Cikampek, rsa.or.id — PT Jasa Marga bersama pihak kepolisian menghentikan penerapan sistem “one way” atau satu arah dari Jakarta sampai Palimanan yang dilakukan untuk mengurai kemacetan selama arus mudik lebaran 2019.
“Rekayasa jalan tol dengan sistem one way dihentikan. Jadi sekarang, jalan Tol Jakarta-Cikampek dan jalan Tol Cipali kini normal dua arah,” kata Corporate Communications Department Head PT Jasa Marga Irra Susiyanti, di Cikampek, seperti dikutip dari Antara, Senin (3/6/2019).
Jakarta, rsa.or.id — Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mencatat sebanyak 11.524 penindakan pelanggaran lalu lintas saat Operasi Ketupat 2019 pada H-3 Hari Raya Idul Fitri. Dari 11.524 pelanggaran yang ditindak, sebanyak 3.238 di antaranya penilangan dan 8.286 berupa teguran.
“Pada umumnya yang ditindak ini karena pemudik mengantuk di jalan dan tidak mematuhi rambu lalu lintas,” ujar Kepala Posko Operasi Ketupat 2019 Korlantas Polri, Kombes (Pol) Bakharuddin Muhammad Syah di Kantor Korlantas Polri, Jakarta Selatan, Senin (3/6/2019).
Jakarta, rsa.or.id — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menjelaskan data kecelakaan dan korban meninggal selama arus mudik dari H-7 hingga H-3 lebaran 2019. Hingga H-3, tercatat ada 284 kecelakaan dan 61 orang yang meninggal dunia.
Jumlah kecelakaan selama arus mudik sendiri dinilai menurun jika dibandingkan dengan arus mudik pada tahun lalu. Ada sejumlah faktor yang disebut membuat angka kecelakaan dan korban yang meninggal selama arus mudik menurun.
Jakarta, rsa.or.id — Kehadiran jalan Tol Trans Jawa yang menghubungkan Jakarta hingga ke Surabaya menjadi pilihan masyarakat yang hendak mudik Lebaran tahun ini. Tersambungnya jalan tol secara penuh ini tentunya memudahkan masyarakat yang hendak mudik, khususnya yang menggunakan kendaraan pribadi.
Meski begitu, ada sejumlah catatan atau hal penting yang perlu diketahui para pemudik bila menggunakan jalur Trans Jawa ini. Apa saja yang perlu diketahui pemudik?
Jakarta, rsa.or.id — Perkembangan teknologi informasi saat ini tidak dapat dibendung, oleh karena itu, kita sebagai pengguna harus juga bijak dalam menyikapinya.
Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam menolak gugatan terhadap pasal 106 (1) kami rasa sudah tepat, apabila dilihat dari sisi hukum yang berlaku. Sebab, RSA selalu memperhatikan 3 aspek keselamatan berkendara, atau yang disebut segitiga RSA yang terdiri dari menaati aturan lalu lintas, memahami ketrampilan berkendara, dan beretika di jalan raya.
Dalam polemik GPS pada handphone ini, RSA memperhatikan dua aspek yang menjadi bahan analisa kami, pertama adalah, mengakomodir arus teknologi informasi yang mempermudah pengendara, dan juga faktor ketrampilan berkendara, dengan tetap menghargai aturan lalu lintas.
Seperti yang kita ketahui, bahwa instrumen berkendara ada beberapa hal, antara lain, kemudi, persneling, pedal gas, dan spion. Masing-masing dari instrumen tersebut memiliki fungsi yang berbeda, dalam hal ini, kami mencoba mengusulkan penggunaan GPS Handphone diperlakukan seperti spion. Dimana, kita memperlakukan spion dengan cara melirik, bukan dengan melihat secara intens.
Maka, bila dalam aturan berkendara dengan dengan konsentrasi, menambah kegiatan berkendara dengan cara melirik GPS mungkin bisa dipertimbangkan. Dengan catatan, pengendara tidak melakukan kegiatan operasional dari handhone, misalnya, merubah rute, merubah pengaturan aplikasi, apalagi sampai menjalankan aplikasi lainnya.
