<a href="http://rsa.or.id/siaran-pers-pekan-nasional-keselamatan-jalan-2009/"><b>Siaran Pers RSA : Pekan Nasional Keselamatan Jalan 2009</b></a> <a href="http://rsa.or.id/rsa-ajak-pemudik-lebih-waspada/"><b>RSA Ajak Pemudik Lebih Waspada</b></a> <a href="http://rsa.or.id/siaran-pers-tahun-2015-tahun-kelabu-transportasi-publik-di-indonesia/"><b>Siaran Pers: Tahun 2015, Tahun Kelabu Transportasi Publik di Indonesia</b></a> <a href="http://rsa.or.id/siaran-pers-rsa-pemerintah-tidak-konsisten-2/"><b>Siaran Pers RSA : Pemerintah Tidak Konsisten</b></a> <a href="http://rsa.or.id/proteksi-anak-anak-kita/"><b>Proteksi Anak-anak Kita!</b></a>
 

Konvoi Komunitas Otomotif, Jangan Ganggu Pengguna Jalan Lain

Konvoi Komunitas Otomotif, Jangan Ganggu Pengguna Jalan Lain

Jakarta, rsa.or.id — Komunitas pemilik dan penggemar mobil buatan Prancis berkumpul di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Mereka berkumpul tak sekadar membincangkan kegemarannya terhadap mobil Eropa itu namun juga menggelar diskusi soal keselamatan berkendara.

Untuk mengisi diskusi keselamatan berkendara, komunitas penggemar Peugeot, Citroen, dan Renault itu menghadirkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pemerhati keselamatan jalan, Road Safety Association (RSA) Indonesia dalam acara yang bertajuk “French Automobile Meet Up”.

Dalam kesempatan itu, Ketua Umum RSA Indonesia Ivan Virnanda menyampaikan materi seputar ‘Konvoi dan Road Safety’. Bagi dia, aktifitas konvoi tak pernah lepas dari kegiatan komunitas otomotif. Karena itu, Ivan mengingatkan kembali makna dan tujuan konvoi.

“Pada dasarnya, konvoi adalah untuk bersenang-senang. Menikmati perjalanan dan pemandangan. Untuk itulah, konvoi jangan sampai mengganggu kenyamanan pengguna jalan lain, apalagi membahayakan keselamatannya,” kata Ivan di lokasi, Sabtu (30/9). 

Menurut Ivan, karena tujuannya untuk kesenangan maka harus dipertimbangkan lagi apakah konvoi komunitas otomotif perlu mendapatkan pengawalan yang justru berpotensi mengganggu kenyamanan lalu lintas.

Selain itu, konvoi pun sebenarnya sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan.

“Dalam UU 22/2009 pasal 134, konvoi ada di urutan paling terakhir yang mendapat hak utama atau prioritas di jalan raya,” ujar Ivan.

Dijelaskannya, dalam pasal 134 itu diatur kendaraan yang mendapat hak utama dimulai dari kendaraan pemadam kebakaran yang melaksanakan tugas, ambulans yang mengangkut orang sakit, kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas.

Lalu, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, kemudian iring-iringan pengantar jenazah.

“Dan yang terakhir adalah konvoi dan/atau kendaraan untuk ‘kepentingan tertentu’ menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia,” jelas Ivan.

Lebih lanjut, Ivan menjelaskan yang dimaksud dengan “kepentingan tertentu” adalah kepentingan yang memerlukan penanganan segera, antara lain, kendaraan pengangkut pasukan, kendaraan untuk penanganan huru-hara, dan kendaraan untuk penanganan bencanan alam.

“Jadi kalau hanya konvoi atau touring yang pada dasarnya untuk kesenangan, apa termasuk ‘kepentingan tertentu’?,” sergah Ivan.

Selain itu, Ivan menganggap penting adanya itinerary atau rencana perjalanan agar konvoi dan touring dapat aman dan nyaman.

“Rencanakan sebaik mungkin perjalanan kita. Tentukan meet point, rest point, juga pembatasan jumlah mobil dalam kelompok konvoi atau touring, supaya konvoi kita tidak terlalu panjang yang bisa mengganggu arus lalu lintas,” papar Ivan.

