan
mobil penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a
dan huruf b, diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.
Pasal 150
(1)Kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan, yang
telah dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda bukti lulus uji
berupa buku dan tanda uji berkala yang berlaku di seluruh wilayah
Indonesia. (2)Buku uji berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
sekurang-kurangnya berisi data mengenai : a.nomor uji kendaraan;
b.nama pemilik; c. alamat pemilik; d. merek/tipe; e. jenis; f. tahun
pembuatan/perakitan; g.isi silinder; h.daya motor penggerak; i.nomor
rangka landasan kendaraan bermotor; *24261 j. nomor motor
penggerak/mesin; k. berat kosong kendaraan; l.jumlah berat yang
diperoleh dana/atau jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan untuk
mobil barang dan mobil bus; m.jumlah berat yang diizinkan dan atau
jumlah berat kombinasi yang diizinkan untuk mobil barang dan mobil
bus; n. konfigurasi sumbu roda; o. ukuran ban teringan; p. kelas jalan
terendah yang boleh dilalui; q. ukuran utama kendaraan; r. daya
angkut; s. masa berlakunya; t. bahan bakar yang digunakan; u. kode
wilayah pengujian.
(3)Tanda uji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berisi data mengenai:
a.kode wilayah pengujian; b.nomor uji kendaraan; c.masa berlaku.
(4)Buku dan tanda uji berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dibuat dari bahan yang mempunyai unsur-unsur pengaman.
Pasal 151
(1)Bagi kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan
kendaraan khusus yang tipenya telah memperoleh sertifikat registrasi
uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (2) huruf a,
dibebaskan dari kewajiban uji berkala untuk yang pertama kali selama 6
(enam) bulan terhitung sejak diterbitkan surat tanda nomor kendaraan
bermotor untuk yang pertama kali.
(2)Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa
pembebasan wajib uji berkala untuk yang pertama kali sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), pemilik atau pemegang kendaraan wajib
melaporkan dan mendaftarkan kendaraannya kepada pelaksana pengujian
setempat untuk dijadualkan waktu pengujiannya.
Pasal 152
Bagi kendaraan bermotor yang dibebaskan dari kewajiban uji tipe
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, dikenakan kewajiban uji berkala
sebelum kendaraan tersebut memperoleh surat tanda nomor kendaraan
bermotor, tanda nomor kendaraan bermotor, dan buku pemilik kendaraan
bermotor.
Pasal 153
Pelaksanaan pengujian berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148
dilakukan oleh Menteri.
Pasal 154
(1)Jumlah pelaksana pengujian berkala di suatu daerah, ditetapkan
berdasarkan: *24262 a.jumlah kendaraan; b.kondisi geografi; c.luas
daerah yang memerlukan pelayanan pengujian.
(2)Lokasi tempat pelaksanaan pengujian berkala ditetapkan oleh
Menteri.
(3)Suatu daerah yang hanya memiliki jumlah kendaraan wajib uji relatif
sedikit dibandingkan dengan luas daerah yang harus dilayani, dan/atau
karena kondisi geografisnya tidak memungkinkan kendaraan dari satu
tempat mencapai tempat pelaksana pengujian, pelaksanaan pengujian
dapat dilakukan dengan menggunakan unit pengujian keliling.
Pasal 155
Lokasi tempat pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
154 ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
a.terletak pada daerah yang mudah dijangkau oleh pemilik kendaraan;
b.sesuai dengan rencana umum tata ruang daerah;
c.memiliki atau menguasai areal tanah sesuai dengan kebutuhan.
Pasal 156
(1)Setiap tempat pelaksanaan pengujian harus memiliki tenaga penguji
yang memiliki kualifikasi teknis.
(2)Jumlah dan tingkat keualifikasi teknis tenaga penguji sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), harus sebanding dengan banyaknya peralatan
uji, jumlah kendaraan wajib uji, dan kondisi geografis maupun luas
wilayah yang dilayani.
Pasal 157
(1)Permohonan pengujian berkala kendaraan bermotor untuk yang pertama
kali diajukan secara tertulis dan wajib memenuhi persyaratan:
a.untuk kendaraan yang tipenya telah memperoleh sertifikat uji tipe :
1)memiliki sertifikat registrasi uji tipe; 2)melampirkan spesifikasi
teknis kendaraan; 3)memiliki bukti pelunasan pembayaran biaya uji.
b.untuk kendaraan yang dibebaskan dari uji tipe : 1)memiliki surat
keterangan pembebasan uji tipe; 2)melampirkan spesifikasi teknis
kendaraan; 3)memiliki bukti pelunasan pembayaran biaya uji.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada
pelaksana pengujian di wilayah pengujian yang bersangkutan.
