Jakarta, rsa.or.id — Perkembangan teknologi informasi saat ini tidak dapat dibendung, oleh karena itu, kita sebagai pengguna harus juga bijak dalam menyikapinya.

Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam menolak gugatan terhadap pasal 106 (1) kami rasa sudah tepat, apabila dilihat dari sisi hukum yang berlaku. Sebab, RSA selalu memperhatikan 3 aspek keselamatan berkendara, atau yang disebut segitiga RSA yang terdiri dari menaati aturan lalu lintas, memahami ketrampilan berkendara, dan beretika di jalan raya.

Dalam polemik GPS pada handphone ini, RSA memperhatikan dua aspek yang menjadi bahan analisa kami, pertama adalah, mengakomodir arus teknologi informasi yang mempermudah pengendara, dan juga faktor ketrampilan berkendara, dengan tetap menghargai aturan lalu lintas.

Seperti yang kita ketahui, bahwa instrumen berkendara ada beberapa hal, antara lain, kemudi, persneling, pedal gas, dan spion. Masing-masing dari instrumen tersebut memiliki fungsi yang berbeda, dalam hal ini, kami mencoba mengusulkan penggunaan GPS Handphone diperlakukan seperti spion. Dimana, kita memperlakukan spion dengan cara melirik, bukan dengan melihat secara intens.

Maka, bila dalam aturan berkendara dengan dengan konsentrasi, menambah kegiatan berkendara dengan cara melirik GPS mungkin bisa dipertimbangkan. Dengan catatan, pengendara tidak melakukan kegiatan operasional dari handhone, misalnya, merubah rute, merubah pengaturan aplikasi, apalagi sampai menjalankan aplikasi lainnya.

Hal ini secara lisan disetujui oleh Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, dalam interview singkatnya di radio Elshinta hari Selasa, 5 Februari 2019 lalu, yang juga narasumber lainnya adalah Rio Octaviano, Badan Kehormatan RSA.

Saat itu, Rio mengusulkan kepada Menhub tentang GPS pada handphone agar dapat disesuaikan, sehingga dapat mengakomodir derasnya arus teknologi saat ini. Menhub, menyetujui usulan GPS pada handphone ini diperlakukan seperti spion yang hanya dilirik bukan dilihat, tapi Menhub juga dengan tegas melarang kegiatan lainnya yang sampai mengganggu konsentrasi saat berkendara.

Rio juga mengatakan, bila saja pemerintah mau tetap melarang tanpa kompromi tentang penggunaan GPS pada handphone, maka, pemerintah wajib melarang mobil-mobil yang melengkapi fitur GPS, menelepon, bahkan mirroring handphone sehingga bisa menonton youtube. (*)

Jakarta, rsa.or.id — Sabtu (18/5/2019) menjadi momen bersejarah bagi Road Safety Association (RSA) Indonesia. Pada hari itu digelar Buka Puasa Bersama dan Silaturahmi antar pengguna jalan. Acara sukses dihadiri oleh stakeholder keselamatan jalan, Korlantas Polri dan Kementerian Perhubungan, dan semua unsur pengguna jalan, mulai dari pejalan kaki, pesepeda kayuh, pesepeda motor, pengguna mobil, dan organisasi pegiat keselamatan jalan.

Acara yang digelar di Kedai Sinau, salah satu tempat ngopi di Jagakarsa, Jakarta Selatan, dimulai dengan paparan dari Badan Kehormatan RSA Indonesia, Rio Octaviano soal hasil Seminar Internasional NGO Road Safety seluruh dunia yang dihadiri RSA, berlangsung di Yunani beberapa waktu lalu.

Rio menyampaikan adanya perubahan pencapaian target penurunan angka kecelakaan lalu lintas di dunia sebesar 50% pada tahun 2030. “Untuk mencapai hal itu, Global Alliance NGO Road Safety mencanangkan program ‘Save Lives #SpeakUp’ yang bersamaan dengan Global Road Safety Week oleh United Nation atau #UNgrsw,” kata Rio menjelaskan.

Wujud nyata dari tagar #SpeakUp dilakukan di acara itu juga, dimana RSA meminta semua peserta untuk menuliskan ide, dan aspirasinya di atas signboard yang dibagikan. Banyak ide, dan aspirasi yang disampaikan peserta.