Terakhir, Ivan menyampaikan resep keselamatan berkendara dari RSA Indonesia. Ivan menjelaskan ada tiga aspek dalam ‘Segitiga RSA’. Pertama, Rules, pemahaman dan menerapkan aturan lalu lintas, kemudian Skills, yang berarti memiliki keterampilan yang mencukupi untuk berkendara aman, nyaman dan selamat. 

“Lalu yang terakhir tapi penting adalah Attitude yang berarti memiliki sikap dan perilaku berkendara yang saling menghargai sesama pengguna jalan. Ini yang sering dilupakan orang,” tuturnya. (ls)

Ini Alasan Mengapa Perluasan Pembatasan Sepeda Motor Ditolak

8 September, 2017 Berita Terkini
Ini Alasan Mengapa Perluasan Pembatasan Sepeda Motor Ditolak

Rencana perluasan larangan sepeda motor melintasi di beberapa jalan protokol di Jakarta menuai protes. Rencananya, pemprov DKI akan memberlakukan larangan melintas bagi pesepeda motor di Jalan Sudirman hingga Bundaran Senayan dan sepanjang ruas Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Ketua Road Safety Association (RSA) Indonesia, sebuah LSM pemerhati keselamatan jalan, Ivan Virnanda mengatakan, meski tujuan perluasan larangan itu baik, yaitu mengatasi kemacetan dan memaksa warga menggunakan transportasi publik, namun aturan itu tidak dibarengi dengan ketersediaan transportasi publik yang aman, nyaman, selamat, tepat waktu dan terjangkau. Selain itu, aturan itu juga dianggap diskriminatif karena hanya melarang sepeda motor saja.

Dia menilai, perluasan larangan sepeda motor sebagai sebuah kebijakan panik dari pengambil kebijakan. Sebab, menurut dia, saat ini terjadi ketidakmampuan pemerintah dalam hal penyediaan transportasi publik.

“Larangan ini adalah kebijakan panik dari pemerintah karena tidak sanggup menyediakan transportasi publik yang yang aman, nyaman, selamat, tepat waktu dan terjangkau,” kata Ivan di Jakarta, Minggu (3/9).

Meski begitu, pihaknya tak menampik sarana transportasi publik di Jakarta sudah lebih baik dari masa sebelumnya namun, kata Ivan, pelayanan yang ada masih jauh dari harapan masyarakat.

Ivan mengambil contoh, saat jam sibuk di koridor I bus Transjakarta, koridor yang berada di jalur pelarangan sepeda motor melintas, yang seharusnya headway (waktu tunggu antar bus) 7 menit di waktu sibuk dan 15 menit waktu normal, saat ini headway di koridor I masih terlalu lama.

“Headway saat ini bisa sampai 15 menit di waktu sibuk,” ujarnya.

Dikatakan Ivan, sebaiknya pengambil kebijakan dalam hal ini Pemprov DKI menyelesaikan dahulu permasalahan transportasi yang ada, ketimbang melarang sepeda motor melintas di jalan protokol.

Menurut Ivan, selama permasalahan transportasi publik tidak dibenahi, memperluas larangan sepeda motor bukanlah solusi untuk mengatasi kemacetan. Terlebih lagi, masih adanya ego sektoral antar pemegang kebijakan menjadi masalah klasik dalam pengambilan keputusan pemerintah. 

Dia mengambil contoh, kebijakan ganjil-genap yang akan diterapkan di ruas tol Cikampek. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) telah mensosialisasi aturan tersebut namun belakangan, Ditlantas Polda Metro Jaya menampik hal tersebut. Terakhir, kata Ivan, terkait pembatasan sepeda motor di Jalan Pajajaran, Bogor, yang memperlihatkan tak ada koordinasi antara stakeholder kebijakan.

“Yang seperti ini, membuat masyarakat bingung, rakyat kembali jadi korban kesombongan aparat pemerintahan, termasuk larangan sepeda motor ini,” tegas Ivan.

Untuk itu, Ivan mengungkapkan rencana RSA Indonesia untuk melakukan aksi damai yang bertujuan untuk mengingatkan para pengambil kebijakan agar membatalkan rencana perluasan larangan sepeda motor di Jalan Sudirman – Bundaran Senayan dan Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan.