Pasal 158
(1)Apabila suatu kendaraan dinyatakan tidak lulus uji, petugas penguji
wajib memberitahukan secara tertulis :
*24263 a.perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan; b.waktu dan tempat
dilakukan pengujian ulang.
(2)Pemilik atau pemegang kendaraan yang melakukan uji ulang
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperlakukan sebagai pemohon
baru dan tidak dipungut biaya uji lagi.
Pasal 159
(1)Apabila pemilik atau pemegang kendaraan tidak menyetujui keputusan
penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), dapat
mengajukan keberatan secara tertulis kepada pimpinan petugas penguji
yang bersangkutan.
(2)Pimpinan petugas penguji setelah menerima pengajuan keberatan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), segera meminta penjelasan dari
penguji yang bersangkutan, dan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua)
jam memberi jawaban secara tertulis kepada pemilik/pemegang kendaraan,
mengenai diterima atau ditolak permohonan keberatan tersebut.
(3)Apabila permohonan keberatan diterima, pimpinan petugas penguji
segera memerintahkan kepada penguji lainnya untuk melakukan uji ulang
dan tidak dikenakan lagi biaya uji.
(4)Apabila permohonan keberatan ditolak atau setelah dilakukan uji
ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan tetap dinyatakan tidak
lulus uji, pemilik atau pemegang kendaraan tidak dapat lagi mengajukan
keberatan.
Pasal 160
Pemilik kendaraan yang telah mendapat bukti lulus uji sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 150 harus melaporkan secara tertulis kepada
pelaksana pengujian yang menerbitkan bukti lulus uji apabila :
a.terjadi kehilangan atau kerusakan yang mengakibatkan tidak dapat
terbaca dengan jelas;
b.memindahkan operasi kendaraannya secara terus menerus lebih dari 3
(tiga) bulan ke wilayah lain di luar wilayah pengujian yang
bersangkutan;
c.mengubah spesifikasi teknik kendaraan bermotor sehingga tidak sesuai
lagi dengan data yang terdapat dalam bukti lulus uji; d.mengalihkan
pemilikan kendaraan bermotor sehingga nama pemilik tidak sesuai lagi
dengan yang tercantum dalam bukti lulus uji;
e.pada saat masa berlaku uji kendaraannya berakhir, tidak dapat
melakukan uji berkala, dengan menyebutkan alasan-alasannya.
Pasal 161
(1)Sertifikat registrasi uji tipe atau buku uji sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 142 ayat (2) dan Pasal 150 dapat dicabut apabila :
a.kendaraan diubah spesifikasi tekniknya sehingga tidak sesuai lagi
dengan data yang ada pada sertifikat registrasi uji tipe dan buku uji
kendaraan yang bersangkutan; b.kendaraan dioperasikan secara terus
menerus lebih dari 3 (tiga) bulan di luar wilayah pengujian yang
bersangkutan; *24264 c.mengalihkan pemilikan kendaraan sehingga nama
pemilik tidak sesuai lagi dengan yang tercantum dalam buku uji.
(2)Pemilik kendaraan yang sertifikat registrasi uji tipe atau buku
ujinya dicabut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberi buku
dan tanda uji baru setelah yang bersangkutan melakukan uji berkala
kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pasal 162
(1)Permohonan perpanjangan masa berlaku tanda bukti lulus uji dapat
diberikan setelah memenuhi persyaratan : a.memiliki tanda bukti lulus
uji yang lama; b.melampirkan surat tanda terima laporan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 160 huruf e, bagi kendaraan yang tidak dapat
melaksanakan pengujian berkala pada saat masa berlaku uji berakhir;
c.memiliki tanda jati diri pemilik kendaraan; d.lulus uji berkala.
(2)Permohonan perubahan tanda bukti lulus uji dapat diberikan setelah
memenuhi persyaratan : a.memiliki tanda bukti lulus uji yang lama;
b.memiliki tanda jati diri pemilik kendaraan; c.menyampaikan
keterangan mengenai perubahan-perubahan spesifikasi teknik dan/atau
data pemilik dan/atau wilayah operasi kendaraan; d.lulus uji berkala
untuk kendaraan yang mengalami perubahan spesifikasi tekniknya.