“Jumlah korban kecelakaan masih tinggi, saatnya kita lakukan action,” ujar salah satu peserta dari Save The Children yang diminta membacakan tulisan aspirasi di signboard.

“Karena sekarang bulan puasa, saya usulkan program PAHALA, yang artinya pakai helm di kepala,” kata peserta lain dari unsur pesepeda motor yang disambut tepuk tangan hadirin.

Sementara pegiat Koalisi Pejalan Kaki, Alfred mengingatkan kembali akan fungsi trotoar. “Mengingatkan lagi buat kawan kawan. Trotoar bukanlah dekorasi. Iya jalur buat pejalan kaki. Kita semua adalah pejalan kaki,” ujar Alfred.

Lain lagi yang disampaikan komunitas First Aid For Indonesia (FAFI). Eko, perwakilan FAFI yang hadir mengatakan pentingnya pertolongan pertama pada korban kecelakaan. “First aid first protection. Setiap korban kecelakaan patut mendapat pertolongan dari orang yang paham. Banyak kasus kematian korban laka justru dipicu oleh pertolongan pertama yang tidak benar,” tukas Eko.

Dari stakeholder keselamatan jalan, Korlantas Polri diwakili AKBP Halim Rasyid, dan dari Kemenhub dihadiri Bapak Avi, dari Subdit Manajemen Keselamatan, Bapak Elia Octo dari Dit. Sarana.

Dalam sambutannya, mereka menyampaikan perkembangan terkini terkait kesiapan Pemerintah dalam menghadapi arus mudik lebaran 2019. “Kami telah siap mengamankan, dan melayani perjalanan mudik dan arus balik rekan-rekan sekalian. Kami pastikan perjalanan mudik nanti akan aman, nyaman, lancar dan selamat,” katanya. (ls)

Chania, rsa.or.id — Pada kesempatan pameran poster yang diadakan pada acara Pertemuan ke-6 Global Alliance of NGO’s for Road Safety ini, RSA mendapatkan kehormatan dikunjungi oleh Mr. Jean Todt dan istrinya Mrs. Michele Yeoh.

Jean Todt adalah Special Envoy United Nations for Road Safety, atau Utusan Khusus dari Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Keselamatan Jalan Dunia.

“Kami bukan LSM dengan pola kerja “project base”, tapi juga selalu mengerjakan dengan hati, karena keselamatan jalan adalah idealisme kami, dan dari idealisme itulah RSA terbentuk dari akar rumput”, tutup Rio, melalui sambungan komunikasi di Chania, Yunani, Kamis (12/4/2019).

RSA yang diwakili delegasinya, Rio Octaviano, memaparkan konsep dalam merubah perilaku berkendara, menuju perilaku berkendara yang berkeselamatan.

RSA memang sering dikenal sebagai organisasi dengan pola pikir “out of the box”, karena RSA selalu memberikan “jiwa road safety” pada setiap kegiatannya.

View this post on Instagram

Pada kesempatan pameran poster yang diadakan pada acara Pertemuan ke-6 Global Alliance of NGO's for Road Safety ini, RSA mendapatkan kehormatan dikunjungi oleh Mr. Jean Todt dan istrinya Mrs. Michele Yeoh. RSA yang diwakili delegasinya, Rio Octaviano, memaparkan konsep dalam merubah perilaku berkendara, menuju prilaku berkendara yang berkeselamatan. RSA memang sering dikenal sebagai organisasi dengan pola pikir "out of the box", karena RSA selalu memberikan "jiwa road safety" pada setiap kegiatannya. "Kami bukan LSM dengan pola kerja "project base", tapi juga selalu mengerjakan dengan hati, karena keselamatan jalan adalah idealisme kami, dan dari idealisme itulah RSA terbentuk dari akar rumput", tutup Rio, melalui sambungan komunikasi di Chania, Greece.

A post shared by Road Safety Association (@rsaindonesia) on Apr 11, 2019 at 8:27am PDT

Jakarta, rsa.or.id – Pernyataan Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu (TPP) PKS, H. Almuzzammil Yusuf terkait dengan janji politik PKS akan memberlakukan SIM seumur hidup sangat tidak mendasar dan dinilai hanya mencari sensasi politik demi keuntungan semata.