“Aksi damai ini akan diikuti oleh ribuan pengendara motor yang akan melakukan konvoi di sepanjang ruas jalan yang akan dilarang oleh Pemprov DKI. Kami akan coba ingatkan para penguasa di Jakarta,” tegas Ivan.

Tak hanya RSA Indonesia, sejumlah komunitas dan klub motor serta pengguna roda dua juga akan mengikuti aksi damai tersebut. Mereka menyebut kelompoknya dengan GAMPAR atau Gerakan Aliansi Menentang Pembatasan Sepeda Motor.

Dalam aksi damai konvoi tersebut , GAMPAR mengklaim akan diikuti oleh 5000 pengguna roda dua. Selain itu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta telah mengonfirmasi pihaknya mendukung aksi tersebut. Dukungan LBH Jakarta itu berupa bantuan penyajian data dan kajian dari aspek hukum terkait perluasan pembatasan sepeda motor.

Lebih lanjut, Koordinator GAMPAR, Rio meminta pihak kepolisian untuk membantu mengamankan dan mengawal aksi mereka agar tidak menimbulkan ekses bagi pengguna jalan saat aksi konvoi berlangsung nanti.

“Kami meminta pihak kepolisian bisa membantu mengawal kami. Ini adalah aksi ketiga yang pernah kami lakukan. Waktu gubernur Sutiyoso dan Foke kita sudah lakukan aksi yang sama,” kata Rio.

Dia juga mengajak siapapun, yang ingin bergabung dalam aksi ini untuk mengkomunikasikan dengan pihaknya.

“Kepada para tokoh masyarakat, yang peduli masalah ini, silahkan bergabung,” ucap Rio.

Usai aksi konvoi, diungkapkan Rio, GAMPAR akan menyampaikan orasi di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta. 

“Semoga pemprov DKI dapat menerima aspirasi kami para pengguna sepeda motor sebagai pembayar pajak yang juga ikut membangun jalan-jalan di Jakarta,” pungkasnya. (ls)

Pembatasan Sepeda Motor Dinilai Sebagai Kebijakan Panik

8 September, 2017 Siaran Pers RSA
Pembatasan Sepeda Motor Dinilai Sebagai Kebijakan Panik

Rencana perluasan larangan sepeda motor melintasi di beberapa jalan protokol di DKI Jakarta dinilai sebagai kebijakan yang panik. Pasalnya, hingga kini, Pemprov DKI belum mampu menyediakan transportasi massal yang aman, nyaman, selamat, tepat waktu, terjangkau, terintegrasi, dan ramah lingkungan.

Hal itu diutarakan Badan Kehormatan Road Safety Association (RSA) Indonesia Rio Octaviano dalam konferensi pers Gerakan Aliansi Menentang Pembatasan Motor (GAMPAR) di kantor LBH, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (3/9).

“Yang kami kritisi adalah tidak terbuktinya analisa kelayakan transportasi publik secara meyakinkan. Kebijakan muncul tanpa adanya sosialisasi keberhasilan, sehingga terkesan panik dan dadakan,” kata Rio.

Pihaknya juga mengkritisi tidak dilibatkannya masyarakat dalam penentuan kebijakan yang justru akan mengatur masyarakat.

Dikatakan Rio, tidak dilibatkannya masyarakat dalam menganalisa kelayakan penerapan transportasi massal ditengarai sebagai langkah Pemprov DKI agar bisa menghindar dari kegagalannya menuntaskan permasalahan transportasi massal.

“Tidak adanya keikutsertaan masyarakat dalam penilaian analisa kelayakan. Dalam Perda, headway (waktu tunggu antar bus TransJakarta) tidak 100 persen, tapi tingkat pencapaiannya 90 persen. Jadi ini masih ada titik ‘ngeles’ nya,” ungkap Rio.

Selain itu, Rio juga menegaskan, kebijakan pembatasan sepeda motor sebagai kebijakan yang diskriminatif dan arogan yang dilakukan Pemprov DKI.