Hal ini secara lisan disetujui oleh Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, dalam interview singkatnya di radio Elshinta hari Selasa, 5 Februari 2019 lalu, yang juga narasumber lainnya adalah Rio Octaviano, Badan Kehormatan RSA.
Saat itu, Rio mengusulkan kepada Menhub tentang GPS pada handphone agar dapat disesuaikan, sehingga dapat mengakomodir derasnya arus teknologi saat ini. Menhub, menyetujui usulan GPS pada handphone ini diperlakukan seperti spion yang hanya dilirik bukan dilihat, tapi Menhub juga dengan tegas melarang kegiatan lainnya yang sampai mengganggu konsentrasi saat berkendara.
Rio juga mengatakan, bila saja pemerintah mau tetap melarang tanpa kompromi tentang penggunaan GPS pada handphone, maka, pemerintah wajib melarang mobil-mobil yang melengkapi fitur GPS, menelepon, bahkan mirroring handphone sehingga bisa menonton youtube. (*)
Jakarta, rsa.or.id — Sabtu (18/5/2019) menjadi momen bersejarah bagi Road Safety Association (RSA) Indonesia. Pada hari itu digelar Buka Puasa Bersama dan Silaturahmi antar pengguna jalan. Acara sukses dihadiri oleh stakeholder keselamatan jalan, Korlantas Polri dan Kementerian Perhubungan, dan semua unsur pengguna jalan, mulai dari pejalan kaki, pesepeda kayuh, pesepeda motor, pengguna mobil, dan organisasi pegiat keselamatan jalan.
Acara yang digelar di Kedai Sinau, salah satu tempat ngopi di Jagakarsa, Jakarta Selatan, dimulai dengan paparan dari Badan Kehormatan RSA Indonesia, Rio Octaviano soal hasil Seminar Internasional NGO Road Safety seluruh dunia yang dihadiri RSA, berlangsung di Yunani beberapa waktu lalu.
Rio menyampaikan adanya perubahan pencapaian target penurunan angka kecelakaan lalu lintas di dunia sebesar 50% pada tahun 2030. “Untuk mencapai hal itu, Global Alliance NGO Road Safety mencanangkan program ‘Save Lives #SpeakUp’ yang bersamaan dengan Global Road Safety Week oleh United Nation atau #UNgrsw,” kata Rio menjelaskan.
Wujud nyata dari tagar #SpeakUp dilakukan di acara itu juga, dimana RSA meminta semua peserta untuk menuliskan ide, dan aspirasinya di atas signboard yang dibagikan. Banyak ide, dan aspirasi yang disampaikan peserta.
“Jumlah korban kecelakaan masih tinggi, saatnya kita lakukan action,” ujar salah satu peserta dari Save The Children yang diminta membacakan tulisan aspirasi di signboard.
“Karena sekarang bulan puasa, saya usulkan program PAHALA, yang artinya pakai helm di kepala,” kata peserta lain dari unsur pesepeda motor yang disambut tepuk tangan hadirin.
Sementara pegiat Koalisi Pejalan Kaki, Alfred mengingatkan kembali akan fungsi trotoar. “Mengingatkan lagi buat kawan kawan. Trotoar bukanlah dekorasi. Iya jalur buat pejalan kaki. Kita semua adalah pejalan kaki,” ujar Alfred.
Lain lagi yang disampaikan komunitas First Aid For Indonesia (FAFI). Eko, perwakilan FAFI yang hadir mengatakan pentingnya pertolongan pertama pada korban kecelakaan. “First aid first protection. Setiap korban kecelakaan patut mendapat pertolongan dari orang yang paham. Banyak kasus kematian korban laka justru dipicu oleh pertolongan pertama yang tidak benar,” tukas Eko.