(3)Permohonan penggantian tanda bukti lulus uji dapat diberikan
setelah memenuhi persyaratan: a.membawa surat keterangan kehilangan
dari kepolisian setempat apabila tanda bukti lulus uji hilang;
b.melampirkan tanda bukti lulus uji yang masih ada; c.melampirkan
salinan tanda jati diri pemilik kendaraan dengan menunjukkan aslinya;
d.membawa kendaraan untuk diuji apabila telah habis masa berlakunya.
(4)Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
atau ayat (3) secara lengkap, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 24
jam, bukti perpanjangan, perubahan atau penggantian harus sudah
diberikan kepada pemohon.
Pasal 163
(1)Untuk melakukan uji berkala, perpanjangan, perubahan dan
penggantian tanda lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat
(1) dan Pasal 162 dipungut biaya.
(2)Besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh
Menteri setelah mendengar pendapat Menteri Dalam Negeri dan mendapat
persetujuan Menteri yang bertanggung jawab di bidang keuangan negara.
Pasal 164
*24265 Pemilik kendaraan dapat melakukan uji berkala di luar wilayah
pengujian yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan :
a.memiliki tanda bukti lulus uji yang masih berlaku;
b.memiliki tanda jati diri pemilik kendaraan;
c.membayar biaya uji berkala.
Pasal 165
(1)Pada setiap pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor
dilengkapi papan informasi yang berisikan besarnya biaya uji dan
prosedur pengujian berkala kendaraan bermotor.
(2)Papan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditempatkan
pada tempat-tempat yang mudah terlihat dan dapat dibaca setiap saat
oleh pemohon.
Pasal 166
(1)Peralatan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1)
huruf a, harus dikalibrasi secara berkala oleh pejabat yang berwenang
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2)Biaya
kalibrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan kepada
pelaksana pengujian berkala yang bersangkutan.
Pasal 167
(1)Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan
yang diuji berkala untuk yang pertama kali diberi nomor uji kendaraan.
(2)Nomor uji kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus:
a.berisikan kode wilayah dan nomor urut pengujian; b.dibubuhkan secara
permanen pada rangka landasan kendaraan. (3)Nomor uji kendaraan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama kendaraan yang
bersangkutan masih dioperasikan di jalan.
Pasal 168
(1)Setiap mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan
dan kereta tempelan yang telah lulus uji berkala dilengkapi dengan
tanda samping.
(2)Tanda samping mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat
keterangan mengenai: a.berat kosong kendaraan; b.jumlah berat yang
diperbolehkan dan jumlah berat yang diizinkan untuk kendaraan bermotor
tunggal; c.jumlah berat yang diperbolehkan, jumlah berat kombinasi
yang diperbolehkan, jumlah berat yang diizinkan, dan jumlah berat
kombinasi yang diizinkan untuk kendaraan bermotor yang dirangkaikan
dengan kereta tempelan atau kereta gandengan; d.daya angkut orang dan
barang; e. masa berlaku uji kendaraan; f. kelas jalan terendah yang
boleh dilalui.
*24266 (3)Tanda samping kereta gandengan dan kereta tempelan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat
keterangan mengenai: a.berat kosong kereta gandengan atau kereta
tempelan; b.jumlah berat yang diperbolehkan dan jumlah berat yang
diizinkan; c. daya angkut barang; d. masa berlaku surat dan tanda uji;
e. kelas jalan terendah yang boleh dilalui.
Pasal 169
Pelaksana pengujian kendaraan bermotor wajib menyelenggarakan sistem
informasi pengujian kendaraan bermotor.
Pasal 170
Ketentuan lebih lanjut mengenai uji berkala kendaraan bermotor, kereta
gandengan dan kereta tempelan diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 171
(1)Kendaraan bermotor milik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
yang digunakan untuk berlalu lintas di jalan dan berbaur dengan lalu
lintas umum, wajib diuji.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian kendaraan bermotor
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri
yang bertanggung jawab di bidang pertahanan keamanan.
BAB IV PENDAFTARAN KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 172
(1)Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib
didaftarkan.
(2)Pendaftaran kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan untuk pengumpulan data yang dapat digunakan : a. tertib
administrasi; b.pengendalian kendaraan yang dioperasikan di Indonesia;
c.mempermudah penyidikan pelanggaran atau kejahatan menyangkut
kendaraan yang bersangkutan; d.dalam rangka perencanaan, rekayasa dan
manajemen lalu lintas dan angkutan jalan; e.memenuhi kebutuhan data
lainnya dalam rangka perencanaan pembangunan nasional.