“Diskriminasinya, mobil boleh lewat dengan ganjil genaptapi motor total nggak boleh lewat. Pemprov (DKI) secara arogan berlakukan kebijakan, tandasnya.

Sejalan dengan itu, Ketua RSA Indonesia, Ivan Virnanda mengatakan, meski tujuan perluasan larangan itu baik, yaitu mengatasi kemacetan dan memaksa warga menggunakan transportasi publik, perluasan larangan sepeda motor sebagai sebuah kebijakan panik dari pengambil kebijakan.

“Larangan ini adalah kebijakan panik dari pemerintah karena tidak sanggup menyediakan transportasi publik yang yang aman, nyaman, selamat, tepat waktu dan terjangkau,” kata Ivan.

Dikatakan Ivan, sebaiknya pengambil kebijakan dalam hal ini Pemprov DKI menyelesaikan dahulu permasalahan transportasi yang ada, ketimbang melarang sepeda motor melintas di jalan protokol.

Menurut Ivan, selama permasalahan transportasi publik tidak dibenahi, memperluas larangan sepeda motor bukanlah solusi untuk mengatasi kemacetan. Terlebih lagi, masih adanya ego sektoral antar pemegang kebijakan menjadi masalah klasik dalam pengambilan keputusan pemerintah. 

Dia mengambil contoh, kebijakan ganjil-genap yang akan diterapkan di ruas tol Cikampek. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) telah mensosialisasi aturan tersebut namun belakangan, Ditlantas Polda Metro Jaya menampik hal tersebut.

“Yang seperti ini, membuat masyarakat bingung, rakyat kembali jadi korban kesombongan aparat pemerintahan, termasuk larangan sepeda motor ini,” tegas Ivan. (ls)

Konvoi Tak Jadi Digelar, GAMPAR Sampaikan Pendapat dan Sikap di LBH Jakarta

8 September, 2017 Siaran Pers RSA
Konvoi Tak Jadi Digelar, GAMPAR Sampaikan Pendapat dan Sikap di LBH Jakarta

SIARAN PERS

GERAKAN ALIANSI MENENTANG PEMBATASAN SEPEDA MOTOR (GAMPAR)

JAKARTA, Jumat, 8 September 2017 – Gerakan Aliansi Menentang Pembatasan Motor (GAMPAR) mengapresiasi keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membatalkan perluasan pembatasan lalu lintas sepeda motor dari Bundaran Hotel Indonesia (Jl. MH Thamrin) ke Bundaran Senayan (Jl. Jendral Sudirman), Jakarta. Kebijakan itu dinilai mendengarkan aspirasi publik yang santer bergulir belakangan ini.

“Namun, kami mengingatkan, seyogyanya pengambilan kebijakan harus transparan, kredibel, dan melibatkan publik,” ujar Rio Octaviano, inisiator Gampar, di Jakarta, Jumat (8/9).

Di sisi lain, tambah dia, kepada Pemerintah Provinsi periode 2017-2022, Gampar menyerukan peninjauan kembali peraturan yang beraroma diskriminatif bagi pengguna jalan tertentu. 

Terkait konvoi aksi damai, tutur Rio, Gampar memutuskan untuk menggantinya  dengan Penyampaian Pendapat dan Sikap di LBH Jakarta pada Sabtu (9/9), Jakarta.

Selain konsolidasi, lanjut Rio, dalam pertemuan nanti juga akan dibahas sikap Gampar lebih lanjut.

“Pastinya, Gampar terus mengawal kebijakan yang dikeluarkan pemerintah provinsi agar tidak merugikan rakyat banyak khususnya para pengguna jalan,” tegas Rio.

Tentang Gampar

Gampar merupakan aliansi Road Safety Association (RSA), Jaringan Aksi Keselamatan Jalan (Jarak Aman), dan LBH Jakarta dalam menyikapi kebijakan pembatasan lalu lintas sepeda motor di Jakarta. Aliansi ini dibentuk di Jakarta pada Agustus 2017 sebagai wadah menyuarakan aspirasi publik terkait transportasi publik. 

Gampar menilai kebijakan pembatasan lalu lintas sepeda motor harus didahului analisis mendalam dan melibatkan publik. Kebijakan itu juga harus memenuhi ketentuan yang tertuang di dalam undang undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah, dan peraturan gubernur.