Sebab, sesuai dengan peraturan Polri, masa berlaku SIM adalah 5 tahun, apabila tidak diperpanjang dalam kurun waktu 1 hari setelahnya, maka pemegang SIM wajib melakukan seluruh test dari awal lagi.

Dengan cara ini, pengendara yang berada di jalan, akan tetap dalam kontrol pemerintah dengan melakukan perpanjangan per 5 tahun.

Menanggapi hak itu, Ketua Road Safety Association Ivan Virnanda mengtakan, dengan adanya janji politik seperti itu, maka akan banyak korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas.

“Karena dari data yang kami miliki sampai saat ini ada sebanyak 30 ribu nyawa hilang per tahun. Artinya ini sama saja dengan 3 nyawa per jam setiap harinya, hal ini berarti melebihi dari korban kecelakaan transportasi udara maupun laut,” ucap dia melalui keterangan tertulis Senin (26/11).

Ia melanjutkan, pengujian keterampilan dan pengetahuan mengenai lalu lintas adalah hal yang mutlak dimiliki oleh seluruh pengendara baik mobil maupun sepeda motor.
Maka dari itu, pihaknya membuat satu formulasi khusus dalam keselamatan jalan, yaitu segitiga RSA, atau segitiga Rules, Skills and Attitude, karena keselamatan jalan adalah sebuah gabungan dari beberapa aspek yang harus dijalankan secara komprehensif bukan secara parsial.

“Kami sebagai organisasi yang lahir dari grass root pengguna jalan, menilai tidak ada keterbukaan yang seharusnya dilakukan oleh para politisi dalam membuat janji politik. Karena ini bisa dikatakan bahwa PKS tidak serius dalam penanganan Keselamatan Jalan di Indonesia,” terang dia.

Target Indonesia untuk menurunkan angka fatalitas kecelakaan lalu lintas dalam program Dekade Aksi Keselamatan jalan adalah 50% di tahun 2020, dibandingkan dari tahun 2011, dimana hal ini masih jauh panggang dari api.

“Maka kami dengan tegas, menolak janji kampanye murahan ini, yang akhirnya bisa menambah potensi kecelakaan lalu lintas yang lebih tinggi dikemudian hari,” tutup dia.

Dikutip dari: Akurat.co

Jakarta, rsa.or.id – Rencana penghapusan perpanjangan SIM yang digaungkan Partai Keadilan Sejahtra (PKS) nampaknya akan menuai banyak kontroversi dikalangan masyarakat.

Pasalnya kebijakan ini sekaligus menghilangkan proses perpanjangan SIM lima tahun sekali dimana didalamnya terdapat ujian dasar untuk pengemudi.

Sebagai pengamat dan seorang profesional di bidang keselamatan, Ketua Umum Road Safety Association, Ivan Vinanda, dalam diskusi di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan mengungkapkan ketidaksetujuannya.

Dengan proses ujian pengemudi di momen perpanjangan SIM saja dirasa masih kurang untuk menguji kemampuan pengemudi, apalagi jika dihilangkan.

“Sistem pengujian sekarang masih sangat kurang. Seharusnya ada tes psikologi dengan pertanyaan pertanyaan yang bersifat psikologis bahwa orang ini masih punya kompetensi nggak sih untuk jadi seorang pengemudi?,” ujarnya, Rabu (28/11/2018).

Menurutnya, ada beberapa kekurangan yang dialami pemerintah dalam melakukan uji kelayakan pengemudi pada masa perpanjangan SIM. Kekurangan itu yakni tes psikologi.

“Kalau ujian soal pengetahuan kan sudah ada, lalu teknik mengemudi, lalu ada faktor psikologi yang harus ditanamkan di pengujiaan kita. Bulan Juni dirlantas Polda Metro sudah menggelar ada tes psikologi di setiap perpanjangan sim tapi sampai sekarang belum maksimal,” bebernya.

Ia mengatakan keadaan psikologis pengendara merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keselamatan di jalanan. Ia tidak bisa membayangkan jika kebijakan perpanjangan SIM hilang dan pengujian untuk pengemudi itupun ditiadakan pihak kepolisian.