Pasal 173
(1)Untuk keperluan tertentu kendaraan bermotor yang belum pernah
didaftarkan dapat dioperasikan di jalan.
(2)Keperluan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
a.memindahkan kendaraan dari tempat penjual, distributor atau pabrikan
ke tempat tertentu untuk mengganti atau melengkapi komponen penting
dari kendaraan yang *24267 bersangkutan atau ke tempat pendaftaran
kendaraan bermotor; b.memindahkan dari satu tempat penyimpanan di
suatu pabrik ke tempat penyimpanan di pabrik lainnya; c.mencoba
kendaraan baru sebelum kendaraan tersebut dijual; d.mencoba kendaraan
bermotor yang sedang dalam taraf penelitian; e.memindahkan kendaraan
bermotor dari tempat penjual ke tempat pembeli.
Pasal 174
(1)Pendaftaran kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172
ayat (1) untuk yang pertama kali wajib memenuhi syarat-syarat :
a.memiliki sertifikat registrasi uji tipe dan tanda bukti lulus uji
tipe, atau buku dan tanda bukti lulus uji berkala; b.memiliki bukti
pemilikan kendaraan bermotor yang sah.
(2)Pendaftaran kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diajukan secara tertulis dengan dilampiri sekurang-kurangnya data
mengenai : a.nama pemilik yang dibuktikan dengan tanda jati diri yang
bersangkutan, dan dalam hal badan hukum, nama badan hukum yang
bersangkutan yang dibuktikan dengan akte pendirian; b.alamat pemilik
atau badan hukum; c.wilayah administrasi, tempat kendaraan bermotor
itu biasanya berada; d.bukti pelunasan pembayaran pajak kendaraan
bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan sumbangan wajib dana
kecelakaan lalu lintas jalan; e.jenis kendaraan bermotor; f.merek,
tipe, tahun pembuatan, dan warna kendaraan bermotor; g.nomor rangka
landasan kendaraan bermotor; h. nomor motor penggerak/mesin; i. jenis
bahan bakar; j. tanggal pembelian.
Pasal 175
Sebagai bukti bahwa kendaraan bermotor telah didaftarkan, diberikan
buku pemilik kendaraan bermotor, surat tanda nomor kendaraan bermotor
serta tanda nomor kendaraan bermotor.
Pasal 176
(1)Buku pemilik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal
175 berisi data mengenai: a. nama dan alamat pemilik; b. jenis
kendaraan; c. jumlah roda dan sumbu; d. merek dan tipe; e. tahun
pembuatan/perakitan; f. nomor rangka landasan kendaraan bermotor; g.
nomor motor penggerak/mesin; h. bahan bakar; i. warna dasar kendaraan;
*24268 j. keterangan pabean untuk kendaraan bermotor yang diimpor;
k.nomor dan tanggal sertifikat uji tipe dan sertifikat registrasi uji
tipe atau nomor buku uji berkala untuk kendaraan bermotor yang tidak
diwajibkan uji tipe; l. nomor pendaftaran kendaraan bermotor.
(2)Apabila terjadi perubahan nama dan/atau alamat pemilik dan/atau
perubahan mengenai spesifikasi teknik kendaraan bermotor sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), harus dicatat dalam buku pemilik kendaraan
bermotor.
(3)Surat tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 175 berisi data mengenai : a. nomor pendaftaran kendaraan
bermotor; b. nama dan alamat pemilik; c. merek dan tipe; d. jenis; e.
tahun pembuatan/perakitan; f. isi silinder; g. warna dasar kendaraan;
h. nomor rangka landasan kendaraan bermotor; i. nomor motor
penggerak/mesin; j.jumlah berat yang diperbolehkan dan/atau jumlah
berat kombinasi yang diperbolehkan untuk mobil barang dan mobil bus;
k. nomor buku pemilik kendaraan bermotor; l. masa berlaku; m. warna
tanda nomor kendaraan bermotor; n. bahan bakar; o. kode lokasi; p.
nomor urut pendaftaran.
(4)Tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175
berisi data mengenai: a. kode wilayah pendaftaran; b. nomor
pendaftaran kendaraan bermotor; c. masa berlaku.
Pasal 177
Buku pemilik kendaraan bermotor dan surat tanda nomor kendaraan
bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 harus dibuat dari bahan
yang mempunyai unsur-unsur pengaman.