* * *
Untuk informasi lebih lanjut:

Rio Octaviano – +62 812-1271-978
Ivan Virnanda – +62-811-941-355
Nursal Ramadhan – ‪ +62 811-9899-666‬ 
Irfan Susanto – +62 858-1094-6147
Edo Rusyanto – +62 822-6164-8474
Matthew – +62 859-2064-1931

———-
Video.

Sekilas tentang aksi kami di tahun 2010 silam, dalam menentang kebijakan Diskriminasi dan menuntut percepatan Transportasi Publik yang ideal.

https://youtu.be/M0vM0ujPJXo

Angka Kecelakaan Tinggi, Queenrides Dan RSA Ajak Perempuan Aman Berkendara

24 February, 2017 Berita Terkini, Kegiatan
Angka Kecelakaan Tinggi, Queenrides Dan RSA Ajak Perempuan Aman Berkendara

Data Korlantas Polri menyebutkan tidak kurang dari 50% kecelakaan lalu lintas dipicu oleh unsur lengah saat berkendara. Angka 50% tersebut dari total kecelakaan lalu lintas akibat faktor manusia.

Lengah atau tidak konsentrasi saat berkendara menjadi sorotan dalam seminar keselamatan jalan yang diadakan komunitas Queenrides dan Road Safety Association (RSA) Indonesia pada acara ‪”Ngopi Cantik Queenrides‬ yang bertempat di Gedung Kementerian Kesehatan RI, Jln. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa pagi (7/2).

“Distracted driving terjadi karena konsentrasi pengendara terpecah akibat melakukan aktivitas lain selain berkendara,” ujar Rio Octaviano, Badan Kehormatan RSA Indonesia, yang pagi itu menjadi pembicara.

Dia mengatakan, konsentrasi saat berkendara adalah hal penting saat berkendara. Bahkan negara mengatur hal tersebut dengan Undang-Undang No.22 Tahun 2009 pasal 106 ayat 1 yang menyebutkan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.

“Tidak tanggung-tanggung, bagi yang kedapatan berkendara tidak konsentrasi, sanksi tiga bulan penjara atau denda sebesar Rp. 750.000,” ucapnya.

Banyak aktifitas yang sering dilakukan perempuan yang berpotensi mengganggu konsentrasi saat mengemudi kendaraan. Diantaranya berponsel dan berdandan.

“Segala hal diluar aktivitas berkendara berpotensi memecah konsentrasi termasuk berdandan saat berkendara. Juga berponsel, makan dan minum saat berkendara, termasuk meletakkan asesoris di dashboard,” ujar Rio.

Queenrides adalah komunitas perempuan yang peduli terhadap keselamatan berkendara. Kegiatan mereka bergerak di keselamatan jalan karena menilai perempuan masih dipandang sebelah mata saat mereka berada di jalan raya. Sedangkan RSA Indonesia adalah lembaga swadaya masyarakat yang sejak tahun 2005 telah mengampanyekan pentingnya berkendara aman dan selamat kepada masyakarat pengguna jalan. Mereka berbuat di saat Negara lalai memperhatikan keselamatan warganya di jalan raya. (ls)

Bincang Road Safety di “Mother and Baby Fair”

29 September, 2016 Berita Terkini, Jaringan
Bincang Road Safety di “Mother and Baby Fair”

Kamis (29/09), Road Safety Association (RSA) Indonesia berkolaborasi dengan Queenrides, sebuah komunitas perempuan yang mengampanyekan “Woman Ride Safe” berkesempatan berbagi wawasan road safety yang mengambil tema “Distracted Driving: How To Drive With Kids”.

Acara yang digelar di Kartika Expo, Balai Kartini, Jakarta Selatan tersebut diadakan oleh komunitas Mother and Baby Indonesia. Dari RSA diwakili Rio Octaviano, Badan Kehormatan RSA dan dari Queenrides hadir Iim Fahima, Founder Queenrides.