“Makanya kalau ada pernyataan tes SIM itu tidak  berkaitan dengan angka kecelakaan, itu saya kaget. Kita ini bicara tentang nyawa manusia loh, bukan sekedar data dan biaya pajak sebagainya,” terangnya.

Sebelumnya, PKS berjanji memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup jika memenangi Pemilu 2019.

Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu (TPP) PKS Almuzzammil Yusuf dalam keterangan persnya, Jumat (23/11/2018), mengatakan janji tersebut bukan pencitraan.

“Pada Pemilu 2019, PKS berjanji memperjuangkan RUU Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup jika menang Pemilu 2019, itu bukan pencitraan,” Kata Almuzzammil Yusuf.

Ia mengatakan, yang dimaksud pajak sepeda motor adalah pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak bea balik nama kendaraan bermotor (PBBNKB), Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, biaya administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan biaya administrasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) untuk sepeda motor berkapasitas kecil.

Sementara yang dimaksud SIM seumur hidup adalah untuk SIM A, SIM B1, Sim B2, SIM C DAN SIM D.

Dia mengatakan sejumlah alasan PKS melontarkan janji kampanye tersebut. Pertama kebijakan ini diyakini akan meringankan beban hidup rakyat.

“Data menunjukkan beban hidup rakyat semakin berat, karena tarif dasar listrik naik, harga beras kualitas medium yang terus naik. Berdasarkan data BPS rata-rata harga beras sepanjang 2010-2018 dari Rp 6.700 naik menjadi Rp 12.000,” jelasnya.

Dia mengatakan, pengurangan beban sekecil apa pun, termasuk misalnya pengurangan pajak dan pembayaran SIM hanya sekali seumur hidup akan disambut gembira rakyat.

“Sebagian besar sepeda motor dimiliki oleh saudara-saudara kita yang lemah ekonominya, mereka orang-orang yang paling akan diuntungkan dari kebijakan ini. Mereka orang-orang yang sedang beranjak dari kelas bawah menuju kelas menengah. Jadi penghapusan pajak sepeda motor ini akan mengurangi beban pemilik 105 juta sepeda motor ini,” kata dia.

Sumber: msn.com

Jakarta, rsa.or.id – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu (TPP), Almuzzammil Yusuf berjanji akan memberlakukan Surat Izin Mengemudi (SIM) seumur hidup. Janji ini terkait dengan Pemilu 2019.

Dalam aturannya, masa berlaku SIM adalah 5 tahun, apabila tidak diperpanjang satu hari usai habisnya masa berlaku, maka pemilik SIM wajib melalukan tes dari awal.

Menanggapi itu, LSM Road Safety Association (RSA) mengatakan, janji politik PKS itu tidak mendasar dan hanya mencari sensasi politik saja. Menurut RSA, janji politik itu sekaligus memperlihatkan bahwa PKS tidak serius dalam penanganan keselamatan jalan di Indonesia.

“Maka kami dengan tegas, menolak janji kampanye murahan ini, yang akhirnya bisa menambah potensi kecelakaan lalu lintas yang lebih tinggi di kemudian hari,” kata RSA melalui keterangan tertulis, Senin (26/11/2018).

RSA mengatakan, sampai saat ini korban meninggal akibat kecelakaan terus bertambah, sehingga mereka menilai pengetahuan mengenai lalu lintas jalan adalah hal penting untuk diketahui seluruh pengguna jalan.

“Sampai saat ini memiliki angka [akibat kecelakaan mencapai] 30 ribu nyawa per tahun, ini sama saja dengan 3 nyawa per jam setiap harinya, hal ini berarti melebihi dari korban kecelakaan transportasi udara maupun laut,” ungkap RSA.

Maka dari itu, kata RSA, mereka membuat satu formulasi khusus dalam keselamatan jalan, yaitu segitiga RSA, atau segitiga Rules, Skills and Attitude.

“Sebagai organisasi yang lahir dari grass root pengguna jalan, RSA menilai tidak ada keterbukaan yang seharusnya dilakukan oleh para politisi dalam membuat janji politik. Hal ini bisa dikatakan bahwa PKS tidak serius dalam penanganan Keselamatan Jalan di Indonesia,” ungkap RSA.

Mereka mengatakan, Indonesia sudah menargetkan untuk menurunkan angka fatalitas kecelakaan lalu lintas melalui program Dekade Aksi Keselamatan jalan sebesar 50 persen di tahun 2020.