Pasal 178
Bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan tanda nomor
kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (3) harus
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
a.berbentuk lempengan tipis persegiempat, dengan ukuran panjang 250
milimeter dan lebar 105 milimeter untuk sepeda motor dan ukuran
panjang 395 milimeter serta lebar 135 milimeter untuk kendaraan jenis
lainnya serta ditambahkan tempat untuk pemasangan tanda uji;
b.terbuat dari bahan yang cukup kuat serta tahan terhadap cuaca, yang
pada permukaannya berisi huruf dan angka yang dibuat dari bahan yang
dapat memantulkan cahaya;
c.tinggi huruf dan angka pada tanda nomor kendaraan bermotor yang
dituliskan pada lempengan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
sekurang-kurangnya 45 milimeter untuk sepeda motor, *24269 dan 70
milimeter untuk kendaraan bermotor jenis lainnya;
d.warna tanda nomor kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :
1)dasar hitam, tulisan putih untuk kendaraan bermotor bukan umum dan
kendaraan bermotor sewa; 2)dasar kuning, tulisan hitam untuk kendaraan
umum; 3)dasar merah, tulisan putih untuk kendaraan bermotor dinas
pemerintah; 4)dasar putih, tulisan hitam untuk kendaraan bermotor
Korps Diplomatik negara asing.
e.Tanda nomor kendaraan bermotor dipasang pada tempat yang disediakan
di bagian depan dan belakang kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 86.
Pasal 179
(1)Buku pemilik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal
176 ayat (1) berlaku selama kendaraan bermotor yang bersangkutan masih
dioperasikan.
(2)Surat tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 176 ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun, setiap tahun
diadakan pengesahan kembali dan tidak diganti.
Pasal 180
Pendaftaran kendaraan bermotor sebagai bagian yang tidak terpisahkan
dari lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan oleh unit pelaksana
pendaftaran kendaraan bermotor satuan lalu lintas Kepolisian Negara
Republik Indonesia, yang selanjutnya di dalam Peraturan Pemerintah ini
disebut pelaksana pendaftaran kendaraan bermotor.
Pasal 181
(1)Permohonan pendaftaran kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 155 disampaikan kepada pelaksana pendaftaran kendaraan
bermotor.
(2)Pelaksana pendaftaran kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 24 jam sejak permohonan
pendaftaran diterima secara lengkap harus memberikan bukti pendaftaran
kepada pemohon, atau menolak permohonan pendaftaran.
(3)Permohonan pendaftaran kendaraan bermotor ditolak apabila :
a.pemohon tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 155; b.kendaraan bermotor telah memiliki nomor pendaftaran
kendaraan bermotor.
Pasal 182
Pemilik dari kendaraan bermotor yang telah mendapat bukti pendaftaran
kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 harus
melaporkan kepada pelaksana pendaftaran kendaraan bermotor yang
menerbitkan bukti pendaftaran apabila :
a.bukti pendaftaran hilang atau rusak sehingga mengakibatkan tidak
dapat terbaca dengan jelas;
b.operasi kendaraannya dipindahkan secara terus menerus lebih dari 3
(tiga) bulan ke wilayah lain di luar wilayah tempat *24270 kendaraan
didaftarkan;
c.spesifikasi teknik kendaraan bermotor diubah sehingga tidak sesuai
lagi dengan data yang terdapat dalam bukti pendaftaran;
d.pemilikan kendaraan bermotor beralih sehingga nama pemilik tidak
sesuai lagi dengan yang tercantum dalam bukti pendaftaran.
Pasal 183
(1)Surat tanda nomor kendaraan bermotor dicabut apabila kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 huruf b, huruf c, dan huruf d
tidak dilaksanakan.
(2)Pemilik kendaraan bermotor yang surat tanda nomor kendaraan
bermotornya dicabut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberi
surat tanda nomor kendaraan bermotor yang baru setelah yang
bersangkutan mendaftar kembali sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
Pasal 184
(1)Permohonan pengesahan surat tanda nomor kendaraan bermotor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (2) diajukan kepada
pelaksana pendaftaran kendaraan bermotor dengan melengkapi persyaratan
sebagai berikut :
a.surat pernyataan pemilik kendaraan bermotor bahwa tidak terjadi
perubahan indentitas pemilik dan atau spesifikasi teknik kendaraan
bermotor; b.tanda jati diri pemilik kendaraan bermotor; c.surat tanda
nomor kendaraan bermotor; d.buku pemilik kendaraan bermotor.
