Jakarta, rsa.or.id — Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohammad Taufik mengatakan Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memaksakan Pergub nomor 141 Tahun 2015 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor dan Pergub nomor 25 tahun 2017 tentang pengendalian lalu lintas melalui kebijakan electronic road pricing (ERP).

“Dulu saya nggak setuju kendaraan bermotor dibatasi di situ. Cuman karena Ahok maksa kan jalan aja itu. Tanpa ada kajian apa-apa itu dulu bikin itu,” jelas Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (7/11).

Taufik mendukung rencana Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan untuk mencabut perda tersebut.

“Saya setuju itu dicabut, dulu kan saya ngga setuju. Ngapain nyusahin rakyat,” kata Taufik.

Taufik juga membeberkan bahwa DPRD tidak menyetujui adanya perda tersebut. Sekarang dia berpesan kepada Anies agar rencana pencabutan perda tersebut didiskusikan secara matang.

“DPRD ngga pernah dilibatkan, orang kita ngga setuju. Sekarang belum dilibatkan, tapi saya sudah bilang, diskusiin bareng-bareng,” kata Taufik. (*)

Sumber: Swamedium.com

About RSA Admin

RSA memfokuskan diri pada isu-isu pentingnya keselamatan jalan dengan menekankan ketaatan kepada peraturan lalu lintas, perilaku berkendara yang tepat dan standar minimum keterampilan berkendara.