Dari stakeholder keselamatan jalan, Korlantas Polri diwakili AKBP Halim Rasyid, dan dari Kemenhub dihadiri Bapak Avi, dari Subdit Manajemen Keselamatan, Bapak Elia Octo dari Dit. Sarana.
Dalam sambutannya, mereka menyampaikan perkembangan terkini terkait kesiapan Pemerintah dalam menghadapi arus mudik lebaran 2019. “Kami telah siap mengamankan, dan melayani perjalanan mudik dan arus balik rekan-rekan sekalian. Kami pastikan perjalanan mudik nanti akan aman, nyaman, lancar dan selamat,” katanya. (ls)
Chania, rsa.or.id — Pada kesempatan pameran poster yang diadakan pada acara Pertemuan ke-6 Global Alliance of NGO’s for Road Safety ini, RSA mendapatkan kehormatan dikunjungi oleh Mr. Jean Todt dan istrinya Mrs. Michele Yeoh.
Jean Todt adalah Special Envoy United Nations for Road Safety, atau Utusan Khusus dari Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Keselamatan Jalan Dunia.
“Kami bukan LSM dengan pola kerja “project base”, tapi juga selalu mengerjakan dengan hati, karena keselamatan jalan adalah idealisme kami, dan dari idealisme itulah RSA terbentuk dari akar rumput”, tutup Rio, melalui sambungan komunikasi di Chania, Yunani, Kamis (12/4/2019).
RSA yang diwakili delegasinya, Rio Octaviano, memaparkan konsep dalam merubah perilaku berkendara, menuju perilaku berkendara yang berkeselamatan.
RSA memang sering dikenal sebagai organisasi dengan pola pikir “out of the box”, karena RSA selalu memberikan “jiwa road safety” pada setiap kegiatannya.
Jakarta, rsa.or.id — Untuk keenam kalinya, Road Safety Association (RSA) Indonesia memiliki kesempatan menghadiri Nongovernmental Road Safety Alliance Global Meeting. Rapat umum LSM Keselamatan Jalan dari seluruh dunia ini digelar di Chania, Yunani, mulai 9 April sampai 13 April 2019.
Dalam rapat keenam ini, Aliansi LSM Keselamatan Jalan Internasional mengusung tema besar “From Global to Local Action”. Tim RSA Indonesia diwakili Rio Octaviano sebagai Badan Kehormatan.
Dalam pertemuan ini, RSA Indonesia membawa konsep besar bagi pemahaman pentingnya keselamatan jalan pada elemen terkecil di masyarakat, kepada para peserta Rapat Global. Tak hanya itu, RSA Indonesia juga akan melakukan ‘benchmark’ terkait aksi-aksi keselamatan jalan di dunia yang bisa diterapkan di Indonesia.
Jakarta, rsa.or.id — Polemik GPS pada handphone ini sudah menjadi pembahasan pada saat Maret 2018 silam, saat itu, Kepolisian mengeluarkan pernyataan yang berbeda-beda dalam larangan menggunakan GPS pada handphone. Lalu, saat ini, Januari 2019, bergulir berita tentang MK yang memutuskan menolak gugatan terhadap Pasal 106 (1) dikaitkan dengan penggunaan GPS pada Handphone.
Pertama, yang perlu dipahami, RSA sebagai LSM Keselamatan Berkendara memiliki pendirian yang jelas terhadap aturan yang berlaku, yaitu mematuhinya, kemudian, RSA memiliki konsep keselamatan berkendara yang sederhana, yaitu, segitiga RSA (Rules, Skills, and Attitude) yang mencakup Patuh terhadap aturan, mengenali ketrampilan berkendara, dan memiliki etika dalam berkendara, yang wajib dipahami secara komprehensif.
Menurut kami, keputusan MK sudah sesuai dengan koridornya, karena sudah jelas dalam penjelasan UU No. 106 (1), dan MK pasti akan mengkaji dari sisi aturan yang berlaku, dimana payung hukumnya jelas, dan telah disahkan oleh pemerintah, hanya saja, sebagai pihak yang memiliki konsep segitiga RSA, kami rasa pendekatan dari hal GPS pada handphone ini harus di perbaharui.