(2)Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
secara lengkap dan pemohon menunjukkan bukti pelunasan pembayaran
pajak kendaraan bermotor dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu
lintas jalan, pada hari itu juga surat tanda nomor kendaraan bermotor
yang telah disahkan harus sudah diberikan kepada pemohon.
Pasal 185
Pengesahan surat tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 179 ayat (2) tidak dipungut biaya.
Pasal 186
Permohonan perpanjangan masa berlaku surat tanda nomor kendaraan
bermotor diajukan kepada pelaksana pendaftaran kendaraan bermotor
dengan melampirkan:
a.surat tanda nomor kendaraan bermotor yang lama atau surat keterangan
yang sah apabila tidak dapat menyerahkan surat tanda nomor kendaraan
bermotor dimaksud; b.salinan tanda jati diri pemilik kendaraan
bermotor setelah menunjukkan aslinya;
c.salinan bukti lulus uji kendaraan bermotor yang bersangkutan setelah
menunjukkan aslinya. Pasal 187
*24271 Permohonan perubahan tanda bukti pendaftaran kendaraan bermotor
diajukan kepada pelaksana pendaftaran kendaraan bermotor dan memenuhi
persyaratan:
a.melampirkan surat tanda nomor kendaraan bermotor yang lama atau
surat keterangan yang sah apabila tidak dapat melampirkan surat tanda
nomor kendaraan bermotor dimaksud;
b.melampirkan buku pemilik kendaraan bermotor yang bersangkutan;
c.melampirkan salinan tanda jati diri pemilik kendaraan bermotor
dengan menunjukkan aslinya;
d.melampirkan salinan bukti lulus diuji berkala kendaraan bermotor
yang bersangkutan dengan menunjukkan aslinya;
e.membawa kendaraan bermotor yang bersangkutan untuk diperiksa.
Pasal 189
(1)Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186
atau Pasal 187 atau Pasal 188 secara lengkap, dalam jangka waktu
selambat-lambatnya 24 jam, bukti perpanjangan, perusahaan atau
penggantian harus sudah diberikan kepada pemohon.
(2)Permohonan perpanjangan, perubahan dan penggantian sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan ditolak apabila :
a.tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam Pasal 186,
Pasal 187 dan Pasal 188; b.kendaraan tersebut tersangkut dalam perkara
tindak pidana; c.atas permintaan instansi yang berwenang.
(3)Penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib diberikan
secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.
Pasal 190
(1)Pendaftaran kendaraan bermotor, perpanjangan, perubahan dan
penggantian tanda bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
174, Pasal 186, Pasal 187, dan Pasal 188 dipungut biaya.
(2)Atas usul Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri
menetapkan biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah
berkoordinasi dengan Menteri yang bertanggung jawab di bidang
pertahanan keamanan dan mendapat persetujuan Menteri yang bertanggung
jawab di bidang keuangan negara.
Pasal 191
(1)Pengoperasian kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 173, dilengkapi dengan surat tanda coba kendaraan bermotor
dan tanda coba kendaraan bermotor.
(2)Surat tanda coba kendaraan bermotor dan tanda coba kendaraan
bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan kepada badan
usaha di bidang penjualan, pembuatan, perakitan, atau pengimporan
kendaraan bermotor.
*24272 (3)Untuk memperoleh surat tanda coba kendaraan bermotor dan
tanda coba kendaraan bermotor diajukan permohonan secara tertulis
kepada pelaksana pendaftaran kendaraan bermotor, yang memuat:
a.nama pemohon yang bertanggung jawab, dibuktikan dengan jati dirinya
dan nama badan usaha yang diwakilinya; b.alamat pemohon dan badan
usaha yang diwakilinya; c.izin usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf
a; d.jumlah surat tanda coba kendaraan dan tanda coba kendaraan yang
dimohon.
(4)Surat tanda coba kendaraan bermotor dan tanda coba kendaraan
bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat digunakan
pada kendaraan bermotor yang telah memiliki sertifikat uji tipe,
sertifikat registrasi uji tipe dan tanda lulus uji tipe kendaraan
bermotor, atau tanda lulus uji tipe kendaraan bermotor, atau
sertifikat uji tipe landasan, sertifikat registrasi uji tipe landasan
dan tanda lulus uji tipe landasan.
Pasal 192
(1)Surat tanda coba kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 191 ayat (2) berisi data mengenai :
a.nama badan usaha dan penanggung jawab; b.alamat badan usaha dan
penanggung jawab; c.kode lokasi; d.nomor urut pendaftaran tanda coba
kendaraan.