Bahas Road Safety di Mal

28 August, 2016 Berita Terkini, Jaringan
Bahas Road Safety di Mal

Mal adalah pusat perbelanjaan dimana pengunjung dapat berbelanja atau sekedar berjalan-jalan.
Namun apa yang terjadi di Lippo Mall Puri, salah satu mal elit di Jakarta Barat, beberapa pengunjung datang tidak untuk sekedar berbelanja namun mereka datang untuk membahas satu permasalahan besar yang luput perhatian negara, yakni masalah keselamatan di jalan.

Pentingnya Konsentrasi Saat Berkendara

Pentingnya Konsentrasi Saat Berkendara

Data Korlantas Polri menyebutkan tidak kurang dari 50% kecelakaan lalu lintas dipicu oleh unsur lengah saat berkendara. Angka 50% tersebut dari total kecelakaan lalu lintas akibat faktor manusia. .

Lengah, tidak konsentrasi saat berkendara menjadi sorotan dalam sesi berbagi keselamatan jalan oleh Road Safety Association (RSA) Indonesia pada acara ‪#‎ngopicantikqueenrides‬ yang digelar @queen_rides pada Sabtu (30/07) di Gedung Asuransi Astra, Jakarta Selatan.
.
“Distracted driving terjadi karena konsentrasi pengendara terpecah akibat melakukan aktivitas lain selain berkendara,”ujar Ivan Virnanda, Ketua Umum RSA Indonesia, yang siang itu menjadi pemateri.
.
Konsentrasi penuh saat berkendara adalah hal penting saat berkendara. Saking pentingnya bahkan Negara mengatur hal ini pada Undang-Undang No.22 Tahun 2009 pasal 106 ayat 1,”Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh KONSENTRASI”.
.
Tidak tanggung-tanggung, bagi yang kedapatan berkendara tidak konsentrasi, sanksi tiga bulan penjara menanti atau denda Rp. 750.000,-.
.
“Segala hal diluar aktivitas berkendara berpotensi memecah konsentrasi kita termasuk berdandan saat berkendara,”sergah Ivan.
“Berponsel, makan dan minum saat berkendara, termasuk meletakkan asesoris di dashboard berpotensi mengurangi konsentrasi kita,”katanya lagi. (ljs)

Sambangi @DPP_FPI, @RSAIndonesia Ajak Selamat di Jalan

Sambangi @DPP_FPI, @RSAIndonesia Ajak Selamat di Jalan

Rabu (13/07), perwakilan Road Safety Association (RSA) Indonesia tiba di sekretariat DPP Front Pembela Islam (FPI), sebuah ormas keagamaan yang kontroversial di mata masyarakat umum, segala pro-kontra menghiasi perjalanan mereka. Lalu, apa maksud RSA Indonesia datang ke sana?

Berbagi Road Safety bersama Queenrides

Berbagi Road Safety bersama Queenrides

Berbagi wawasan seputar keselamatan berkendara selama mudik lebaran di Castrol Office, Jln. TB. Simatupang, Jakarta Selatan. Queenrides, sebuah komunitas perempuan pengendara yang memiliki semboyan “Safety, Style and Beauty” menggandeng RSA Indonesia pada acara tersebut, Rabu (29/06).

“Berkendara jarak jauh butuh persiapan ekstra dan manajemen keselamatan yang matang,”ujar Rio Octaviano yang sore itu hadir.

“Konsentrasi hal yang mutlak. Tinggalkan gadget saat berkendara. Jika ingin aman dan selamat,”tambah Rio.

“Pahami batas fisik diri sendiri. Jangan memaksa tetap berkendara saat mengantuk,” katanya lagi.

Pada kesempatan lain, Citra Ayu, instruktur Defensive Driving di Rifat Drive Labs yang juga anggota Divisi Kegiatan RSA Indonesia menyampaikan beberapa tehnik yang baik dan benar saat berkendara.

Acara yang bertajuk Buka Puasa Bersama (Bukber) Cantik ‘Office to Office’ ini digelar Queenrides dari satu kantor ke kantor lainnya yang telah melakukan pendaftaran sebelumnya. “Hal ini kami lakukan agar perempuan pengendara dapat lebih ‘aware’ akan keselamatan diri dan orang lain saat di jalan raya,” ujar mbak Iim Fahima, founder Queenrides. (admin)