Dikutip dari: Tirto.id

Jakarta, rsa.or.id – Ketua Umum Road Safety Association (RSA) Ivan Virnanda mengatakan, kebijakan surat izin mengemudi (SIM) yang berlaku seumur hidup, seperti yang dijanjikan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) jika menang Pemilu 2019, belum bisa diterapkan di Indonesia. Salah satu alasannya, karena angka kecelakaan di Indonesia masih tinggi dibandingkan negara-negara maju.

Selain itu, karena tingkat kedisiplinan yang masih rendah dalam berkendara, Ivan menganggap keberadaan SIM masih sangat diperlukan dan harus diperpanjang lima tahun sekali untuk mengukur ulang keterampilan serta kondisi kesehatan pengemudi.

“SIM itu kan kaitannya dengan skill berkendara yang tingkatnya bisa naik-turun, jadi tidak hanya sebagai izin mengemudi dari pemerintah, tapi juga tentang kemampuan di jalanan, apakah tetap baik atau malah menurun,” kata Ivan dalam diskusi bertajuk “Kontroversi Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup” di kantor DPP PKS, MD Building Jl. TB Simatupang​, Jakarta Selatan, Rabu (28/11).

Menurutnya SIM sebagai kompetensi seseorang dalam berkendara perlu mendapat perhatian secara berkala seperti yang sudah berlaku selama ini, yakni dengan melakukan test ulang setiap lima tahun sekali.

“Kebijakan SIM seumur hidup itu kan di negara maju. Bagaimana tingkat kecelakaan di sana? Tingkat kecelakaan di sana rendah kan? Jadi kita belum saatnya mengadopsi kebijakan tersebut,” tutur Ivan.

Sementara itu, dalam forum yang sama, penggiat sosial media Hafidz Ary Nurhadi mengatakan tidak ada korelasi antara pemberlakuan SIM seumur hidup dengan angka kecelakaan. Faktanya, kata dia, kecelakaan tetap terjadi selama ini meskipun SIM terus diperpanjang setiap lima tahun sekali.

“Enggak ada korelasinya antara pemberlakuan SIM seumur hidup dengan angka kecelakaan, karena kecelakaan tetap terjadi sementara SIM belum dibebasin seumur hidup,” kata dia, Rabu (28/11).

Dikutip dari: Republika.co.id

Jakarta, rsa.or.id – Janji kampanye Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 masih menjadi kontroversi di tengah masyarakat.

Janji itu adalah, jika PKS menang pada pemilu 2019, PKS akan memperjuangkan Rancangan Undang Undang (RUU) Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup.

Terkait hal tersebut, Ketua Umum Road Safety Association Ivan Virnada menyebut sistem pemberlakukan SIM seumur hidup di Indonesia belum dapat diterapkan.

Hal itu lantaran masih kurangnya penegakan hukum, serta masih minimnya kesadaran berlalu lintas masyarakat Indonesia.

Serta menurut Ivan penerapan SIM seumur hidup baru dapat diterapkan dinegara maju, tidak di Indonesia yang masih masuk ke negara berkembang.

“Kita belum sampai ke negara maju karena semua literatur dari negara maju. Makanya saya pertanyakan tadi di Indonesia sudah seperti negara maju belum? Pemerintah kita sudah melakukan penegakan hukum sebagai negara maju belum,” ujar Ivan, di DPP PKS, Jakarta Selatan, Rabu (28/11/2018).

Menurut Ivan kebijakan tersebut baru dapat diterapkan jika seluruh sistem yang ada sudah berjalan dengan baik di Indonesia.

“Kalau bicara keselamatan jalan, semua akan berhubungan dari ekonomi, politik, sosial budaya, pengamanan. Jadi seluruhnya itu harus baik dulu,” ujar Ivan.

Secara tegas Ivan pun menyebut pemberlakukan pengujian terhadap seseorang yang ingin memperpanjang SIM tetap diperlukan di Indonesia.

“Kemampuan kognitif seseorang untuk lihat sekitar kan ada batasnya. Makanya pengujian itu tetap harus dilakukan sampai saat ini,” ucap Ivan.

Dikutip dari: Tribunnews.com