(2)Surat tanda coba kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) harus terbuat dari bahan yang memiliki unsur-unsur pengaman.
Pasal 193
(1)Tanda coba kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191
ayat (1) berisi data mengenai : a.kode wilayah pendaftaran; b.nomor
pendaftaran.
(2)Bentuk, ukuran, bahan, dan cara pemasangan tanda coba kendaraan
bermotor harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
178.
(3)Warna tanda coba kendaraan bermotor adalah dengan dasar putih,
tulisan merah.
Pasal 194
Surat tanda coba kendaraan bermotor dan tanda coba kendaraan bermotor
dapat diberikan pula kepada pemohon yang mengajukan permohonan secara
tertulis, khusus untuk maksud uji coba kendaraan bermotor yang sedang
dalam taraf penelitian tanpa harus memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 191 ayat (2) dan ayat (3).
Pasal 195
Pemberian surat tanda coba kendaraan bermotor dan tanda coba *24273
kendaraan bermotor sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari lalu
lintas dan angkutan jalan dilaksanakan oleh unit pelaksana pendaftaran
kendaraan bermotor satuan lalu lintas Kepolisian Negara Republik
Indonesia, yang selanjutnya di dalam Peraturan Pemerintah ini disebut
pelaksana pendaftaran kendaraan bermotor.
Pasal 196
(1)Permohonan surat tanda coba kendaraan bermotor dan tanda coba
kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (3),
diajukan kepada pelaksana pendaftaran kendaraan bermotor.
(2)Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
secara lengkap, dalam jangka waktu paling lama 24 jam, Kepolisian
Negara Republik Indonesia harus memberikan jawaban mengenai diterima
atau ditolak permohonan tersebut.
(3)Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima,
diberikan surat tanda coba kendaraan bermotor, tanda coba kendaraan
bermotor, serta buku tanda coba kendaraan.
(4)Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditolak,
wajib diberikan jawaban tertulis yang memuat alasan penolakan.
Pasal 197
(1)Buku tanda coba kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat
(3) memuat lembar formulir yang harus diisi oleh penanggung jawab
badan usaha yang bersangkutan dan harus disertakan pada setiap
kendaraan yang menggunakan surat tanda coba kendaraan dan tanda coba
kendaraan tersebut.
(2)Setiap lembar formulir pada buku tanda coba kendaraan berisi data
mengenai :
a.maksud dan tujuan penggunaan surat tanda coba kendaraan dan tanda
coba kendaraan; b.asal dan tujuan pengoperasian; c.masa berlaku;
d.nomor sertifikat uji tipe dan nomor sertifikat registrasi uji tipe
atau nomor sertifikat uji tipe landasan dan nomor sertifikat
registrasi uji tipe landasan.
(3)Masa berlaku percobaan kendaraan dalam lembar formulir buku tanda
coba kendaraan adalah selama-lamanya 14 (empat belas) hari untuk
setiap kendaraan.
(4)Pemilik surat tanda coba kendaraan bermotor berkewajiban memberikan
laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada pelaksana pendaftaran
kendaraan bermotor mengenai penggunaan surat tanda coba kendaraan dan
buku tanda coba kendaraan.
Pasal 198
(1)Surat tanda coba kendaraan dan tanda coba kendaraan dicabut apabila
:
a.digunakan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang *24274 tertera
pada buku tanda coba kendaraan; b.menggunakan surat tanda coba
kendaraan bermotor dan tanda coba kendaraan bermotor tanpa dilengkapi
dengan buku tanda coba kendaraan; c.badan usaha yang bersangkutan
tidak lagi berusaha di bidang penjualan, pembuatan/perakitan dan
pengimporan kendaraan bermotor; d.tidak melaporkan apabila terjadi
perubahan penanggung jawab badan usaha; e.tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (4);
f.tidak melakukan lagi kegiatan penelitian.
(2)Pencabutan surat tanda coba kendaraan bermotor dan tanda coba
kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan
setelah melalui peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali
berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
Pasal 199
(1)Surat tanda coba kendaraan bermotor dan tanda coba kendaraan
bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) berlaku selama
yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 191 ayat (2).
(2)Penerbitan surat tanda coba kendaraan bermotor dan tanda coba
kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipungut biaya.
(3)Atas usul Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri
menetapkan biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah
berkoordinasi dengan Menteri yang bertanggung jawab di bidang
pertahanan keamanan dan mendapat persetujuan Menteri yang bertanggung
jawab di bidang keuangan negara.