Penggunaan GPS pada handphone ini adalah sebuah fenomena arus teknologi, yang tidak dapat kita bendung, maka, ketika MK mengeluarkan keputusan ini, terasa tidak berimbang di masyarakat, dari hal tersebut, kami seringkali meminta kepada para pemangku kebijakan untuk dapat berdiskusi santai mencari solusi di tengah maraknya masalah ini.
Dalam segitiga RSA ada yang dinamakan ketrampilan dalam berkendara, didalamnya mencakup mengenai bagaimana kita mengenal dan memahami fungsi instrumen di kendaraan.
Ada beberapa instrumen di kendaraan yang memiliki fungsi hampir sama dengan GPS, contohnya Spion. GPS dapat diperlakukan sebagai spion, yang hanya dilirik, bukan dilihat. Tapi, tentu saja, pengoperasian pada saat berkendara sangat dilarang, contohnya, melakukan perubahan rute, menggunakan fitur lain di aplikasi GPS, atau bahkan melakukan penggunaan aplikasi lain di handphone tersebut.
Kami berharap, setelah ini, para narasumber bukan hanya mengutip dari press release kami, tapi lebih ke arah duduk dan diskusi, karena tentunya, akan sangat berbeda penjelasan rincinya dengan pihak yang hanya mengutip. (*)
Jakarta, rsa.or.id – Pernyataan Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu (TPP) PKS, H. Almuzzammil Yusuf terkait dengan janji politik PKS akan memberlakukan SIM seumur hidup sangat tidak mendasar dan dinilai hanya mencari sensasi politik demi keuntungan semata.
Sebab, sesuai dengan peraturan Polri, masa berlaku SIM adalah 5 tahun, apabila tidak diperpanjang dalam kurun waktu 1 hari setelahnya, maka pemegang SIM wajib melakukan seluruh test dari awal lagi.
Dengan cara ini, pengendara yang berada di jalan, akan tetap dalam kontrol pemerintah dengan melakukan perpanjangan per 5 tahun.
Menanggapi hak itu, Ketua Road Safety Association Ivan Virnanda mengtakan, dengan adanya janji politik seperti itu, maka akan banyak korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas.
“Karena dari data yang kami miliki sampai saat ini ada sebanyak 30 ribu nyawa hilang per tahun. Artinya ini sama saja dengan 3 nyawa per jam setiap harinya, hal ini berarti melebihi dari korban kecelakaan transportasi udara maupun laut,” ucap dia melalui keterangan tertulis Senin (26/11).
Ia melanjutkan, pengujian keterampilan dan pengetahuan mengenai lalu lintas adalah hal yang mutlak dimiliki oleh seluruh pengendara baik mobil maupun sepeda motor.
Maka dari itu, pihaknya membuat satu formulasi khusus dalam keselamatan jalan, yaitu segitiga RSA, atau segitiga Rules, Skills and Attitude, karena keselamatan jalan adalah sebuah gabungan dari beberapa aspek yang harus dijalankan secara komprehensif bukan secara parsial.
“Kami sebagai organisasi yang lahir dari grass root pengguna jalan, menilai tidak ada keterbukaan yang seharusnya dilakukan oleh para politisi dalam membuat janji politik. Karena ini bisa dikatakan bahwa PKS tidak serius dalam penanganan Keselamatan Jalan di Indonesia,” terang dia.
Target Indonesia untuk menurunkan angka fatalitas kecelakaan lalu lintas dalam program Dekade Aksi Keselamatan jalan adalah 50% di tahun 2020, dibandingkan dari tahun 2011, dimana hal ini masih jauh panggang dari api.
“Maka kami dengan tegas, menolak janji kampanye murahan ini, yang akhirnya bisa menambah potensi kecelakaan lalu lintas yang lebih tinggi dikemudian hari,” tutup dia.
Dikutip dari: Akurat.co