Pasal 200
Pelaksana pendaftaran kendaraan bermotor harus memasang papan
pemberitahuan yang jelas terlihat oleh masyarakat, yang
sekurang-kurangnya berisi mengenai :
a.prosedur pendaftaran;
b.besarnya biaya yang dipungut;
c.lama waktu penyelesaian;
d.lokasi loket pendaftaran.
Pasal 201
Atas usul Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri
menetapkan kode wilayah pendaftaran tanda nomor kendaraan bermotor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (3) huruf a, dan tanda coba
kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) huruf
a, setelah berkoordinasi dengan Menteri yang bertanggung jawab di
bidang pertahanan keamanan.
Pasal 202
(1)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (2)
Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai *24275 pelaksana
pendaftaran kendaraan bermotor menyelenggarakan sistem informasi
kendaraan bermotor.
(2)Atas usul Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri
menetapkan ketentuan mengenai sistem informasi kendaraan bermotor
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setelah berkoordinasi dengan
Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertahanan keamanan.
Pasal 203
(1)kendaraan bermotor milik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
yang berlalu lintas di jalan dan berbaur dengan lalu lintas umum,
wajib didaftarkan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran kendaraan bermotor
milik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri yang bertanggung jawab
di bidang pertahanan keamanan.
BAB V BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 204
(1)bengkel umum kendaraan bermotor berfungsi untuk membetulkan,
memperbaiki, dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi
persyaratan teknis dan laik jalan.
(2)ketentuan lebih lanjut mengenai bengkel umum kendaraan bermotor
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri yang
bertanggung jawab di bidang industri.
Pasal 205
Penyelenggaraan usaha bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 204 ayat (1), harus dengan izin usaha bengkel
umum kendaraan bermotor dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang
industri.
Pasal 206
Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 berlaku selama
perusahaan bengkel umum tersebut masih menjalankan kegiatan usahanya.
BAB VI PERSYARATAN KENDARAAN TIDAK BERMOTOR
Pasal 207
Jenis kendaraan tidak bermotor terdiri dari :
a.sepeda;
b.kereta yang ditarik hewan;
c.becak;
d.kereta dorong atau tarik.
Pasal 208
Kendaraan tidak bermotor jenis sepeda yang dioperasikan di jalan
*24276 harus dikonstruksi cukup kuat sesuai dengan peruntukannya serta
dilengkapi dengan :
a.satu buah lampu di bagian depan yang menyinarkan ke depan dengan
cahaya putih atau kuning yang diarahkan ke depan bawah sehingga dapat
menerangi sejauh 5 meter jalan di depannya;
b.satu buah lampu di bagian belakang yang menyinarkan ke arah belakang
cahaya merah, atau satu buah pemantul cahaya dipasang dalam posisi
tegak lurus yang memantulkan cahaya merah terang;
c.rem yang bekerja baik;
d.tuter atau alat peringatan dengan bunyi lainnya yang dapat didengar
dari jarak sekurang-kurangnya 15 meter.
Pasal 209
Kendaraan tidak bermotor jenis kereta yang ditarik hewan, becak, dan
kereta dorong atau tarik yang dioperasikan di jalan harus dikonstruksi
cukup kuat sesuai dengan peruntukannya serta dilengkapi dengan :
a.dua buah lampu atau lentera yang ditempelkan di sebelah kiri dan
sebelah kanan pada jarak tidak lebih dari 150 milimeter dari bagian
terluar kendaraan yang bersangkutan dan menyinarkan cahaya putih atau
kuning ke depan, dan menyinarkan cahaya merah ke samping dan kearah
belakang; atau
b.satu buah lampu/lentera yang dibawa sendiri oleh pengemudi atau
pengawal yang berjalan di sisi kendaraan tersebut untuk kereta yang
ditarik hewan dan kereta dorong atau tarik;
c.rem yang bekerja baik khusus untuk becak;
d.ganjal roda yang dapat berfungsi sebagai rem pada saat kereta yang
ditarik hewan dan kereta dorong atau tarik berhenti atau parkir;
e.tuter atau alat peringatan dengan bunyi lainnya khusus untuk kereta
yang ditarik hewan dan becak.
Pasal 210
Ketentuan lebih lanjut mengenai kendaraan tidak bermotor, diatur
dengan Keputusan Menteri.
BAB VII PENGEMUDI
Bagian Pertama Surat Izin Mengemudi
Pasal 211
(1)Untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat
izin mengemudi.
